KlinikBeritaData PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Mana yang Jadi Acuan, UMP atau UMK?

Share
copy-paste Share Icon
Ketenagakerjaan

Mana yang Jadi Acuan, UMP atau UMK?

Mana yang Jadi Acuan, UMP atau UMK?
Dian Dwi Jayanti, S.H.Si Pokrol
Si Pokrol
Bacaan 10 Menit
Mana yang Jadi Acuan, UMP atau UMK?

PERTANYAAN

Apa perbedaan UMP dan UMK? mana yang harus menjadi acuan perusahaan untuk memberikan upah bagi pegawainya? Sedangkan, antara UMP dan UMK, setahu saya besarannya berbeda. Lalu apakah sekarang istilah UMR sudah tidak dipakai?

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    Istilah UMR atau Upah Minimum Regional tidak lagi digunakan dan berganti istilah menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi) untuk tingkat I (provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) untuk tingkat II (kabupaten/kota). UMP merupakan standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di suatu provinsi yang penetapannya wajib ditetapkan oleh gubernur. Sedangkan UMK merupakan standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di setiap kabupaten/kota yang pengajuannya dilakukan oleh bupati/walikota untuk ditetapkan oleh gubernur.

    Jika dalam suatu daerah telah diatur besar UMK, maka yang berlaku adalah UMK. Mengapa demikian?

     

    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

     

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul sama yang ditulis oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 22 Februari 2013, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada Senin, 17 April 2017, kedua kalinya pada 20 Desember 2018, dan ketiga kalinya pada Kamis, 18 November 2021 oleh Erizka Permatasari, S.H.

    KLINIK TERKAIT

    Upah di Bawah Standar Minimum, Ini Langkah Hukumnya

    Upah di Bawah Standar Minimum, Ini Langkah Hukumnya

     

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000

     

    Kami asumsikan bahwa yang Anda maksud dengan UMP adalah Upah Minimum Provinsi dan UMK adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota. Sebelumnya, kami akan menerangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan UMP dan UMK.

     

    Upah Minimum

    Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Upah minimum terdiri atas:[1]

    1. Upah Minimum Provinsi (UMP)

    Merupakan standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di suatu provinsi yang penetapannya wajib ditetapkan oleh gubernur.[2]

    1. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

    Merupakan standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di setiap kabupaten/kota yang pengajuannya dilakukan oleh bupati/walikota untuk ditetapkan oleh gubernur. Gubernur dapat menetapkan UMK dalam hal hasil penghitungan upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari UMP.[3]

    Adapun penetapan upah minimum dilakukan bagi:[4]

    1. daerah yang telah memiliki upah minimum;
    2. kabupaten/kota yang belum memiliki upah minimum; dan
    3. daerah hasil pemekaran.

     

    Istilah UMR Tidak Lagi Digunakan

    Lalu bagaimana dengan istilah UMR? Disarikan dari artikel Perbedaan UMR, UMP dan UMK dalam Dunia Kerja, UMR atau Upah Minimum Regional adalah upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi termasuk kabupaten/kota di dalamnya. Namun sekaligus menjawab pertanyaan Anda, istilah UMR kini tidak lagi digunakan dan berganti istilah menjadi UMP untuk tingkat I (provinsi) dan UMK untuk tingkat II (kabupaten/kota) (hal. 1-2).

     

    Mana yang Jadi Acuan, UMP atau UMK?

    Menjawab pertanyaan Anda, jika dalam suatu daerah telah diatur besar UMP dan UMK, maka manakah yang dijadikan acuan dalam penentuan besar upah karyawan di daerah tersebut? UMP atau UMK?

    Mengingat penetapan UMK hanya dilakukan apabila hasil perhitungan UMK lebih tinggi daripada UMP, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Permenaker 18/2022 yang berbunyi:

    1. Penetapan upah minimum bagi kabupaten/kota yang belum memiliki upah minimum harus memenuhi syarat tertentu.
    2. Syarat tertentu pada ayat (1) yaitu:
      1. rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi; atau
      2. nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, selalu positif, dan lebih tinggi dari nilai provinsi.

    Dengan demikian, lingkup keberlakuan ketentuan UMK lebih khusus dari UMP. Ini berarti, ketentuan mengenai UMP berlaku bagi seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi apabila kabupaten-kabupaten/kota-kota di provinsi tersebut belum ada pengaturan mengenai UMK masing-masing kabupaten/kota.

    Sedangkan, jika dalam suatu kabupaten/kota sudah terdapat ketentuan mengenai UMK (yang jumlahnya harus lebih besar dari UMP), maka yang berlaku bagi perusahaan untuk memberikan upah bagi pegawainya adalah ketentuan UMK.

     

    Contoh Penerapan Antara UMP dan UMK

    Sebagai contoh, kita dapat merujuk pada upah minimum pada 35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2023 yang ditetapkan melalui Kepgub Jawa Tengah 561/54/2022.

    Pada Diktum Ketujuh disebutkan bagi perusahaan yang wilayah kerjanya meliputi beberapa kabupaten/kota dilarang membayar upah pekerjanya lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di kabupaten/kota.

    Kami mencontohkan pada tahun 2023, kota Semarang ditetapkan UMK sebesar Rp3.060.348,78 yang mana lebih besar daripada UMP Jawa Tengah sebesar Rp1.958.169,69.[5]

    Baca juga:  Cek Daftar Lengkap UMP 2023 se-Indonesia

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

     

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

     

    Dasar Hukum:

    1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;
    3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/50 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
    4. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

    [1] Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (“Permenaker 18/2022”)

    [2] Pasal 88C ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu 2/2022”)

    [3] Pasal 88C ayat (2) dan (3) Perppu 2/2022

    [4] Pasal 5 ayat (3) Permenaker 18/2022

    Tags

    gaji
    karyawan

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Baca DisclaimerPowered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Cara Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli

    24 Jun 2022
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda Di Sini!