Senin, 30 Juli 2018

Apa Persyaratan TKA Bisa Jadi Pilot di Perusahaan Aviasi Indonesia?

Apa Persyaratan TKA Bisa Jadi Pilot di Perusahaan Aviasi Indonesia?

Pertanyaan

Apakah syarat-syarat TKA menjadi pilot di perusahaan aviasi Indonesia?

Ulasan Lengkap

 
Syarat-syarat Tenaga Kerja Asing (“TKA”) (expatriate) untuk menjadi pilot di perusahaan aviasi (penerbangan) Indonesia pada dasarnya sama seperti ketentuan dan persyaratan untuk mempekerjakan TKA pada umumnya. Penjelasan lebih lanjut soal syarat-syarat TKA dapat dipekerjakan di Indonesia dapat Anda simak dalam artikel Syarat Tenaga Kerja Asing Bisa Bekerja di Indonesia.
 
TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja, untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.[1] Artinya, TKA yang dipekerjakan di Indonesia, termasuk untuk jabatan pilot, harus ada sponsornya, yaitu perusahaan atau pemberi kerja TKA yang mempekerjakannnya atas dasar perjanjian kerja. Dengan kata lain, TKA tidak boleh menjadi “pekerja mandiri” (vrijeberoepen), seperti bekerja sebagai dokter praktik, akuntan, lawyer, konsultan atau profesional lainnya secara mandiri.
 
Syarat-Syarat TKA Dapat Dipekerjakan di Indonesia
Persyaratan TKA yang dapat dipekerjakan di Indonesia, termasuk TKA untuk jabatan pilot, antara lain adalah:[2]
  1. memiliki pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
  2. memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki TKA;
  3. mengalihkan keahliannya kepada Tenaga Kerja Pendamping;
  4. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan; dan
  5. memiliki Izin Tinggal Terbatas (“Itas”) untuk bekerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 
Perlu diingat walaupun orang asing yang akan dipekerjakan telah memenuhi syarat-syarat, harus dilihat juga apakah jabatan atau pekerjaan yang akan diberikan kepada TKA tersebut merupakan jabatan yang tidak dilarang dan diperbolehkan untuk diduduki oleh TKA. Tidak semua jabatan (pekerjaan) dapat diduduki oleh TKA.
 
Dalam arti, TKA hanya boleh dipekerjakan pada jabatan-jabatan tertentu yang berdasarkan ENT (economic need test) belum ada orang Indonesia (tenaga kerja Indonesia/TKI) yang dapat/mampu menduduki jabatan tersebut, termasuk untuk jabatan pilot.[3]
 
Jabatan-Jabatan yang Dilarang Diduduki TKA
Ada jabatan-jabatan yang dilarang diduduki TKA, antara lain:[4]
  1. Direktur Personalia (Personnel Director);
  2. Manajer Hubungan Industrial (Industrial Relation Manager);
  3. Manajer Personalia (Human Resource Manager);
  4. Supervisor Pengembangan Personalia (Personnel Development Supervisor);
  5. Supervisor Perekrutan Personalia (Personnel Recruitment Supervisor);
  6. Supervisor Penempatan Personalia (Personnel Placement Supervisor);
  7. Supervisor Pembinaan Karir Pegawai (Emlployee Career Development Supervisor);
  8. Penata Usaha Personalia (Personnel Declare Administrator);
  9. Kepala Eksekutif Kantor (Chief Executive Officer);
  10. Ahli Pengembangan Personalia dan Karir (Personnel and Careers Specialist);
  11. Spesialis Personalia (Personnel Specialist);
  12. Penasehat Karir (Career Advisor);
  13. Penasehat Tenaga Kerja (Job Advisor);
  14. Pembimbing dan Konseling Jabatan (Job Advisor and Counseling);
  15. Perantara Tenaga Kerja (Employee Mediator);
  16. Pengadministrasi Pelatihan Pegawai (Job Training Administrator);
  17. Pewawancara Pegawai (Job Interviewer);
  18. Analis Jabatan (Job Analyst);
  19. Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai (Occupational Safety Specialist).
 
Selain itu, Anda harus melihat juga apakah dalam bidang penerbangan atau angkutan udara, jabatan pilot dapat diberikan kepada TKA. Hal ini dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 707 Tahun 2012 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Udara (“Kepmenakertrans 707/2012”).
 
Pilot merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh TKA pada kategori transportasi dan pergudangan golongan pokok angkutan udara.[5] Jabatan pilot dapat diduduki oleh TKA paling lama 5 (lima) tahun dan tidak dapat diperpanjang.[6]
 
Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa tidak boleh seorang TKA dipekerjakan selama-lamanya atau permanen (berdasarkan perjanjian kerja untuk suatu jangka waktu yang tidak ditentukan). Akan tetapi TKA hanya dapat dipekerjakan dengan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai perkiraan jangka waktu proses alih teknologi dan alih keahlian (transfer of technology atau transfer of knowhow) khususnya kepada Tenaga Kerja Indonesia (“TKI”) pendamping atau TKI lainnya.[7]
 
Syarat-Syarat Pemberi Kerja yang Akan Mempekerjakan TKA
Dari sisi si pemberi kerja, pemberi kerja TKA (sponsor) haruslah berbentuk korporasi (baik badan hukum atau badan-badan lainnya). Karena dalam penggunaan TKA, Indonesia menganut asas sponsorship yang berbentuk korporasi, sehingga pemberi kerja orang-perorangan dilarang mempekerjakan TKA.[8]
 
Syarat yang paling penting dari sisi pemberi kerja yaitu bahwa setiap pemberi kerja (sponsor) yang akan mempekerjakan TKA, termasuk perusahaan aviasi, wajib memilki izin yang disebut izin mempekerjakan TKA yang berupa pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“RPTKA”).[9]  RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.[10] Dalam hal Pelaku Usaha akan mempekerjakan TKA, Pelaku Usaha mengajukan pengesahan RPTKA.[11]
 
Jika perusahaan atau pemberi kerja mempekerjakan TKA tanpa mempunyai izin, berarti perusahaan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 42 UU Ketenagakerjaan. Atas pelanggaran tersebut, pemberi kerja dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.[12] Ini merupakan tindak pidana kejahatan.
 
Pelaku Usaha dalam rangka pengajuan pengesahan RPTKA mengisi data pada laman Online Single Submission (“OSS”) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik berupa:[13]
  1. alasan penggunaan TKA;
  2. jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;
  3. jangka waktu penggunaan TKA;
  4. penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan; dan
  5. jumlah TKA.
 
Berdasarkan data pengajuan RPTKA di atas, sistem OSS memproses pengesahan RPTKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengesahannya itu merupakan izin mempekerjakan TKA.[14]
 
Namun perlu dicatat, pelayanan berusaha melalui sistem OSS ini terdiri atas Perizinan Berusaha pada:[15]
  1. sektor ketenagalistrikan;
  2. sektor pertanian;
  3. sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
  4. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  5. sektor kelautan dan perikanan;
  6. sektor kesehatan;
  7. sektor obat dan makanan;
  8. sektor perindustrian;
  9. sektor perdagangan;
  10. sektor perhubungan;
  11. sektor komunikasi dan informatika;
  12. sektor keuangan;
  13. sektor pariwisata;
  14. sektor pendidikan dan kebudayaan;
  15. sektor pendidikan tinggi;
  16. sektor agama dan keagamaan;
  17. sektor ketenagakerjaan;
  18. sektor kepolisian;
  19. sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah; dan
  20. sektor ketenaganukliran.
 
Sebagai informasi tambahan, terdapat beberapa sektor yang pengurusan RPTKA-nya dilakukan di luar OSS, untuk itu simak artikel Apakah Pengurusan RPTKA Sektor Perbankan Dilakukan Melalui OSS?
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

[1] Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)
[3] Pasal 42 ayat (5) dan Pasal 46 UU Ketenagakerjaan
[5] Lampiran Kepmenakertrans 707/2012 Kode ISCO 3143
[6] Diktum KETIGA Kepmenakertrans 707/2012
[7] Pasal 42 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 45 ayat (1) huruf a dan b UU Ketenagakerjaan
[8] Pasal 42 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 3 huruf d Permenaker 10/2018
[9] Pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP 24/2018”)
[10] Pasal 1 angka 17 PP 24/2018
[11] Pasal 29 ayat (1) PP 24/2018
[12] Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[13] Pasal 29 ayat (2) PP 24/2018
[14] Pasal 29 ayat (3) dan (4) PP 24/2018
[15] Pasal 85 PP 24/2018

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Umar Kasim
MITRA : INDOLaw
E-mail: [email protected] | Twitter: @markas_twet
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua