Senin, 28 Januari 2019
Konsekuensi Apabila Perusahaan Belum Memiliki Nomor Induk Berusaha
Pertanyaan :

Konsekuensi Apabila Perusahaan Belum Memiliki Nomor Induk Berusaha

Apa akibat hukum bagi perusahaan yang sebelumnya sudah memiliki perizinan (contoh: SIUP) akan tetapi belum mempunyai NIB (Nomor Induk Berusaha) dan tidak melakukan update perizinannya melalui OSS sebagaimana PP Nomor 24 Tahun 2018?
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :
Intisari :
 
 
Mengenai konsekuensi hukum dari perusahaan yang sudah memiliki perizinan berusaha seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) namun tidak berencana melakukan update perizinan melalui sistem Online Single Submission (“OSS”), tidak ditemukan sanksi yang akan diterapkan kepada pelaku usaha tersebut. Hanya saja, kemungkinan pelaku usaha tidak akan menikmati kemudahan berusaha seperti pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (“NIB”). Apalagi, ada informasi untuk pembukaan rekening bank atas nama perusahaan sudah ada persyaratan terbaru dimana disyaratkan adanya NIB. Dengan kata lain, jika perusahaan membutuhkan pengembangan usaha maka kepemilikan NIB merupakan sebuah keniscayaan.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018”), yang dimaksud dengan Nomor Induk Berusaha (“NIB”) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (“OSS”) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. NIB juga bisa digunakan oleh pelaku usaha guna mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial atau operasional.[1]
 
Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah pelaku usaha non-perseorangan (misalnya perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas/PT) melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”).[2] Adapun data yang harus dilengkapi adalah:[3]
  1. nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;
  2. bidang usaha;
  3. jenis penanaman modal;
  4. negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing;
  5. lokasi penanaman modal;
  6. besaran rencana penanaman modal;
  7. rencana penggunaan tenaga kerja;
  8. nomor kontak badan usaha;
  9. rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya;
  10. NPWP pelaku usaha non perseorangan; dan
  11. Nomor Induk Kependudukan (“NIK”) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
 
Lalu, bagaimana dengan perusahaan yang sudah memiliki izin Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) namun belum memiliki NIB? Pasal 104 PP 24/2018 menyebutkan bahwa pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional sebelum peraturan pemerintah ini mulai berlaku dan memerlukan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional yang baru untuk pengembangan usaha, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  1. pengajuan dan penerbitan perizinan berusaha untuk pengembangan usaha dan/atau kegiatan atau komersial atau operasional dilakukan melalui sistem OSS dengan melengkapi data, komitmen, dan/atau pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah ini;
  2. izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS;
  3. pelaku usaha diberikan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah ini.
 
Berdasarkan pasal di atas, dapat diartikan apabila pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha misalnya perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional) dengan izin SIUP yang masih berlaku dan tidak melakukan pengembangan usaha, pelaku usaha tersebut tidak memerlukan mendaftarkan perizinan di OSS untuk mendapatkan NIB. Namun jika pelaku usaha melakukan pengembangan usaha misalnya menambahkan bidang usaha penjualan minuman keras yang membutuhkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (“SIUPMB”) maka perizinan usahanya baru tersebut harus dilakukan melalui sistem OSS. Dengan catatan bahwa bidang usaha tersebut sudah ada dalam maksud dan tujuan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan.
 
Selain pengembangan usaha, dalam praktiknya, kebutuhan akan NIB mungkin menjadi sesuatu yang mendesak. Misalnya saja ketika perusahaan akan melakukan ekspansi berupa ekspor impor barang. Sebab, NIB juga berlaku sebagai Angka Pengenal Importit (“API”) dan hak akses kepabeanan.[4] Untuk melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor maka pelaku usaha harus melakukan registrasi kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai guna mendapatkan akses kepabeanan. Dalam proses registrasi kepabeanan tersebut, pelaku usaha harus memiliki NIB.[5]
 
Selain kebutuhan API dan akses kepabeanan, lihat juga apakah dalam Akta Pendirian perusahaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) yang digunakan sudah sesuai aturan terbaru atau belum. Saat ini, KBLI yang digunakan adalah KBLI 2017 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“Perka BPS 19/2017”). Karena baru diundangkan pada 2017, maka perusahaan yang membuat Akta Pendirian sebelum tahun tersebut memiliki kode KBLI yang berbeda.
 
Akta Pendirian Perusahaan misalnya wajib mencantumkan maksud dan tujuan yang harus diisi sesuai dengan KBLI 2017. Jika maksud dan tujuan dalam Akta Pendirian Perusahaan tersebut belum sesuai dengan KBLI 2017 atau diisi dengan KBLI sebelum 2017, maka harus disesuaikan dalam waktu 1 tahun sebagaimana ketentuan dalam surat Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI cq. Lembaga OSS (“Pengumuman Bersama”). Pengumuman bersama ini sendiri dilakukan pada tanggal Jakarta, 11 Oktober 2018.
 
Namun jika perusahaan Anda belum membutuhkan NIB dalam waktu dekat, maka pemerintah memberikan jangka waktu bagi pelaku usaha untuk upgrade melalui sistem OSS. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (“Permendag 76/2018”), disebutkan bahwa pelaku usaha yang telah melakukan pendaftaran perusahaan wajib melakukan pendaftaran perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan menteri ini diundangkan.[6]
 
Adapun pertanyaan Anda mengenai konsekuensi hukum dari perusahaan yang sudah memiliki perizinan berusaha seperti SIUP namun tidak berencana melakukan update perizinan melalui sistem OSS, tidak ditemukan sanksi yang akan diterapkan kepada pelaku usaha tersebut. Hanya saja, kemungkinan pelaku usaha tidak akan menikmati kemudahan berusaha seperti pelaku usaha yang memiliki NIB. Apalagi, ada informasi untuk pembukaan rekening bank atas nama perusahaan sudah ada persyaratan terbaru dimana disyaratkan adanya NIB. Dengan kata lain, jika perusahaan membutuhkan pengembangan usaha maka kepemilikan NIB merupakan sebuah keniscayaan.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

[1] Pasal 25 ayat (1) PP 24/2018
[2] Pasal 24 ayat (1) PP 24/2018
[3] Pasal 22 ayat (2) PP 24/2018
[4] Pasal 26 huruf b dan huruf c PP 24/2018
[6] Pasal 9 Permendag 76/2018



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Easybiz
MITRA : Easybiz
Bisnis menjadi mudah
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua