Perlindungan Konsumen

Ogah Bayar Pesanan Cash on Delivery (COD), Ini Hukumnya!

Bacaan 5 Menit
Ogah Bayar Pesanan <i>Cash on Delivery</i> (COD), Ini Hukumnya!

Pertanyaan

Bagaimana hukumnya jika konsumen yang membeli barang di marketplace melalui metode cash on delivery menolak membayar karena barang yang dipesan tidak sesuai?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Cash on Delivery (“COD”) adalah metode bisnis di mana perusahaan akan mengirimkan barang ke pelanggan dan mengambil pembayaran untuk barang tersebut pada saat barang tersebut diserahkan kepada pelanggan.

Jual beli dianggap telah terjadi seketika setelah para pihak mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Dalam hal ini, penjual wajib menyerahkan barang dan pembeli wajib membayar harga yang telah disepakati.

Lantas, bagaimana jika barang yang diterima tidak sesuai pesanan? Bisakah hal tersebut menjadi alasan pembenar bagi si pembeli untuk menolak membayar pesanan yang ia terima?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Cash on Delivery (“COD”)

Cambridge Dictionary mendefinisikan Cash on Delivery (“COD”) dengan terjemahan bebasnya adalah metode bisnis di mana perusahaan akan mengirimkan barang ke pelanggan dan mengambil pembayaran untuk barang tersebut pada saat barang tersebut diserahkan kepada pelanggan.

COD memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya yaitu pembeli dapat memastikan barang yang dibeli sampai di tangannya terlebih dahulu sebelum membayar, sehingga menjamin rasa aman dan terhindar dari penipuan. Sedangkan kekurangannya salah satunya yaitu pembeli berpotensi menolak membayar jika barang tidak sesuai dengan gambar atau ekspektasi.

Dalam konteks jual beli dengan metode COD melalui marketplace, setidaknya ada 5 pihak yang terlibat, yaitu penyelenggara marketplace, penjual, penyedia jasa ekspedisi, kurir, dan pembeli, sebagai berikut:

  1. Penjual memperdagangkan barangnya di marketplace.
  2. Pembeli membeli barang dari penjual melalui marketplace setelah menyepakati barang, jumlah, harga, ongkos kirim, jasa ekspedisi, dan metode pembayaran yang tertera (dalam hal ini COD).
  3. Penjual mengemas barang pesanan pembeli dan mengirimkannya melalui jasa ekspedisi yang telah dipilih si pembeli.
  4. Barang tersebut kemudian diantar oleh kurir ekspedisi menuju ke alamat pembeli.
  5. Setelah barang sampai, pembeli menyerahkan sejumlah uang sesuai harga pesanan yang telah disepakati dengan penjual kepada kurir.

Dalam praktik, setiap marketplace memiliki kebijakan tersendiri mengenai metode pembayaran COD, baik berupa cara menerima barang COD, konsekuensi jika pembeli menolak menerima pesanan, maupun opsi pengembalian barang ke penjual jika barang yang dibeli tidak sesuai pesanan.

Untuk itu, ada baiknya konsumen membaca terlebih dahulu syarat dan ketentuan COD di marketplace yang bersangkutan sebelum bertransaksi.

 

Kapan Jual Beli Dianggap Telah Terjadi?

Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) menegaskan jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Prof. R. Subekti dalam buku Aneka Perjanjian menjelaskan bahwa tercapainya sepakat itu dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan, misalnya “setuju”, “accord”, “oke”, dan lain sebagainya, atau pun dengan bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda (bukti) bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan itu (hal. 3).

Dalam konteks jual beli melalui marketplace, kami berpendapat tercapainya kata sepakat terjadi ketika pembeli menekan tombol ‘buat pesanan’ atau kalimat instruksi lainnya yang pada intinya berarti si pembeli setuju untuk membeli barang dari si penjual dengan harga yang telah tertera beserta ongkos kirimnya. Setelah ditu, maka jual beli dianggap telah terjadi.

Dengan telah terjadinya jual beli, maka timbul kewajiban dari masing-masing pihak, di mana penjual wajib menyerahkan barang dan pembeli wajib membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Jika tidak ditetapkan, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan (levering) barang dilakukan.[1]

 

Pembeli Menolak Bayar dan Barang Tidak Sesuai Pesanan

Pertama-tama, perlu dipahami bahwa antara pembeli dan penjual memiliki hubungan timbal balik berupa hak dan kewajibannya masing-masing atas transaksi COD yang telah disepakati.

Perbuatan pembeli yang menolak membayar barang yang telah ia terima dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Atas perbuatannya, penjual dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1266, 1267, dan 1517 KUH Perdata.

Namun jika barang yang dikirimkan penjual di marketplace tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, pembeli berhak atas kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, dan penjual wajib memberikannya.[2]

Baca juga: Langkah Hukum Jika Pesanan ‘Olshop’ Tak Kunjung Datang

Perlu diperhatikan, pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada pembeli untuk mengembalikan barang, sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Baca juga : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online

Jadi menjawab pertanyaan Anda, pembeli tidak dibenarkan menolak membayar pesanan COD yang telah ia terima, sebab itu merupakan kewajibannya. Dalam hal barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan pesanan, menurut hemat kami, pembeli justru berhak mengajukan pengembalian barang, di mana syarat dan ketentuannya diatur dalam kebijakan marketplace yang bersangkutan.

Sehingga kami menyarankan, pembeli harus menilik kembali bunyi syarat dan ketentuan COD pada marketplace untuk memperoleh penggantian atau pengembalian barang ke penjual.

Baca juga: Menuntut Penjual yang Melarang Refund Atas Barang yang Tak Sesuai

Sebagai tambahan informasi, Anda juga harus memahami bentuk tanggung jawab marketplace jika pembeli tertipu oleh penjual, dengan menonton YouTube Klinik Hukumonline berjudul Konsumen Tertipu? Begini Tanggung Jawab E-Commerce, di antaranya dengan menyediakan kanal pengaduan konsumen.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

 

Referensi:

  1. Prof. R. Subekti. Aneka Perjanjian (cet. ke-11). Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2014;
  2. Cambridge Dictionary, diakses pada 21 Mei 2021 pukul 16.00 WIB.

[1] Pasal 1514 KUH Perdata

[2] Pasal 4 huruf h jo. Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU 8/1999")

Tags: