Bunyi Pasal 1 Angka 36 UU Pemilu tentang Masa Tenang

PERTANYAAN

Bagaimana bunyi Pasal 1 angka 36 UU Pemilu? Apa saja pasal-pasal yang mengatur tentang masa tenang dalam pemilu?

INTISARI JAWABAN

Menurut Pasal 1 angka 36 UU Pemilu, masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. Lalu, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu di masa tenang berpotensi dipidana dengan pidana kurungan maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp12 juta. Apa dasar hukumnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Isi Pasal 1 Angka 36 UU Pemilu

Pasal 1 angka 36 UU Pemilu merupakan dasar hukum masa tenang, yang berbunyi:

Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.

Adapun yang dimaksud dengan kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri dari peserta pemilu.[1] Kemudian, pemilihan umum (pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), anggota Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[2]

Masa Tenang sebagai Bagian dari Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

Selanjutnya, tahapan penyelenggaraan pemilu diatur dalam Pasal 167 ayat (4) UU Pemilu, yaitu:

1. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan
   Penyelenggaraan Pemilu;
2. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
3. pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
4. penetapan peserta pemilu;
5. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
6. pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
7. masa kampanye pemilu;
8. masa tenang;
9. pemungutan dan penghitungan suara;
10. penetapan hasil pemilu; dan
11. pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

Waktu Kampanye Pemilu dan Masa Tenang

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 275 ayat (1) UU Pemilu, kampanye pemilu dapat dilakukan melalui:

1. pertemuan terbatas;
2. pertemuan tatap muka;
3. penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;
4. pemasangan alat peraga di tempat umum
5. media sosial;
6. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
7. rapat umum;
8. debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan
9. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, h, dan i, dilaksanakan sejak 25 hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/ kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 hari setelah ditetapkan pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden sampai dengan dimulainya masa tenang.[3]
Sedangkan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan g dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa
tenang.[4]

Lantas, berapa hari masa tenang? Masa tenang sebagaimana dimaksud di atas berlangsung selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara.[5]
Larangan Selama Masa Tenang

Selama masa tenang tersebut, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:[6]

1. tidak menggunakan hak pilihnya;
2. memilih pasangan calon;
3. memilih partai politik peserta pemilu tertentu;
4. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau
5. memilih calon anggota DPD tertentu.

Pelanggaran atas larangan di atas diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp48 juta.[7]

Selain itu, media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.[8]

Pengumuman mengenai hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu juga dilarang dilakukan pada masa tenang.[9] Pelanggaran atas larangan ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.[10]

Lalu, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di masa tenang atau melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (“KPU”), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu, berpotensi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.[11]

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiilihan Umum

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

---

[1] Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”)

[2] Pasal 1 angka 1 UU Pemilu

[3] Pasal 276 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (“Perppu 1/2022”)

[4] Pasal 276 ayat (2) Perppu 1/2022

[5] Pasal 278 ayat (1) UU Pemilu

[6] Pasal 278 ayat (2) UU Pemilu

[7] Pasal 523 ayat (2) UU Pemilu

[8] Pasal 287 ayat (5) UU Pemilu

[9] Pasal 449 ayat (2) UU Pemilu

[10] Pasal 509 UU Pemilu

[11] Pasal 492 UU Pemilu