Rabu, 25 October 2017

Mengapa Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri Tidak Dapat Diperpanjang?

Mengapa Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri Tidak Dapat Diperpanjang?

Pertanyaan

Mengapa desain industri tidak dapat diperpanjang lagi dan apa dasar hukumnya?

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri (UU Desain Industri) mengadopsi ketentuan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement). Perlindungan atas karya Desain Industri merupakan salah satu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam TRIPs Agreement.

 

Sebagaimana TRIPS Agreement, UU Desain Industri tidak mengatur mengenai perpanjangan jangka waktu perlindungan, itu sebabnya tidak ada perpanjangan jangka waktu perlindungan Hak Desain Industri.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Desain Industri dalam TRIPs Agreement

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya diberlakukan di Indonesia setelah penandatanganan World Trade Agreement (Perjanjian WTO) beserta lampiran-lampirannya. Ketentuan tentang Hak Kekayaan Intelektual terdapat pada lampiran Perjanjian WTO yaitu Annex 1C yang berjudul Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement). TRIPs Agreement mulai berlaku sejak tahun 1995. Penjelasan lebih lanjut tentang TRIPs dapat Anda simak Peran TRIPS Agreement dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

 

Perlindungan atas karya Desain Industri merupakan salah satu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam TRIPs Agreement. Perlindungannya diatur dalam Pasal 26 TRIPs Agreement sebagai berikut.

 

Article 26 TRIPs Agreement

Protection

1.  The owner of a protected industrial design shall have the right to prevent third parties not having the owner’s consent from making, selling or importing articles bearing or embodying a design which is a copy, or substantially a copy, of the protected design, when such acts are undertaken for commercial purposes.

2.  Members may provide limited exceptions to the protection of industrial designs, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with the normal exploitation of protected industrial designs and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the owner of the protected design, taking account of the legitimate interests of third parties.

3.  The duration of protection available shall amount to at least 10 years.

 

TRIPS Agreement inilah yang menjadi rujukan bagi seluruh undang-undang yang mengatur tentang kekayaan intelektual di dunia termasuk Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri (“UU Desain Industri”) mengadopsi ketentuan ini sebagai aturan perlindungan Desain Industri yang berlaku di negara ini. Jangka waktu perlindungan Desain Industri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Desain Industri adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan, yakni tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.[1]

 

Sebagaimana TRIPS Agreement, UU Desain Industri tidak mengatur mengenai perpanjangan jangka waktu perlindungan, itu sebabnya tidak ada perpanjangan jangka waktu perlindungan hak Desain Industri.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

 

 

 

 

 



[1] Pasal 1 angka 9 UU Desain Industri

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : IPAS Institute
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Intellectual Property Advisory Services (IPAS) Institute
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua