Rabu, 13 April 2005

Aturan Pengambilan Hak atas Tanah Akibat Pelebaran Jalan

Aturan Pengambilan Hak atas Tanah Akibat  Pelebaran Jalan

Pertanyaan

Apakah dasar hukum dari pengambilan tanah hak milik oleh pemerintah terhadap tanah yang terkena rencana pelebaran jalan? Undang-undang dan peraturannya. Surat pemberitahuan yang di edarkan oleh Kelurahan menyatakan: Bagi Warga yang tanahnya terkena pada Daerah pelebaran jalan tidak ada ganti rugi, kecuali pagar, pemasangan kembali pagar yang dibongkar. Terima kasih atas jawaban yang saya nantikan.

Ulasan Lengkap

Mengenai prosedur pembebasan tanah untuk kepentingan umum selengkapnya diatur dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Yang dimaksud untuk kepentingan umum dibatasi pada beberapa hal, misalnya dalam hal ini adalah pembangunan jalan umum.

 

Pembebasan tanah untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan jika sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan dilakukan oleh panitia pengadaan tanah.

 

Cara pembebasan tanah dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau pelepasan hak yang dilakukan dengan pembuatan akta jual beli atau akta pelepasan hak dihadapan pejabat yang berwenang dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah.

 

Dalam pembebasan tanah, hak-hak keperdataan pemilik tanah yang terdiri dari hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, tetap dilindungi.

 

Untuk wilayah DKI Jakarta, pengaturan mengenai ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah diatur dalam Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor: 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penetapan Nilai Ganti Rugi/Imbalan dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum di propinsi Daerah Khusus Ibukota jakarta.

 

Inti peraturan tersebut diantaranya ialah penetapan nilai ganti rugi dilaksanakan dengan cara musyawarah. Nilai ganti rugi ditetapkan atas dasar: nilai tanah yang merujuk NJOP tahun terakhir yang ditetapkan Kantor pelayanan pajak terakhir, nilai bangunan yang ditaksir oleh instansi pemerintah Daerah bidang bangunan, dan nilai tanaman atau benda-benda diatas tanah yang bersangkutan ditaksir oleh instansi pemerintah dibidang pertanian dan bidang lainnya. Semua penetapan diatas menurut jenis hak atas tanah dan status penguasaan tanah.

 

Jika ganti rugi tidak bisa diputuskan dalam musyawarah, maka panitian pengadaan tanah kotamadya dapat meminta pertimbangan dari Lembaga Penilai Independen (Appraisal) yang ditetapkan Gubernur.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : LBH Jakarta
MITRA : LBH Jakarta
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua