Kamis, 29 September 2016

Ketentuan Hukum Pertambangan Rakyat

Ketentuan Hukum Pertambangan Rakyat

Pertanyaan

Saya tinggal di kawasan pertambangan batu bara. Saya sendiri adalah penambang batu bara tradisional. Kami menambang sendiri lahan milik masyarakat selama lebih dari 20 tahun. Apakah kami termasuk kategori kawasan pertambangan rakyat? Kami baru mendengar isitilah itu. mohon penjelasannya.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, kawasan pertambangan rakyat disebut dengan wilayah pertambangan rakyat. Wilayah pertambangan rakyat (“WPR”) adalah salah atu bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

 

Kriteria untuk bisa ditetapkan sebagai WPR antara lain:

a.    mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;

b.    mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 meter;

c.    merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;

d.    luas maksimal WPR sebesar 25 hektar;

e.    menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau

f.     merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun;

g.    tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan

h.    merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

 

Bagaimana proses selanjutnya hingga ditetapkan sebagai WPR? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Pengaturan mengenai pertambangan batu bara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (“UU 4/2009”), dan lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (“PP 22/2010”).

 

Definisi Wilayah Pertambangan Rakyat

Dalam UU 4/2009, kawasan pertambangan rakyat disebut dengan wilayah pertambangan rakyat.

 

Wilayah pertambangan rakyat (“WPR”) adalah salah atu bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.[1]

 

Yang dimaksud dengan wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.[2]

 

Kriteria Wilayah Pertambangan Rakyat

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.[3] Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut:[4]

a.    pertambangan mineral logam;

b.    pertambangan mineral bukan logam;

c.    pertambangan batuan; dan/atau

d.    pertambangan batubara.

 

Apa saja kriteria untuk bisa ditetapkan sebagai WPR? Kriterianya antara lain:[5]

a.    mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;

b.    mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 meter;

c.    merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;

d.    luas maksimal WPR sebesar 25 hektare;

e.    menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau

f.     merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun;

g.    tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan

h.    merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

 

Perlu diketahui bahwa wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.[6]

 

Berdasarkan keterangan Anda, wilayah pertambangan yang Anda garap bisa dikatakan sebagai WPR apabila memenuhi kriteria tersebut di atas. Sesuai dengan pernyataan Anda bahwa wilayah tersebut sudah digarap selama 20 tahun artinya sudah memenuhi salah satu dari kriteria untuk ditetapkan sebagai WPR yaitu merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun.

 

Jika telah memenuhi kriteria, maka wilayah tersebut ditetapkan menjadi WPR oleh bupati/walikota setempat setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) kabupaten/kota.[7] Penetapan WPR disampaikan secara tertulis oleh bupati/walikota kepada Menteri[8] dan gubernur.[9]

 

Koordinasi dengan pemerintah provinsi, sebagaimana disebutkan di atas, dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki pemerintah provinsi.[10] Sedangkan konsultasi dengan DPRD kabupaten/kota untuk memperoleh pertimbangan.[11]

 

Perolehan Izin Pertambangan Rakyat

Setelah penetapan WPR, tahap selanjutnya adalah Bupati/walikota memberikan Izin Pertambangan Rakyat (“IPR”), terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.[12] IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.[13]

 

Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.[14] IPR ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.[15] Untuk memperoleh IPR pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota.[16]

 

Menurut Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:

a.    persyaratan administratif;

b.    persyaratan teknis; dan

c.    persyaratan finansial.

 

Persyaratan administratif dimaksud terdiri dari:

a.    orang perseorangan, paling sedikit meliputi:

1.    surat permohonan;

2.    kartu tanda penduduk;

3.    komoditas tambang yang dimohon; dan

4.    surat keterangan dari kelurahan/desa setempat

b.    kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:

1.    surat permohonan;

2.    komoditas tambang yang dimohon; dan

3.    surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

c.    koperasi setempat, paling sedikit meliputi:

1.    surat permohonan;

2.    nomor pokok wajib pajak;

3.    akta pendirian koperasi yang telah disahkan deh pejabat yang berwenang;

4.    komoditas tambang yang dimohon; dan

5.    surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

 

Untuk persyaratan teknis berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:

a.    sumuran pada IPR paling dalam 25 meter;

b.    menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 horse power untuk 1 (satu) IPR; dan

c.    tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

 

Sedangkan untuk persyaratan finansial sebagaimana dimaksud berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

 

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;

3.    Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

 



[1] Pasal 1 angka 32 UU 4/2009

[2] Pasal 1 angka 29 UU 4/2009

[3] Pasal 20 UU 4/2009

[4] Pasal 66 UU 4/2009

[5] Pasal 22 UU 4/2009 jo. Pasal 26 ayat (2) PP 22/2010

[6] Pasal 24 UU 4/2009

[7] Pasal 27 ayat (1) PP 22/2010

[8] Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara (Pasal 1 angka 16 PP 22/2010).

[9] Pasal 27 ayat (2) PP 22/2010

[10] Pasal 27 ayat (3) PP 22/2010

[11] Pasal 27 ayat (4) PP 22/2010

[12] Pasal 67 ayat (1) UU 4/2009

[13] Pasal 1 angka 10 UU 4/2009

[15] Pasal 68 ayat (2) UU 4/2009

[16] Pasal 67 ayat (3) UU 4/2009

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua