Kamis, 21 December 2017
Pertanyaan :
Waktu Pelantikan PNS dalam Jabatan Fungsional
Apakah pelantikan PNS dalam suatu jabatan fungsional yang dilakukan pada hari sabtu/minggu (di luar hari kerja) itu boleh?
Jawaban :

Intisari:

 

 

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsioal PNS dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan. Itu artinya, pengambilan sumpah/janji jabatan dan pelantikan tidak boleh dilakukan pada hari libur, harus pada hari kerja.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (“PP 11/2017”).

 

Jabatan Fungsional (“JF”) adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.[1] Sedangkan Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki JF pada instansi pemerintah.[2]

 

Setiap Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.[3]

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji JF diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi (“Perka BKN 7/2017”).

 

Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji Jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelantikan dan pengangkatan sumpah/janji Jabatan dilakukan terhadap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional, melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari Jabatan lain, dan penyesuaian/inpasssing.[4]

 

Pelantikan dan pengangkatan sumpah janji Jabatan dapat dilakukan terhadap PNS yang mengalami kenaikan jenjang JF. PNS yang akan dilantik dan diangkat sumpah/janji Jabatan diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan.[5]

 

Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji JF

Perlu diketahui bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah/janji JF dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan.[6]

 

Sebelum pengambilan sumpah/janji Jabatan, pejabat yang melantik dan mengambil sumpah/janji Jabatan membacakan naskah pelantikan. Sumpah/janji JF diambil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (“PPK”) di lingkungannya masing-masing. PPK dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji Jabatan.[7]

 

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah/janji JF PNS dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan. Itu artinya, pengambilan sumpah/janji JF dan pelantikan tidak boleh dilakukan pada hari libur, harus pada hari kerja.

 

Pengambilan sumpah/janji Jabatan dilakukan dalam suatu upacara khidmat. PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan didampingi oleh seorang rohaniwan. Pengambilan sumpah/janji Jabatan disaksikan oleh dua orang PNS yang Jabatannya serendah rendahnya sama dengan Jabatan PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan. Pejabat yang mengambil sumpah/janji Jabatan, mengucapkan susunan kata-kata sumpah/janji Jabatan kalimat demi kalimat dan diikuti oleh PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan.[8]

 

Pejabat yang mengambil sumpah/janji Jabatan membuat berita acara tentang pengambilan sumpah/janji Jabatan tersebut. Berita acara ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji Jabatan, PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan, dan saksi. Berita acara dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu satu rangkap untuk PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan, satu rangkap untuk Instansi Pemerintah yang bersangkutan, dan satu rangkap untuk BKN.[9]

 

Contoh

Sebagai contoh bahwa pelantikan PNS dalam JF dilakukan pada hari kerja adalah sebagaimana Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji JF di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Menurut informasi yang kami akses dari laman BPPT, kegiatan pelantikan Pejabat Fungsional Ahli Utama BPPT 2017 dilakukan pada Senin, 31 Juli 2017 bertempat di Ruang Komisi Utama, yang mana hari tersebut merupakan hari kerja.

 

Sebagai contoh lain adalah kegiatan Pelantikan Pejabat Fungsional dan Pengambilan Sumpah PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan pada Senin, 18 Desember 2017 bertempat di Auditorium Migas, Jakarta, yang mana hari tersebut juga merupakan hari kerja.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.   Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

2.  Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

 

Referensi:

1.   Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, diakses pada 21 Desember 2017 pukul 15.23 WIB;

2.   Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, diakses pada 21 Desember 2017 pukul 15.26 WIB.



[1] Pasal 1 angka 11 PP 11/2017

[2] Pasal 1 angka 12 PP 11/2017

[3] Pasal 87 PP 11/2017

[4] Butir III.A poin 1 dan 2 Lampiran Perka BKN 7/2017

[5] Butir III.A poin 3 dan 4 Perka BKN 7/2017

[6] Butir III.B poin 1 Perka BKN 7/2017

[7] Butir III.B poin 2,3, dan 4 Perka BKN 7/2017

[8] Pasal 91 PP 11/2017

[9] Pasal 92 PP 11/2017



Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).