Rabu, 28 April 2010

Hak Cuti Hamil Karyawan Rumah Sakit

Hak Cuti Hamil Karyawan Rumah Sakit

Pertanyaan

Sebuah rumah sakit di Jakarta yang mempekerjakan karyawannya (perawat) memberikan cuti hamil 1,5 bulan sesudah melahirkan dan cuti hamil sebelum melahirkan tidak ditanggung, yang menjadi pertanyaan saya adalah: 1. Apakah Rumah Sakit yang termasuk pelayanan publik pengaturan hak cuti hamil dibedakan dengan pekerja perempuan lain yang bekerja di perusahaan yang bukan pelayanan publik? 2. Apakah karena Rumah Sakit adalah tempat orang yang mengetahui betul tentang ilmu kesehatan diatur tersendiri tentang hak cuti hamil?

Ulasan Lengkap

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003), bahwa pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat (cuti) selama 1,5 bulan – atau kurang lebih 45 hari kalender - sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Artinya, hak cuti hamil selama 1,5 bulan dan hak cuti melahirkan 1,5 bulan, telah diberikan oleh undang-undang secara normatif dengan hak upah penuh atau berupah/ditanggung selama menjalani cuti hamil dan cuti melahirkan tersebut (vide pasal 82 ayat [1] jo. pasal 153 ayat [1] huruf e UU No. 13/2003).

 

Pasal 82 ayat (1) UU No. 13/2003 tersebut tidak membedakan ketentuan mengenai hak cuti hamil dan cuti melahirkan antara rumah sakit yang nota bene merupakan salah satu institusi pelayanan publik dengan usaha-usaha/perusahaan lainnya yang memperoduksi barang/jasa. Demikian juga, tidak ada klausul yang mengamanatkan untuk dapat mengatur tersendiri dan membuat ketentuan khusus bagi rumah sakit menyimpang dari ketentuan cuti hamil dan cuti melahirkan yang berlaku umum sebagaimana tersebut di atas.

 

Dengan demikian, pengusaha (termasuk rumah sakit) yang akan mengatur/memperjanjikan hak cuti hamil dan cuti melahirkan, baik dalam perjanjian kerja (PK) dan/atau dalam peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB), tidak boleh mengatur/memperjanjikan kurang (menyimpang) dari ketentuan normatif yang sudah menjadi hak pekerja/buruh (karyawan / jabatan perawat), dengan sanksi, klausul (yang menyimpang) tersebut batal demi hukum - null and void, van rechtswege. Karena secara umum, syarat sahnya pengaturan atau perjanjian, - antara lain - tidak boleh melanggar undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak mengganggu ketertiban umum (vide pasal 52 ayat [1] huruf d UU No. 13/2003 jo. 1320 ayat 4 dan 1337 KUHPerdata).

 

Dalam kaitan dengan hak cuti hamil dan melahirkan tersebut, pengusaha/para pihak hanya dapat mengatur/memperjanjikan (misalnya) pemberian hak cuti yang lebih dari ketentuan normatif, atau menyepakati pergeseran waktunya, dari masa cuti hamil ke masa cuti melahirkan, baik sebagian atau seluruhnya sepanjang akumulasi waktunya tetap selama 3 bulan atau kurang lebih 90 hari kalender.

 

Demikian opini kami, semoga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.

 
Dasar hukum:
  1. KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, Staatsblad 1847 No. 23).
  2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Umar Kasim
MITRA : INDOLaw
E-mail: [email protected] | Twitter: @markas_twet
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua