Apakah Kepala Daerah yang Ikut Pilkada Harus Mundur dari Jabatannya?

Bacaan 19 Menit
Apakah Kepala Daerah yang Ikut Pilkada Harus Mundur dari Jabatannya?
Pertanyaan

Apakah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masih menjabat sebagai kepala daerah harus mundur dari jabatannya ketika mendaftar sebagai calon peserta pilkada? Karena dalam kenyataanya tidak seperti itu. Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 28 Agustus 2013.

 

Intisari:

 

 

Dari serangkaian syarat-syarat menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, tidak ada syarat yang menyatakan bahwa calon kepala daerah yang masih menjabat sebagai kepala daerah harus mengundurkan diri dari jabatannya itu jika akan mencalonkan diri kembali. Artinya, kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mencalonkan diri tersebut tidak diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali ia mencalonkan diri di daerah lain.

 

Namun, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bersangkutan wajib menjalani cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya selama masa kampanye.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Ketentuan mengenai kepala daerah secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 23/2014”) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Sedangkan ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“Perpu 1/2014”) yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (“UU 1/2015”) dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (“UU 8/2015”) kemudian diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (“UU 10/2016”).

 

Kepala Daerah

Setiap daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah.[1] Kepala daerah untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota.[2]

 

Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (“Pilkada”) adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.[3] 

 

Syarat Menjadi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah

Untuk dapat menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, yang pasti adalah orang tersebut harus Warga Negara Indonesia. Kemudian, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[4]

a.    bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.    setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c.    berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

d.    berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

e.    mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;

f.     tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

g.    tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

h.    tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

i.      menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

j.     tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

k.    tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

l.      memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

m.  belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

n.    belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;

o.    berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

p.    tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;

q.    menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

r.     menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan

s.    berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

 

Dari serangkaian syarat-syarat menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di atas tidak ada syarat yang menyatakan bahwa calon kepala daerah yang masih menjabat (petahana) sebagai kepala daerah harus mengundurkan diri dari jabatannya itu. Artinya, kepala daerah atau wakil kepala daerah tersebut tidak diwajibkan mengundurkan diri.

 

Namun, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah harus berhenti dari jabatannya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal ia mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.[5]

 

Kewajiban Cuti

Namun, ada ketentuan yang wajib dipatuhi bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye, yakni:[6]

a.    menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan

b.    dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

 

Cuti bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.[7] Cuti yang telah diberikan wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.[8]

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

 



[1] Pasal 59 ayat (1) UU 23/2014

[2] Pasal 59 ayat (2) UU 23/2014

[3] Pasal 1 angka 1 UU 8/2015

[4] Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016

[5] Pasal 7 ayat (2) huruf p UU 10/2016

[6] Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016

[7] Pasal 70 ayat (4) UU 10/2016

[8] Pasal 70 ayat (5) UU 10/2016