Haruskah Jual Beli Aset PT dengan Persetujuan RUPS?

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Persetujuan RUPS dalam Jual Beli Aset Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Christian Alvin Zachary dan pertama kali dipublikasikan pada 8 Februari 2019.

KLINIK TERKAIT

Aturan Pemberian Nama PT di Indonesia

13 Agt, 2026

Perseroan Tidak Menyesuaikan Aturan dalam UU PT, Adakah Sanksinya?

06 Jan, 2025

Apa Perbedaan Usaha Dagang (UD) dan PT?

24 Des, 2024

Batasan Dewan Komisaris Membantu Direksi dalam Pengurusan PT

17 Des, 2024

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Mengalihkan Kekayaan Perseroan Terbatas

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) merupakan salah satu organ perseroan di samping direksi dan dewan komisaris.[1] Adapun definisi dari RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan perubahannya dan/atau anggaran dasar.[2]

Menjawab pertanyaan Anda mengenai persetujuan RUPS dalam penjualan aset/tanah nama Perseroan Terbatas (“PT”), maka harus merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 102 ayat (1) UU PT, yang menyatakan bahwa:

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

1. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
2. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Transaksi untuk mengalihkan kekayaan perseroan sebagaimana disebutkan di atas adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih yang terjadi dalam jangka waktu 1 tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.[3]

Menurut Penjelasan Pasal 102 ayat (1) UU PT, “kekayaan perseroan” adalah semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, milik perseroan. Sedangkan, “dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak” adalah satu transaksi atau lebih yang secara kumulatif mengakibatkan dilampauinya ambang 50%, untuk penilaian lebih dari 50% kekayaan bersih didasarkan pada nilai buku sesuai neraca yang terakhir disahkan RUPS.

Dengan demikian, maka penjualan tanah atas nama perseroan memerlukan persetujuan RUPS sepanjang aset/tanah yang dialihkan memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki nilai lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan. Penilaian lebih dari 50% kekayaan bersih ini didasarkan pada nilai buku sesuai dengan neraca yang terakhir disahkan RUPS; dan
2. Dilakukan dalam 1 tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar perseroan, yang dilakukan dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Lalu, bagaimana jika membeli aset/tanah PT lain? Menjawab pertanyaan Anda berikutnya, perlu diketahui definisi dari jual beli itu sendiri yang terdapat dalam Pasal 1457 KUH Perdata, sebagai berikut:

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Melihat pengertian tersebut, maka untuk terjadinya suatu jual beli ada suatu harga yang harus dibayarkan oleh pihak pembeli. Artinya terdapat pengalihan kekayaan dari penjual ke pembeli dan sebaliknya.

Jika dihubungkan dengan pertanyaan Anda, PT yang membeli aset/tanah akan mengalihkan kekayaan perseroan kepada PT yang menjual untuk mendapatkan aset/tanah yang dimaksud. Dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a UU PT disebutkan bahwa direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan. Jadi, sepanjang itu mengalihkan kekayaan perseroan dan memenuhi ketentuan yang disebutkan di atas, maka wajib untuk meminta persetujuan RUPS.

Perlu diketahui, bahwa terdapat pengecualian terhadap ketentuan kewajiban keputusan RUPS dalam mengalihkan kekayaan perseroan sebagaimana sudah diuraikan di atas. Pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 102 ayat (3) UU PT, yang mengatur bahwa kewajiban RUPS dalam mengalihkan kekayaan perseroan tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang dilakukan oleh direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Contoh tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud di atas adalah penjualan rumah oleh perusahaan real estate, penjualan surat berharga antar bank, dan penjualan barang dagangan (inventory) oleh perusahaan distribusi atau perusahaan dagang.[4] Berdasarkan ketentuan ini, maka transaksi jual beli atas atas aset/tanah yang dilakukan oleh PT tidak memerlukan persetujuan oleh RUPS, sepanjang PT yang melakukan penjualan/pembelian tersebut adalah perusahaan real estate atau tindakan penjualan/pembelian tersebut merupakan pelaksanaan kegiatan usaha perseroan sesuai dengan anggaran dasar.

Kuorum Keputusan RUPS Mengalihkan Kekayaan PT

Terkait kuorum keputusan RUPS untuk mengalihkan kekayaan PT, hal tersebut diatur di dalam Pasal 102 ayat (5) UU PT, yang berbunyi:

Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mutatis mutandis berlaku bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Melihat ketentuan di atas, maka kuorum untuk memperoleh persetujuan RUPS adalah sebagai berikut:

1. RUPS Pertama[5]
   1. dihadiri paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak hadir atau diwakili RUPS;
   2. disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
2. RUPS Kedua[6]
   1. dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS pertama dilangsungkan;
   2. dihadiri paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS;
   3. disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
3. RUPS Ketiga[7]
   1. dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
   2. dilakukan paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.

Pembelian Aset oleh BUMN

Selain mengenai PT swasta, Anda juga menanyakan mengenai pembelian aset/tanah oleh Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”). Pengaturan mengenai BUMN terdapat dalam UU BUMN dan perubahannya. Yang dimaksud dengan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.[8]

Perlu diketahui bahwa BUMN terdiri dari perusahaan perseroan (“persero”) dan perusahaan umum (“perum”).[9] Kami asumsikan yang Anda maksud dengan BUMN adalah persero. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 UU BUMN, persero adalah BUMN yang berbentuk PT yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Pada dasarnya, persero juga tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam UU PT. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU BUMN, yang berbunyi:

Terhadap BUMN berlaku Undang-undang ini, anggaran dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hal sebagaimana diatur di atas, ditegaskan kembali dalam Pasal 11 UU BUMN yang mengatur bahwa terhadap perseroan berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi PT sebagaimana diatur dalam UU PT dan perubahannya.

Dengan melihat pengaturan di atas, maka pengalihan kekayaan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas tetap mengacu kepada pengaturan mengenai pengalihan kekayaan dan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud di UU PT dan perubahannya seperti telah dijelaskan di atas.

Sepanjang penelusuran kami, UU BUMN tidak mengatur secara khusus mengenai persetujuan RUPS terhadap tindakan kekayaan pengalihan perseroan, akan tetapi hanya membedakan persetujuan Menteri BUMN dengan RUPS dalam persero. Hal ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 14 ayat (1) UU BUMN sebagai berikut:

Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.

Dengan demikian, dalam hal terjadi pembelian aset/tanah milik PT swasta oleh BUMN berbentuk PT, maka pembatasan mengenai pengalihan kekayaan tersebut mengacu pada pengaturan di dalam Pasal 102 UU PT. Apabila transaksi tersebut memenuhi persyaratan untuk diperlukannya persetujuan RUPS, maka harus diselenggarakan RUPS berdasarkan ketentuan UU PT. Namun apabila seluruh saham persero tersebut dimiliki oleh negara, maka diperlukan persetujuan dari Menteri BUMN yang bertindak selaku RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU BUMN.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XI/2013.

[1] Pasal 109 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)

[2] Pasal 109 angka 4 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 4 UU PT

[3] Pasal 102 ayat (2) UU PT

[4] Penjelasan Pasal 102 ayat (3) UU PT

[5] Pasal 89 ayat (1) UU PT

[6] Pasal 89 ayat (2) dan (3) jo. Pasal 86 ayat (9) UU PT jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XI/2013

[7] Pasal 89 ayat (4) jo. Pasal 86 ayat (5) dan (9) UU PT jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XI/2013

[8] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”)

[9] Pasal 9 UU BUMN