Keluarga

Pembatalan Nikah dan Perceraian

Bacaan 7 Menit
Pembatalan Nikah dan Perceraian

Pertanyaan

Saya menikah dengan istri saya baru 1 bulan, waktu malam pertama dia bilang pada saya kalau dia sudah tidak perawan lagi. Padahal sebelum nikah saya tahunya dia perawan dan belum hamil. Masuk bulan ke 2 ternyata benar cek ke dokter, usia kandungan udah 4 bulan. Saya kaget dan kecewa banget. Sakit hati ini, saya merasa ditipu. Kalau saya mau mengajukan pisah bisakah? Itu masuknya perceraian atau pembatalan nikah ya? Kalo cerai bolehkan pas hamil? Kalo agama Islam merujuk Kompilasi Hukum Islam ya? Jadi harus cerai atau pembatalan nikah?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Sebelum memutuskan untuk mengakhiri pernikahan kami menyarankan Anda untuk memastikan kembali hal ini kepada Istri Anda dan bicara dari hati ke hati.
 
Terhadap kondisi ini Anda sebagai suami yang merasa kecewa dengan kondisi istri yang sudah tidak perawan dan hamil sedangkan sebelumnya Anda mengetahui bahwa ia masih perawan dan tidak hamil, Anda lebih tepat untuk mengajukan pembatalan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Kami ikut prihatin dengan kasus yang menimpa Anda. Bagaimanapun, kami yakin tak ada orang yang menginginkan perkawinannya bubar sejak awal jika pernikahan itu didasarkan pada niat baik. Dalam Islam, pernikahan adalah sesuatu yang suci. Sebelum memutuskan untuk mengakhiri pernikahan kami menyarankan Anda untuk memastikan kembali hal ini kepada Istri Anda dan bicara dari hati ke hati.
 
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan ketentuan mengenai perceraian dan pembatalan nikah sebagaimana yang Anda tanyakan. Setelah itu baru kami akan kaitkan dengan kondisi kasus Anda.
 
Perceraian
 
Dalam proses sidang perceraian yang berlaku di Indonesia, suami dan istri harus hadir dalam persidangan, baik hadir sendiri atau diwakili kuasanya agar dapat dilakukan usaha perdamaian di antara mereka. Hal ini telah diatur dalam Pasal 130 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo. Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”).
 
Namun, suami atau istri diperbolehkan untuk tidak hadir dalam sidang perceraian dengan memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakili yang bersangkutan dalam sidang perceraian.[1]
 
Khusus yang beragama islam proses perceraian mengacu ke Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU 7/1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU 7/1989”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (“UU 3/2006”) dan diubah kedua kalinya olehUndang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (“UU 50/2009”).
 
Pada saat proses mediasi/perdamaian mungkin saja hakim membutuhkan kehadiran suami atau istri secara langsung tanpa diwakili kuasanya sehingga memerintahkannya untuk hadir sebagaimana diatur Pasal 142 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”).
 
Perlu diketahu bawhwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. .[2]
 
Sebagai referensi Anda juga bisa baca artikel Perceraian karena Orang Ketiga dan Status Anak Luar Kawin.
Pada dasarnya untuk dapat melakukan perceraian, suami istri tersebut harus mempunyai alasan bahwa mereka tidak dapat hidup rukun lagi, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan:
 
Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
 
Untuk bercerai harus terdapat alasan-alasan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”) jo. Pasal 116 KHI, yang bunyinya:
 
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
  1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  2. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
  5. sakah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
  6. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
  7. Suami menlanggar taklik talak;
  8. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.
 
Baik KHI, UU Perkawinan dan PP 9/1975 sama-sama mengatur mengenai alasan huruf a sampai huruf f. Sedangkan untuk alasan huruf g dan huruf h hanya ada di KHI. Khusus beragama Islam, tentu yang dijadikan dasar adalah UU Perkawinan dan KHI.
 
Mengenai apakah boleh menceraikan istri saat hamil, sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Bolehkah Menceraikan Istri yang Sedang Hamil?. Penting diketahui bahwa UU Perkawinan, PP 9/1975, KHI, maupun hadits, tidak ada yang mengatur mengenai larangan menceraikan istri saat sedang hamil. Itu artinya, suami boleh menceraikan istri dalam keadaan hamil.
 
Pembatalan Perkawinan
Mengenai pembatalan kawin, Pasal 27 UU Perkawinan jo. Pasal 72 KHI, yang berbunyi:
 
  1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
  2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
  3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.
 
Pembatalan Perkawinan karena Istri telah Hamil Diluar Nikah
Jadi berdasarkan penjelasan di atas, terhadap kondisi ini Anda sebagai suami yang merasa kecewa dengan kondisi istri yang sudah tidak perawan dan hamil sedangkan sebelumnya Anda mengetahui bahwa ia masih perawan dan tidak hamil, Anda lebih tepat untuk mengajukan pembatalan nikah sebagaimana diatur dalam diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI.
 
Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Bukti Terkuat untuk Minta Pembatalan Nikah, Menurut H. Abdul Manan, biasanya penipuan itu dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengakui perjaka padahal sudah pernah menikah. Penipuan bisa dilakukan suami, bisa pula oleh isteri (perawan).
 
Contoh Kasus
Sebagai contoh kasus dalah kita lihat pada Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1779/Pdt.G/2012/PA Wsb. Pemohon pembatalan nikah adalah suami yang sudah melansungkan perkawinan selama 3 bulan berdasarkan akta nikah nomor: 168/24/V/2012 tanggal 21 Mei tahun 2012 yang dikeluarkan oleh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh kekewewaan suami yang mengetahui istri tidak perawan lagi pada saat malam pertama. Tidak hanya itu sampai pada 3 bulan dan 5 hari menikah, pemohon dan termohon memeriksa kandungan ke Bidan dan ternyata si istri telah hamil selam 5,5 bulan. Pada permohonan pembatalan perkawinannya, pemohon beralasan bahwa pemohon merasa tertipu ternyata termohon sebelum menikah sudah dalam keadaan hamil dengan laki laki lain. Akhirnya, majelis makim mengabulkan permohonan pemohon berserta alasannya dengan dasar Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) KHI.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Putusan:

[1] Pasal 30 PP 9/1975
[2] Pasal 115 KHI