KlinikBerita
New
Hukumonline Stream
Data PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Pergeseran Asas “Hakim Bersifat Pasif” dalam Hukum Acara Perdata

Share
Perdata

Pergeseran Asas “Hakim Bersifat Pasif” dalam Hukum Acara Perdata

Pergeseran Asas “Hakim Bersifat Pasif” dalam Hukum Acara Perdata
Alfin Sulaiman, S.H., M.H.Arkananta Vennootschap

Bacaan 10 Menit

Pergeseran Asas “Hakim Bersifat Pasif” dalam Hukum Acara Perdata

PERTANYAAN

Saya ingin menanyakan sedikit mengenai informasi yang saya dapatkan dari dosen saya. Beliau mengatakan dalam Hukum Acara Perdata hakim bersifat pasif, apa maksudnya dari hakim bersifat pasif dalam Hukum Acara Perdata? Bukankah hakim yang merupakan instrumen pengadilan yang bersifat independen sudah mutlak bersifat aktif dalam menggali nilai-nilai hukum yang ada/berkembang dalam masyarakat? Ini sudah terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dimana hakim Pengadilan Agama memperbolehkan saudara yang berbeda agama/non muslim menerima waris dari saudaranya yang telah meninggal.

 

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Intisari:

    KLINIK TERKAIT

    Arti Asas Ius Curia Novit

    Arti Asas <i>Ius Curia Novit</i>

     

     

    Pergerseran asas hakim pasif nampak antara lain dalam beberapa yurisprudensi. Apalagi dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat ketentuan yang mengatur bahwa:

     

    Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

     

    Berdasarkan ketentuan tersebut, kami berpendapat bahwa sudah sepatutnya asas hakim pasif dalam Hukum Acara Perdata tidak menjadi patokan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan bagi para pihak.

     

    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

     

     

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000

     

    Ulasan:

     

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

     

    Untuk menjawab pertanyaan Anda terkait dengan hakim pasif dan perkembangannya atau pergeserannya, kami mengutip pendapat Lilik Mulyadi dalam bukunya Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia (hal. 18) yang kami kutip sebagai berikut:

     

    Asas Hakim yang pasif ini juga memberikan batasan kepada hakim untuk tidak dapat mencegah apabila gugatan tersebut dicabut atau para pihak akan melakukan perdamaian (Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 154 RBg, Pasal 14 ayat (2) UU 14/1970[1]) atau hakim hanya mengadili luas pokok sengketa yang diajukan para pihak dan dilarang mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari pada apa yang dituntut (Pasal 178 ayat (2), (3) HIR, Pasal 189 ayat (2), (3) RBg).

     

    Namun demikian, asas hakim pasif menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya tersebut (hal.18-20) mengalami pergeseran khususnya terhadap ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, hal mana nampak antara lain dalam Yurisprudensi berikut ini:

    a.  Putusan Mahkamah Agung RI No. 964 K/Pdt/1986 tanggal 1 Desember 1988 dalam perkara antara Nazir T Datuk Tambijo dan Asni lawan Nazan alias Barokak Gelar Dt. Naro dengan kaidah dasar bahwa Mahkamah Agung berpendapat Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia tidak formalistis dan berlakunya pasal 178 HIR (Pasal 189 RBg) tidak bersifat mutlak. Hakim dalam mengadili perkara perdata dapat memberikan amar atau diktum putusan melebihi petitum asal tidak melebihi posita gugatan;

    b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 dalam perkara Pr. Sumarni lawan Tjong Foen Sen dengan dasar pertimbangan bahwa “Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat asal masih sesuai dengan kejadian material”.

    c.  Putusan Mahkamah Agung RI No. 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 dalam perkara Fa Indah Enterprice Film dkk lawan Tjoe Kim Po dkk dan Ali Susanto alias Lie Kim Tjoan dkk, dengan dasar pertimbangan bahwa, “mengabulkan lebih dari petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan posita”. Di samping itu dalam hukum acara pidana maupun hukum acara perdata hakim bersifat aktif.

     

    Untuk kasus yang Anda sampaikan mengenai putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memperbolehkan saudara yang berbeda agama/non muslim menerima waris dari saudaranya yang telah meninggal kami belum memperoleh informasi terkait dengan hal tersebut. Namun apabila informasi yang Anda sampaikan benar adanya, kami berpendapat hal tersebut termasuk pergeseran kedudukan hakim pasif sebagaimana dimaksud Lilik Mulyadi, apalagi dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat ketentuan yang mengatur bahwa:

     

    Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

     

    Berdasarkan ketentuan tersebut, kami berpendapat bahwa sudah sepatutnya asas hakim pasif dalam Hukum Acara Perdata tidak menjadi patokan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan bagi para pihak.

     

    Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

     

    Dasar hukum:

    1.   Herzien Inlandsch Reglement;

    2.   Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

     

    Referensi:

    Lilik Mulyadi. Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia. Jakarta: Djambatan, Cet ke-3, 2005.

     

    Putusan:

    1.   Putusan Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1971;

    2.   Putusan Mahkamah Agung RI No. 425 K/Sip/1975;

    3.   Putusan Mahkamah Agung RI No. 964 K/Pdt/1986.



    [1] Sekarang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

    Tags

    acara peradilan
    pengadilan

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Powered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara

    25 Apr 2024
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    dot
    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda di sini!