Selasa, 16 August 2016

Dipaksa Menikahi Wanita Hamil, Dapatkah Mengajukan Pembatalan Perkawinan?

Dipaksa Menikahi Wanita Hamil, Dapatkah Mengajukan Pembatalan Perkawinan?

Pertanyaan

Saya mau membatalkan pernikahan saya karena saya dipaksa menikahi teman kencan saya karena hamil dan saya disangka yang menghamilinya. Tetapi setelah di tes DNA ternyata itu bukan anak saya. Kalau menggunakan alasan "Pernikahan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri" sesuai dengan Pasal 27 UU Perkawinan dan Pasal 71 KHI apakah bisa saya ajukan pembatalan pernikahan? Dan bagaimana prosesnya?

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Mengenai Anda yang dipaksa menikahi teman kencan Anda karena ia hamil, serta salah sangka karena ternyata yang dikandung oleh wanita tersebut juga bukan anak Anda, hal ini dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan.

 

Penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur pembatalan perkawinan dan contoh kasusnya dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Pembatalan Perkawinan

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.[1] Adapun syarat-syarat perkawinan  yang dimaksud, antara lain adalah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.[2]

 

Persyaratan ini ada dikarenakan perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.[3]

 

Mengacu pada keterangan Anda, adanya unsur paksaan mengindikasikan bahwa Anda tidak menyetujui perkawinan tersebut.

 

Kemudian mengenai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) dan Pasal 71 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang Anda sebutkan, berikut bunyi selengkapnya :

 

Pasal 27 UU Perkawinan:

(1)  Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

(2)  Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

(3)  Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

 

Pasal 71 KHI:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a.    seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama;

b.    perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;

c.    perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;

d.    perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

e.    perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;

f.     perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

 

Ini berarti salah sangka dan paksaan memang dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan, Namun sayangnya, pasal-pasal ini tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud “paksaan” maupun “salah sangka” yang dimaksud.

 

Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Bukti Terkuat untuk Minta Pembatalan Nikah, H. Abdul Manan menjelaskan bahwa biasanya penipuan itu dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengakui perjaka padahal sudah pernah menikah. Penipuan bisa dilakukan suami, bisa pula oleh istri.

 

Anda dapat saja menggunakan alasan “salah sangka” yaitu salah sangka terhadap istri Anda mengenai kehamilan yang semula dikira anak Anda padahal ternyata bukan sebagai alasan pembatalan perkawinan. Namun, Anda perlu memperkuat alat bukti tentang hal tersebut itu.

 

Prosedur Pembatalan Perkawinan

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:[4]

a.    Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;

b.    Suami atau isteri;

c.    Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

d.    Pejabat yang dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

 

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.[5] Atau, bagi penganut agama Islam diajukan kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan.[6]

 

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.[7]

 

Contoh Kasus

Sebagai contoh kasus soal pembatalan perkawinan karena alasan salah sangka mengenai diri suami atau istri dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0216/Pdt.G/2015/PA Trk. Pemohon adalah suami dari Termohon yang meminta pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Tarakan. Pemohon ingin membatalkan pernikahannya yang berlangsung pada 26 Februari 2015 di KUA Tarakan Timur karena Pemohon merasa ditipu oleh Termohon, disebabkan Termohon sudah dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan saat menikah dengan Pemohon dan hal tersebut Pemohon ketahui sehari setelah resepsi pernikahan dan Termohon mengakui kepada Pemohon kalau Termohon menikahi Pemohon hanya untuk menutub aib.

 

Akhirnya, berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim menimbang dan memutus bahwa permohonan Pembatalan Nikah yang diajukan Pemohon telah memenuhi unsur salah sangka sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2.    Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

 

Referensi:

H. Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006a.

 

Putusan:

Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0216/Pdt.G/2015/PA Trk.


 



[2] Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan

[3] Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan

[4] Pasal 23 UU Perkawinan

[5] Pasal 25 UU Perkawinan

[6] Pasal 74 ayat (1) KHI

[7] Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 74 ayat (2) KHI

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik Klinik Hukum disediakan khusus bagi member Hukumonline untuk mengajukan persoalan atau permasalahan hukum yang dihadapi.
Jika Anda sudah menjadi member Hukumonline, silakan Login, atau klik Daftar untuk bergabung.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua

×

Belajar Hukum secara online
dari pengajar berkompeten
dengan biaya terjangkau.

Mulai dari:
Rp149.000