Senin, 24 October 2016

Sanksi Bagi CPNS yang Tak Pernah Bertugas Setelah SK Pengangkatan

Sanksi Bagi CPNS yang Tak Pernah Bertugas Setelah SK Pengangkatan

Pertanyaan

Peraturan mana yang tepat untuk diterapkan kalau seorang CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) setelah menerima SK CPNS yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya dalam hal ini tidak masuk kerja? Setelah dipanggil beberapa kali yang bersangkutan tidak pernah datang, dalam kasus ini ia belum menerima gaji.  

Ulasan Lengkap

 Intisari:

 

 

Bagi setiap CPNS yang telah menerima Surat Keputusan (“SK”) Pengangkatan, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya SK pengangkatan CPNS tersebut, yang bersangkutan wajib melapor pada satuan unit organisasi dan melaksanakan tugasnya.

 

Jika 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai CPNS,  CPNS tersebut tidak melapor dan melaksanakan tugas (kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan), maka CPNS tersebut diberhentikan dengan hormat.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Peraturan Perundang-undangan Terkait CPNS

Dari pertanyaan yang Anda ajukan, Anda dapat merujuk pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (“KBKN 11/2002”).

 

KBKN 11/2002 ini merupakan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (“PP 11/2002”) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 yang juga merupakan delegasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”).

 

Calon Pegawai Negeri Sipil

Seperti yang dijelaskan di dalam UU ASN, Calon Pegawai Negeri Sipil (“CPNS”) adalah para peserta yang telah lolos penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan[1] serta telah melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau yang ditunjuk olehnya[2].

 

Berkaitan dengan pertanyaan Anda, bagi setiap CPNS yang telah menerima Surat Keputusan (“SK”) Pengangkatan, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya SK pengangkatan CPNS tersebut, yang bersangkutan wajib melapor pada satuan unit organisasi dan melaksanakan tugasnya.[3]

 

Apabila yang bersangkutan tidak melapor dan tidak melaksanakan tugasnya (dalam hal ini menjalani dan hadir saat masa percobaannya), maka yang bersangkutan akan diberhentikan secara hormat.

 

Hal ini sesuai yang diatur di dalam Poin IV huruf F angka 1 Lampiran I KBKN 11/2002 yang menyatakan bahwa CPNS diberhentikan dengan hormat apabila:[4]

a.    mengajukan permohonan berhenti;

b.    tidak memenuhi syarat kesehatan;

c.    tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;

d.    tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;

e.    menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekejaan;

f.     dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;

g.    menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan telah mengajukan surat permohonan berhenti secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian; atau

h.  1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai CPNS tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.       Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2.     Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013;

3.       Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.

 


[1] Pasal 63 ayat (1) jo. Pasal 62 ayat (1) UU ASN

[2] Poin IV huruf A angka 1 Lampiran I KBKN 11/2002

[3] Poin IV huruf A angka 12 Lampiran I KBKN 11/2002

[4] Lihat juga Pasal 18 ayat (1) PP 11/2002

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Zaimi Multazim, SH.
MITRA : PAHAM Indonesia
Aktivis PAHAM Indonesia
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua