Ilmu Hukum

Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Bacaan 9 Menit
Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Pertanyaan

Bagaimana tahapan atau proses pembentukan undang-undang di Indonesia?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Proses pembentukan undang-undang sendiri dibagi menjadi 5 proses. Apa saja proses tersebut? Dimana proses tersebut diatur?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Proses Pembentukan Undang-Undang yang dibuat oleh Ilman Hadi S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 10 Oktober 2012, kemudian dimutakhirkan kedua kali dengan judul sama pada Selasa, 24 Maret 2020.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Apa itu Undang-Undang?

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu kami sampaikan pengertian undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.[1]

Sedangkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[2]

Adapun, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan.[3]

Undang-undang adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang proses pembentukannya dapat membutuhkan waktu yang cukup lama. Ukuran lama atau tidaknya dapat dilihat dari proses pembentukan undang-undang itu sendiri, yang meliputi beberapa tahapan atau prosedur yang harus dilalui. Pada dasarnya, tahapan dimulai dari perencanaan dengan menyiapkan Rancangan Undang-Undang (“RUU”), RUU dibuat harus disertai dengan naskah akademik, kemudian tahap pembahasan di lembaga legislatif hingga tahap pengundangan.[4]

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa undang-undang yang telah ditetapkan dan diundangkan tentu telah melalui proses yang sangat panjang, yang pada akhirnya disahkan menjadi milik publik dan sifatnya terbuka serta mengikat untuk umum.[5]

Siapa Pembentuk Undang-Undang?

Sistem perundang-undangan di Indonesia hanya dikenal dengan satu nama jenis undang-undang, yakni keputusan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), dengan persetujuan Presiden, dan disahkan Presiden. Selain itu, tidak terdapat undang-undang yang dibentuk oleh lembaga lain. Dalam pengertian lain, undang-undang dibuat oleh DPR.[6]

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 20 UUD 1945 yang berbunyi:

  1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
  2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
  3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
  4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
  5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pada dasarnya, fungsi pembentuk undang undang disebut juga fungsi legislasi. Artinya, DPR sebagai lembaga legislatif memiliki tugas pembuatan undang-undang, merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU, baik untuk satu masa keanggotaan DPR maupun untuk setiap tahun, membantu dan memfasilitasi penyusunan RUU usul inisiatif DPR.[7]

Materi Muatan Undang-Undang 

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU 12/2011, materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang adalah:

  1. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945;
  2. perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;
  3. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
  4. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
  5. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Dalam proses pembentukan undang-undang, terdapat transformasi visi, misi dan nilai yang diinginkan oleh lembaga pembentuk undang-undang dengan masyarakat dalam suatu bentuk aturan hukum.[8]

Proses pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 162 – 173 UU MD3 beserta perubahannya.

Selain diatur dalam UU MD3, proses pembentukan undang-undang juga dapat Anda temukan dalam UU 12/2011 beserta perubahannya yang terbagi menjadi beberapa tahap antara lain:

  1. Perencanaan, diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 42 UU 12/2011;
  2. Penyusunan, diatur dalam Pasal 43 sampai Pasal 64 12/2011;
  3. Pembahasan, diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 71 12/2011;
  4. Pengesahan, diatur dalam Pasal 72 sampai Pasal 74 12/2011;
  5. Pengundangan, diatur dalam Pasal 81 sampai Pasal 87 12/2011.

Lebih detail, Anda juga dapat menyimak dalam Perpres 87/2014 dan Perpres 76/2021 dengan tahapan:

  1. Perencanaan RUU (Bab II Bagian Kedua Perpres 87/2014);
  2. Penyusunan RUU (Bab III Bagian Kesatu Perpres 87/2014);
  3. Pembahasan RUU (Bab IV Bagian Kesatu Perpres 87/2014);
  4. Pengesahan/penetapan RUU menjadi UU (Bab V Bagian Kesatu Perpres 87/2014);
  5. Pengundangan UU (Bab VI Bagian Kesatu Perpres 87/2014).

Berdasarkan informasi yang dilansir dari laman DPR tentang Proses Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia, berikut adalah intisari proses pembentukan undang-undang di Indonesia:

  1. Tahap Perencanaan

    1. Badan legislatif menyusun Program Legislasi Nasional (“Prolegnas”) di lingkungan DPR. Pada tahap ini, badan legislatif dapat mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan/atau masyarakat;
    2. Badan legislatif berkoordinasi dengan DPD dan Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun dan menetapkan Prolegnas;
    3. Prolegnas jangka menengah (5 tahun) dan Prolegnas tahunan ditetapkan dengan keputusan DPR.
  2. Tahap Penyusunan

    1. Penyusunan naskah akademik oleh anggota/komisi/gabungan komisi;
    2. Penyusunan draft awal RUU oleh anggota/komisi/gabungan komisi;
    3. Pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan, konsepsi RUU yang paling lama 20 hari masa sidang, sejak RUU diterima badan legislatif. Kemudian tahap ini dikoordinasi kembali oleh badan legislatif;
    4. RUU hasil harmonisasi badan legislatif diajukan pengusul ke pimpinan DPR;
    5. Rapat paripurna untuk memutuskan RUU usul inisiatif DPR, dengan keputusan:
      1. Persetujuan tanpa perubahan
      2. Persetujuan dengan perubahan
      3. Penolakan
    6. Penyempurnaan RUU jika keputusan adalah “persetujuan dengan perubahan” yang paling lambat 30 hari masa sidang dan diperpanjang 20 hari masa sidang;
    7. RUU hasil penyempurnaan disampaikan kepada Presiden melalui surat pimpinan DPR;
    8. Presiden menunjuk Menteri untuk membahas RUU bersama DPR, yang paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden.
  3. Pembahasan

    1. Pembicaraan tingkat 1 oleh DPR dan Menteri yang ditunjuk Presiden, yang dilakukan dalam rapat komisi/gabungan komisi/badan legislatif/badan anggaran/pansus;
    2. Pembicaraan tingkat 2, yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
  4. Pengesahan

RUU disampaikan dari pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan.

  1. Pengundangan

RUU yang telah disahkan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Rapat Paripurna DPR

Rapat Paripurna DPR merupakan rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR.[9] Adapun dapat kami jelaskan isi rapat paripurna tingkat 2 dalam proses pembentukan undang-undang, berdasarkan Pasal 69 UU 12/2011 yaitu:

  1. Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan:
    1. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;
    2. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
    3. penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.
  2. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
  3. Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Kesimpulannya, DPR sebagai lembaga legislatif atau pembentuk undang-undang sejak awal proses perencanaan telah dituntut agar undang-undang yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat di Indonesia. Proses pembentukan undang-undang tidak singkat, bahkan membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk membentuk undang-undang, terdapat 5 (lima) tahap yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

Demikian jawaban kami tentang proses pembentukan undang-undang, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Referensi:

  1. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Dalam Proses Demokratisasi, DPR RI, 2000;
  2. Muhammad Fadli, Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 1, 2018;
  3. Saifudin, Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU, Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 16, No. Edisi Khusus, 2009;
  4. DPR RI: Bagian Persidangan Paripurna, diakses pada Kamis, 30 Juni 2022, pukul 21.14 WITA;
  5. DPR RI: Proses Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia, diakses pada Kamis, 30 Juni 2022, pukul 21.01 WITA.

[2] Pasal 1 ayat (2) UU 15/2019

[3] Pasal 1 ayat (1) UU 15/2019

[4] Muhammad Fadli, Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 1, 2018, hal. 50.

[5] Muhammad Fadli, Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 1, 2018, hal. 50.

[6] Muhammad Fadli, Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 1, 2018, hal. 51.

[7] Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Dalam Proses Demokratisasi, DPR RI, 2000, hal. 261-262.

[8] Saifudin, Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU, Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 16, No. Edisi Khusus, 2009, hal. 96.

[9] DPR RI: Bagian Persidangan Paripurna, diakses pada Kamis, 30 Juni 2022, pukul 21.14 WITA.

Tags: