Perumusan Batasan Sanksi Pidana dalam Perda

Bacaan 4 Menit
Perumusan Batasan Sanksi Pidana dalam Perda
Pertanyaan

Dalam suatu Perda baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, bisakah memuat sanksi pidana penjara, kurungan, atau denda? Jika bisa, apa yang mendasari diperbolehkannya dimuat sanksi? Apa yang jadi patokan ukuran batas maksimalnya, misal denda maksimal harus berapa, kurungan/penjara berapa lama? Karena belum lama ini ada Perda DKI yang menjatuhkan denda bagi orang yang menolak divaksinasi COVID-19, padahal di pusat belum ada sanksi denda serupa.

Intisari Jawaban

Aturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah (“Perda”) sebenarnya telah diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya.

Adapun meskipun secara limitatif mengenai sanksi pidana dalam Perda telah diatur, kriteria perumusan sanksi sangat relatif bergantung pada daerah masing-masing dengan mempertimbangkan segi sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.