Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Cara Menikah Kembali Setelah Bercerai karena Emosi Sesaat yang dibuat oleh Erizka Permatasari, S.H., yang pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 17 Juni 2021, dan pertama kali dimutakhirkan oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 23 November 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Dari keterangan yang Anda sampaikan, jika Anda dan pasangan hendak menikah di KUA, kami asumsikan bahwa Anda dan pasangan Anda beragama Islam, menikah secara Islam, bercerai melalui pengadilan agama, dan pernikahan kembali tersebut akan dilaksanakan di Indonesia.
Berdasarkan keterangan dalam pertanyaan, Anda selaku istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama dan telah resmi bercerai dengan mantan suami Anda. Namun, beberapa bulan kemudian, Anda dan mantan suami Anda sepakat untuk menikah kembali.
Sebelum memutuskan menikah kembali, perlu diketahui bahwa tidak semua perceraian dalam Islam dapat dilakukan rujuk dan/atau menikah kembali. Sayuti Thalib dalam Hukum Kekeluargaan Indonesia (hal.103-104) membedakan talak berdasarkan cara terjadinya dan konsekuensinya sebagai berikut.
- Talak Raj’i, yakni talak yang masih boleh dirujuk, terdiri dari:
- talak satu atau talak dua, tidak pakai ‘iwadh (sejumlah uang pengganti yang merupakan syarat jatuhnya talak) dan keduanya telah bersetubuh (ba’da al dukhul);
- perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh hakim agama berdasarkan proses ila’, yaitu sumpah si suami tidak akan mencampuri istrinya;
- perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh hakim agama berdasarkan persamaan pendapat dua hakam karena adanya syiqaq (keretakan yang sangat hebat antara suami dan istri), tidak pakai ‘iwadh.
- Talak Ba’in Sughra, yakni talak yang tidak boleh rujuk tapi dapat kawin kembali, terdiri dari:
- talak satu atau talak dua pakai ‘iwadhatau disebut juga talak dengan penggantian harta (khulu’);
- talak satu atau talak dua tidak pakai ‘iwadh, tetapi talaknya sebelum bersetubuh (talak qabla al dukhul).
- Talak Ba’in Kubraa, yang terdiri dari:
- talak tiga, yang konsekuensinya tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali jika pernikahan itu dilakukan setelah mantan istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian setelah bersetubuh (ba'da al dukhul) dan habis masa iddahnya.[1]
- perceraian karena li’an, yakni suami menuduh istri melakukan perzinaan dan tidak dapat membuktikan dengan mengajukan 4 orang saksi. Konsekuensinya, selama-lamanya, keduanya tidak boleh kawin lagi.
Jika dalam putusan diterangkan bahwa atas permohonan gugatan cerai tersebut telah jatuh talak yang termasuk ke dalam talak raj’i atau talak ba’in sughra sebagaimana telah kami paparkan di atas, serta masa idah telah lewat, maka Anda dan suami Anda dapat melakukan rujuk atau menikah kembali tergantung kepada jenis talaknya.
Untuk dapat melangsungkan pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama (“KUA”), terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu:
- Pendaftaran Kehendak Nikah
Disarikan dari Persyaratan Nikah di KUA (Kantor Urusan Agama), kedua mempelai melakukan pendaftaran kehendak nikah di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan, secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan, di antaranya sebagai berikut.
- Foto kopi kartu tanda penduduk (“KTP”)/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (“KTP-el”) bagi yang sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah.
- Foto kopi kartu keluarga (“KK”).
- Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya UU Peradilan Agama.
- Pemeriksaan Dokumen
Selanjutnya, pegawai pencatat nikah (“PPN”) melakukan pemeriksaan dokumen nikah[2] sebagaimana telah kami terangkan sebelumnya, dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidaknya halangan untuk menikah.[3]
Jika dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan PPN.[4]
- Pengumuman Kehendak Nikah
Selanjutnya, dalam hal telah terpenuhi semua dokumen yang dibutuhkan, Kepala KUA mengumumkan kehendak nikah pada tempat tertentu di KUA atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.[5]
- Pelaksanaan Pencatatan Nikah
Kedua mempelai kemudian melangsungkan akad nikah di hadapan PPN yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan[6] pada tanggal yang telah disepakati, dengan memenuhi rukun nikah, yakni calon suami istri, wali, 2 orang saksi, dan ijab qabul.[7]
Setelah akad dilangsungkan, dilakukan pencatatan nikah[8] dalam akta nikah oleh PPN.[9] Akta nikah tersebut ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, penghulu, dan PPN.[10]
- Penyerahan Buku Nikah
Selanjutnya, buku nikah diberikan kepada suami dan istri setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.
Berdasarkan ketentuan di atas, memang benar bahwa fotokopi KK dan KTP merupakan salah satu berkas yang harus dilampirkan dalam pendaftaran kehendak nikah. Selain itu, karena Anda telah bercerai sebelumnya, Anda juga wajib melampirkan akta cerai.
Dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat menikah lagi setelah bercerai tersebut nantinya akan diperiksa oleh Kepala KUA kecamatan/pengulu dengan menghadirkan Anda serta mantan suami Anda selaku calon suami istri dan wali Anda untuk memastikan apakah terdapat halangan untuk menikah atau tidak.
Jika dapat dibuktikan bahwa Anda dan suami memang telah bercerai berdasarkan akta cerai tersebut, dan terhadap perceraian tersebut dapat dilakukan kawin kembali, maka menurut hemat kami, Anda dan mantan suami Anda tetap dapat melangsungkan pernikahan meskipun belum memperbarui informasi di KTP dan KK, karena hal tersebut bukan termasuk halangan untuk menikah yang diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan maupun Bab VI Buku I KHI tentang Larangan Kawin.
Meski demikian, perlu diperhatikan bahwa dalam hal terjadi perubahan elemen data pada KTP-el dan perubahan susunan keluarga dalam KK, hal tersebut wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.[11]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.
Referensi:
Sayuti Thalib. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: UI Press, 2014.
[3] Pasal 6 ayat (2) huruf a Permenag 30/2024
[4] Pasal 6 ayat (4) Permenag 30/2024
[5] Pasal 9 Permenag 30/2024
[6] Pasal 17 ayat (1) Permenag 30/2024
[7] Pasal 10 Permenag 30/2024
[8] Pasal 19 ayat (1) Permenag 30/2024
[9] Pasal 20 ayat (1) Permenag 30/2024
[10] Pasal 20 ayat (2) Permenag 30/2024