Jumat, 23 May 2014

Bolehkah Legal Officer Mewakili Perusahaan di Pengadilan?

Bolehkah Legal Officer Mewakili Perusahaan di Pengadilan?

Pertanyaan

Apakah legal officer yang belum memiliki kartu pengacara dapat beracara mewakili perusahaan? Terima kasih atas jawabannya.

Ulasan Lengkap

 Pertama-tama perlu kami sampaikan bahwa terbitnya Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas) telah membawa beberapa perubahan yang cukup mendasar. Di antaranya mengenai pemberian kuasa (lastgeving) dari Direksi Perseroan kepada pihak-pihak yang dapat bertindak sebagai penerima kuasa.

 

Sebelumnya, ada baiknya kita menyimak ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU Perseroan terbatas yang menyatakan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam menjalankan kewenangannya sebagai organ perseroan, Pasal 103 UU Perseroan Terbatas telah memberikan kewenangan tambahan kepada Direksi untuk memberikan kuasa tertulis kepada karyawannya atau orang lain, guna bertindak untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.

 

Berdasarkan pengalaman praktik penjawab, hakim secara ex officio (karena jabatannya) akan meminta wakil/kuasa dari para pihak yang bersengketa (dalam perkara perdata) untuk menunjukkan surat kuasa dan izin praktek advokat atau setidak-tidaknya menunjukkan surat kuasa insidentil (jika ada hubungan keluarga). Sedangkan bagi pegawai negeri sipil yang bertugas di biro hukum suatu instansi pemerintah akan diminta untuk memperlihatkan surat tugas/surat kuasa. Dalam hal ini wewenang Hakim sangat besar untuk menentukan apakah  penerima kuasa tersebut dapat beracara atau tidak.

 

Adapun dasar hukum dari pemberian suatu kuasa dapat kita temukan di Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata pada halaman 167, berpendapat bahwa pemberian kuasa adalah sebuah tindakan penyuruhan (lastgeving), yaitu suatu perjanjian di mana pihak yang satu (lastgever) memberikan perintah kepada pihak yang lain (lasthebber) untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

 

Mencermati ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata Jo. Pasal 103 UU Perseroan Terbatas tersebut, timbul suatu pertanyaan penting, yaitu apakah karyawan dari Perseroan yang mendapat kuasa dari Direksi, dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan untuk berperkara (secara perdata) di Pengadilan, sepertinya layaknya seorang advokat?

 

Untuk menjawab pertanyaan anda tersebut, perlu diketahui bahwa pasca Pasal 31 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tentang sanksi pidana bagi orang yang bertindak “seolah-olah” sebagai advokat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi (Perkara No. 006/PUU-II.2004), Mahkamah Agung melalui buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan,  pada hal 53 bagian f poin d,  telah memberikan petunjuk bahwa dalam hal perwakilan bagi pihak-pihak yang bersengketa (perdata) di Pengadilan, maka yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat atau tergugat atau pemohon di pengadilan yang pihaknya merupakan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.

 

Namun demikian, dalam hal ini ada pengecualian penting yang harus diperhatikan mengenai diperbolehkannya karyawan (legal officer) yang tidak memiliki izin praktek untuk berperkara di pengadilan. Misalnya dalam Pasal 8 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), yang menegaskan bahwa permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh advokat.

 

Salah satu contoh penerapan alasan limitative yang ditegaskan oleh UU Kepailitan dan PKPU tersebut adalah putusan peninjauan kembali dalam Perkara Nomor: 07 PK/N/2004 dalam perkara kepailitan antara PT. BANK LIPPO TBK, hal mana Direksi PT. BANK LIPPO TBK telah memberi kuasa kepada karyawannya untuk melawan PT. TUNAS SUKSES, yang diwakili oleh Advokat Hotman Paris Hutapea, SH Dkk. Dalam putusan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan peninjauan  kembali yang diajukan PT. BANK LIPPO Tbk adalah tidak sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Kepailitan (PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998), dengan pertimbangan hukum bahwa suatu permohonan peninjauan kembali haruslah diajukan oleh Penasihat hukum (advokat) yang memiliki izin praktek.

 

Sebagai tambahan referensi untuk anda, kami akan mengutip pendapat dari M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, halaman 409  yang berpendapat bahwa sehubungan dengan masalah pemberian kuasa, Direksi harus benar-benar memperhatikan ketentuan Pasal 97 ayat 2 UU Perseroan Terbatas, yang mewajibkan direksi melaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab. Maksudnya pemberian kuasa kepada karyawannya untuk beracara di pengadilan wajib dilakukan dengan hati-hati (duty care) dan seksama (duty to be diligent) sesuai dengan prinsip reasonable diligent in all circumstances. Pemberian kuasa tidak dilakukan dengan sembrono. Oleh karena itu, Direksi wajib memperhatikan kredibilitas dan reputasi serta tingkat profesionalisme orang (karyawan) yang akan diberi kuasa.

 

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, saya menyimpulkan bahwa hal penunjukkan kuasa adalah tanggung jawab penuh dari Direksi Perseroan. Jika Direksi melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melakukan penunjukan karyawan perseroan yang ternyata tidak kompeten, dan bukan menunjuk seorang advokat yang memang sudah memiliki keahlian khusus dalam beracara dan menyajikan pembuktian, yang mungkin hanya karena didasari pada hubungan kedekatan atau juga karena untuk perhitungan biaya yang murah, sehingga merugikan kepentingan perseroan, maka Direksi dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi (Vide: Pasal 97 ayat 1 dan 2 UU Perseroan Terbatas)

 

Demikian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan untuk anda.

 
Dasar hukum:
  1. Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  3. Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang



 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua