Jumat, 14 September 2018
Pertanyaan :
Jika Dituduh Membantu Melakukan Kejahatan
Saya seorang pengrajin emas, lebih tepatnya sebagai pelebur perhiasan. Lalu beberapa hari lalu saya mendapat pesanan untuk peleburan emas, dan ternyata emas itu merupakan pembelian dari toko emas lain yang bersumber dari pencurian. Lalu saya diperiksa sebagai tersangka dengan tuduhan "membantu tindak kejahatan" dan diwajibkan lapor ke Polda setiap hari Senin dan Kamis. Apakah tepat jika saya dijadikan sebagai tersangka? Padahal saya sebagai pengrajin emas tidak mengetahui asal-usul emas tersebut. Mohon jawabannya. Terima kasih.
Jawaban :
Intisari:
 
 
Seseorang dapat dikatakan telah “membantu melakukan” tindak pidana berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila ia dengan sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. 
 
Jika Anda dituduh telah membantu melakukan tindak pidana, maka harus ada pembuktian mengenai adanya unsur “sengaja” pada tindakan Anda untuk membantu melakukan tindak pidana tersebut. Yang mana, berdasarkan keterangan Anda, Anda tidak mengetahui telah meleburkan emas yang berasal dari hasil curian, maka sepatutnya Anda tidak dapat dikatakan telah membantu tindak pidana.
 
Lalu upaya apa yang dapat Anda lakukan atas penetapan Anda sebagai tersangka? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Membantu Melakukan Kejahatan
Mengenai dugaan tindak pidana “membantu tindak kejahatan” telah diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), pasal tersebut menjelaskan:
 
Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
  1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
  2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
 
Selanjutnya R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 75-76) memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan Pasal 56 KUHP tersebut, bahwa orang dapat dikatakan telah “membantu melakukan” tindak pidana apabila ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. 
 
Dari penjelasan R. Soesilo tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan mengenai keharusan adanya unsur kesengajaan, sehingga apabila ada seseorang yang tidak mengetahui bahwa perbuatannya telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu, ia tidak dapat dihukum.
 
Jika Anda dituduh telah membantu melakukan tindak pidana seperti yang dimaksud Pasal 56 KUHP, maka harus ada pembuktian mengenai adanya unsur “sengaja” pada tindakan Anda untuk membantu melakukan tindak pidana tersebut. Yang mana berdasarkan keterangan Anda, Anda tidak mengetahui bahwa emas yang Anda lebur berasal dari hasil curian, maka sepatutnya Anda tidak dapat dikatakan telah membantu tindak pidana.
 
Penetapan Status Tersangka
Mengenai penetapan status tersangka, hal tersebut adalah kewenangan dari penyidik Kepolisian. Polisi harus mendasarkan pada bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Sesuai dengan prinsip praduga tidak bersalah (presumption of innocent), dengan penetapan tersangka terhadap seseorang tidak berarti orang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk memutuskan seseorang bersalah melakukan tindak pidana.  
 
Definisi tersangka dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yaitu:
 
Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 
Seperti kita ketahui bersama, KUHAP sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan “bukti permulaan”, khususnya definisi “bukti permulaan” yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka.
 
Hal serupa juga diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 14/2012”) yang menjelaskan tentang yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “bukti permulaan” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 
Namun kemudian, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 (“Putusan MK 2014”) menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel Arti “Bukti Permulaan yang Cukup” dalam Hukum Acara Pidana.
 
Pasal 1 angka 21 Perkapolri 14/2012
 
Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.
 
Pasal 1 angka 22 Perkapolri 14/2012
 
Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan.
 
Kita dapat mengacu pada bukti permulaan yang dimaksud dalam Putusan MK yang terbit pada 2014, yaitu dimaknai minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa).
 
Jika Tidak Cukup Bukti untuk Melanjutkan Perkara
Apabila pada nantinya pihak Kepolisian tidak memiliki cukup bukti untuk melanjutkan perkara, maka pihak Kepolisian dapat melakukan penghentian penyidikan terhadap kasus Anda.[1]
 
Penghentian penyidikan dilakukan apabila:[2]
  1. tidak terdapat cukup bukti;
  2. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
  3. demi hukum, karena:
    1. tersangka meninggal dunia;
    2. perkara telah kadaluarsa;
    3. pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan
    4. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (nebis in idem).
 
Dalam hal dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian Penyidikan kepada pelapor, Jaksa Penuntut Umum, dan tersangka atau penasihat hukumnya.[3]
 
Mengingat Anda tidak memberikan informasi yang lengkap mengenai penetapan tersangka yang Anda terima, kami tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut. Namun demikian, perlu kami informasikan bahwa pasca Putusan MK 2014 yang salah satunya menguji Pasal 77 KUHAP tentang Praperadilan, setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka dapat menguji penetapan tersebut melalui mekanisme Praperadilan. Praperadilan penetapan tersangka adalah upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menguji secara formil apakah Kepolisian telah melaksanakan prosedur yang tepat dalam menetapkan status tersangka kepada seseorang.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum
 
Putusan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
 
Referensi:
  1. R.Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. (Bogor : Politeia, 1996);
  2. Ramelan. Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi. (Jakarta : Sumber Ilmu Jaya, 2006).
 
 

[1] Pasal 109 ayat (2) KUHAP
[2] Pasal 76 ayat (1) Perkapolri 14/2012
[3] Pasal 76 ayat (3) Perkapolri 14/2012
 


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : LBH Jakarta