Rabu, 13 Maret 2019
Bolehkah Perusahaan Mempekerjakan Pegawai Magang Melebihi Jam Kerja?
Pertanyaan :

Bolehkah Perusahaan Mempekerjakan Pegawai Magang Melebihi Jam Kerja?

Saya magang di sebuah perusahaan media. Saat diwawancara untuk magang, pihak perusahaan mengatakan bahwa saya wajib datang ke kantor pukul 09.00 dan pulang pukul 18.00. Apabila saya belum menyelesaikan tugas magang, apakah saya bisa pulang pada pukul 18.00 atau harus menyelesaikan tugas magang itu dulu? karena mentor magang saya masih "menagih" tugas magang saya padahal itu sudah tidak masuk jam magang. Terima kasih.
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :
Intisari :
 
 
Ketika perusahaan menagih tugas magang kepada Anda, memang itu merupakan hak perusahaan, dan Anda berkewajiban menyelesaikan tugas yang diperintahkan oleh perusahaan.
 
Meskipun demikian, perusahaan sebaiknya menaati Perjanjian Pemagangan, khususnya mengenai jam kerja. Jika perusahaan mempekerjakan Anda sebagai pegawai magang lebih dari jam kerja, maka perusahaan melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, yakni larangan waktu penyelenggaraan Pemagangan pada jam kerja lembur, hari libur resmi, dan malam hari.
 
Bagaimana hukumnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Apa itu pemagangan?
Yang dimaksud Pemagangan berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
 
Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis, sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan.[1]
 
Sebelum membahas lebih jauh, kami asumsikan bahwa Anda mengikuti pemagangan di wilayah Indonesia/dalam negeri.
 
Perjanjian pemagangan menurut Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (“Permenaker 36/2016”) memuat:
  1. hak dan kewajiban peserta pemagangan;
  2. hak dan kewajiban penyelenggara pemagangan;
  3. program pemagangan; dan
  4. besaran uang saku.
Apabila pemagangan diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan secara tertulis, maka dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.[2] Dengan status sebagai pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan, maka berhak atas segala hal yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.[3]
 
Adapun hak dan kewajiban antara peserta pemagangan dan perusahaan sebagai penyelenggara magang akan dijelaskan di bawah ini.
 
Hak dan Kewajiban Peserta Pemagangan
Hak peserta pemagangan ialah:[4]
  1. memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan;
  2. memperoleh uang saku, meliputi biaya transport, uang makan, dan insentif peserta pemagangan.[5]
  3. memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian; dan
  4. memperoleh sertifikat.
 
Di samping itu, peserta pemagangan berkewajiban untuk:[6]
  1. mentaati perjanjian pemagangan;
  2. mengikuti pemagangan sampai selesai;
  3. mentaati tata tertib yang berlaku di perusahaan yang menyelenggarakan pemagangan; dan
  4. menjaga nama baik perusahaan penyelenggara pemagangan.
 
Hak dan Kewajiban Perusahaan
Penyelenggara pemagangan berhak untuk:[7]
  1. memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan; dan
  2. memberlakukan tata tertib dan perjanjian pemagangan.
 
Penyelenggara pemagangan berkewajiban untuk:[8]
  1. membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program yang ditetapkan;
  2. memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan perjanjian pemagangan;
  3. menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
  4. memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja dan kematian kepada peserta pemagangan;
  5. memberikan uang saku kepada peserta pemagangan;
  6. mengevaluasi peserta pemagangan; dan
  7. memberikan sertifikat.
 
Waktu Magang
Pertama-tama kami asumsikan bahwa terdapat perjanjian magang antara Anda dengan perusahaan media dalam kasus yang Anda jabarkan. Perlu diperhatikan bahwa berdasarkan perjanjian magang tersebut, Anda diwajibkan hadir pada pukul 09.00 dan pulang pukul 18.00. Hal ini didasari oleh ketentuan Pasal 18 ayat (1) Permenaker 36/2016 yaitu:
 
Waktu penyelenggaraan Pemagangan di Perusahaan disesuaikan dengan jam kerja di Perusahaan.
 
Ketika perusahaan menagih tugas magang kepada Anda, memang itu merupakan hak perusahaan, dan Anda berkewajiban menyelesaikan tugas yang diperintahkan oleh perusahaan.
 
Meskipun demikian, harus juga diperhatikan bahwa perusahaan sebaiknya menaati Perjanjian Pemagangan, khususnya mengenai jam kerja. Jika perusahaan mempekerjakan Anda sebagai pegawai magang lebih dari jam kerja, maka perusahaan melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2) Permenaker 36/2016:
 
Waktu penyelenggaraan Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan pada jam kerja lembur, hari libur resmi, dan malam hari.
 
Akibat Jika Mempekerjakan Peserta Pemagangan Lebih dari Jam Kerja
Perlu diperhatikan bahwa jam kerja (jangka waktu pemagangan) wajib dicantumkan dalam perjanjian pemagangan sesuai Pasal 22 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.
 
Selain itu, perjanjian pemagangan disusun dengan mengacu pada Format 3 Lampiran Permenaker 36/2016. Sebagai contoh, pada Pasal 2 ayat (2) dalam format perjanjian pemagangan tersebut diatur mengenai jam kerja sebagai berikut:
 
Pemagangan dilaksanakan pada setiap hari kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.*
*(sesuai dengan peraturan dan kondisi perusahaan)
 
Oleh karena terdapat kewajiban untuk mencantumkan jam kerja pada perjanjian pemagangan, maka Anda dapat menggugat perusahaan tersebut atas dasar wanprestasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), yang bunyinya:
 
Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.
 
Mengapa wanprestasi? Karena dalam hal ini perusahaan telah melanggar kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian pemagangan yaitu memperkerjakan peserta pemagangan di luar jam kerja.
 
Simak juga artikel Ketentuan Pemagangan Agar Tak Menyalahi UU Ketenagakerjaan.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

[1] Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan
[2] Pasal 22 ayat (3) UU Ketenagakerjaan
[3] Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU Ketenagakerjaan
[4] Pasal 12 ayat (1) Permenaker 36/2016
[5] Pasal 12 ayat (2) Permenaker 36/2016
[6] Pasal 13 Permenaker 36/2016
[7] Pasal 14 Permenaker 36/2016
[8] Pasal 15 Permenaker 36/2016



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua