Senin, 28 Januari 2019

Konsekuensi Apabila Perusahaan Belum Memiliki Nomor Induk Berusaha

Konsekuensi Apabila Perusahaan Belum Memiliki Nomor Induk Berusaha

Pertanyaan

Apa akibat hukum bagi perusahaan yang sebelumnya sudah memiliki perizinan (contoh: SIUP) akan tetapi belum mempunyai NIB (Nomor Induk Berusaha) dan tidak melakukan update perizinannya melalui OSS sebagaimana PP Nomor 24 Tahun 2018?

Intisari Jawaban

Mengenai konsekuensi hukum dari perusahaan yang sudah memiliki perizinan berusaha seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) namun tidak berencana melakukan update perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), tidak ditemukan sanksi yang akan diterapkan kepada pelaku usaha tersebut. Hanya saja, kemungkinan pelaku usaha tidak akan menikmati kemudahan berusaha seperti pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Apalagi, ada informasi untuk pembukaan rekening bank atas nama perusahaan sudah ada persyaratan terbaru dimana disyaratkan adanya NIB. Dengan kata lain, jika perusahaan membutuhkan pengembangan usaha maka kepemilikan NIB merupakan sebuah keniscayaan.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Easybiz
MITRA : Easybiz
Bisnis menjadi mudah
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua