Kenegaraan
Porsi Raskin Dikurangi Sepihak, Ini Sanksinya!

PERTANYAAN
Apa jerat hukum bagi petugas di lapangan yang mengurangi secara sepihak porsi raskin (beras untuk rumah tangga miskin)?



Apa jerat hukum bagi petugas di lapangan yang mengurangi secara sepihak porsi raskin (beras untuk rumah tangga miskin)?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Perum BULOG
Sebelum menjawab pokok pertanyaan, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa petugas lapangan yang Anda maksud kami asumsikan sebagai petugas pada instansi yang berwenang dalam memberikan penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin (“raskin”).
Aturan penyaluran raskin tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (“PMK 36/2015”).
Pasal 2 ayat (1) PMK 36/2015 menyebutkan:
Perusahaan Umum (Perum) BULOG diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk mengadakan dan menyalurkan beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
Bunyi pasal di atas merupakan pengejawantahan dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah (“Inpres 5/2015”), yaitu kewenangan Perum BULOG untuk menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.[1]
Pengadaan gabah/beras tersebut dilakukan dengan mengutamakan yang berasal dari pembelian gabah/beras petani dalam negeri.[2]
Tanggung Jawab Penyaluran Raskin
Perum BULOG pada dasarnya bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kegiatan subsidi beras dan penggunaan dana kegiatan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.[3]
Kemudian Perum BULOG menyampaikan laporan realisasi fisik pelaksanaan pengadaan dan penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah yang memuat laporan jumlah persediaan, pengadaan, dan penyaluran serta proyeksi operasi sampai dengan akhir tahun setiap triwulan.[4]
Laporan itu ditujukan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara c.q. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Usaha Strategis dan Menteri Sosial c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial selaku Kuasa Pengguna Anggaran.[5]
Mengenai alur distribusi raskin, disarikan dari laman BULOG pada bagian Distribusi Raskin Dari Gudang BULOG Sampai RTS adalah sebagai berikut:
Guna mempermudah pemahaman Anda, berikut diagram ilustrasi alur distribusi raskin:

Sehingga dalam hal terjadi pengurangan sepihak porsi raskin, bukan lagi kewenangan BULOG, melainkan kewenangan Musyawarah Desa/Kelurahan dan Musyawarah Kecamatan yang mana petugasnya bisa dikenai sanksi administratif.
Sebab merujuk Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) menyebutkan:
Perangkat Desa dilarang:
Maka dalam hal petugas atau perangkat desa (sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis)[6] yang diangkat oleh Kepala Desa[7] mengurangi porsi raskin secara sepihak dengan alasan-alasan sebagaimana dilarang di atas, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis.[8]
Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.[9]
Adapun pemberhentian perangkat desa yang melanggar larangan ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.[10]
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
Distribusi Raskin Dari Gudang BULOG Sampai RTS, diakses pada 8 Desember 2020, pukul 10.30 WIB.
[1] Angka 1 dan 3 Bagian Kelima Inpres 5/2015
[2] Bagian Keenam Inpres 5/2015
[3] Pasal 15 PMK 36/2015
[4] Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.02/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (“PMK 183/2016”)
[5] Pasal 16 PMK 183/2016
[6] Pasal 48 UU Desa
[7] Pasal 49 ayat (2) UU Desa
[8] Pasal 52 ayat (1) UU Desa
[9] Pasal 52 ayat (2) UU Desa
[10] Pasal 53 ayat (2) huruf d dan ayat (3) UU Desa