Jika Penelitian Tidak Mengaburkan Identitas Korban Asusila

Bacaan 8 Menit
Jika Penelitian Tidak Mengaburkan Identitas Korban Asusila
Pertanyaan
Di tahun 2012, saya pernah menjadi korban dalam kasus asusila. Tanpa saya ketahui, ternyata detil kronologi kasus dipublikasi lewat situs resmi Mahkamah Agung. Kasus yang saya alami tersebut kemudian dijadikan bahan kajian oleh Mahasiswa/i, serta kembali dipublikasi lewat situs pepustakaan online kampus yang bersangkutan. Di sini saya tidak menyalahkan, namun merasa sangat keberatan atas mudahnya oknum luar mendapatkan informasi mengenai suatu hal yang saya anggap sangat privat, karena sudah menyangkut identitas pribadi yang tidak disamarkan, alamat, dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah saya berhak untuk meminta pihak universitas menghapus konten yang berkaitan dengan kasus saya? Terlebih perkara yang saya alami tersebut telah selesai, dan saya merasa tidak nyaman dengan adanya jejak digital yang mudah diakses banyak orang.
Intisari Jawaban
Publikasi putusan pengadilan melalui sistem elektronik harus memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah mengenai pengaburan informasi identitas saksi korban untuk putusan yang memuat perkara asusila sebagaimana yang Anda alami. Sehingga di sini kami beranggapan terjadi kelalaian Mahkamah Agung dalam mengelola putusan terkait kasus Anda dalam sistem elektronik miliknya.
 
Di sisi lain, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor B/565/N.B1/HK.01.01/2019 tentang Sarana Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa mewajibkan setiap karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa harus dipublikasikan melalui sarana-sarana yang telah ditentukan. Hal inilah yang menyebabkan penelitian yang mengkaji suatu kasus asusila dapat diakses publik.
 
Namun, ada jalan yang dapat ditempuh oleh korban tindak pidana asusila untuk menghapuskan jejak digital yang tersebar pada beberapa situs tersebut. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.