Jumat, 18 November 2016

Gelar Perkara dan Seluk Beluknya

Gelar Perkara dan Seluk Beluknya

Pertanyaan

Apa itu gelar perkara? Apa dasar hukumnya?

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Gelar perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan.

 

Mekanisme gelar perkara dilaksanakan dengan cara:

a.    gelar perkara biasa; dan

b.    gelar perkara khusus.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas perntanyaan Anda.

 

Definisi Gelar Perkara

Frans Hendra Winarta, dalam artikel Gelar Perkara Bagian dari Sistem Peradilan, memandang gelar perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Jika tidak menghadirkan pelapor dan terlapor maka gelar perkara yang dilakukan, dapat cacat hukum.

 

Lebih jauh Frans menjelaskan, gelar perkara atau biasa disebut dengan ekspos perkara juga harus dihadiri langsung oleh pihak pelapor dan terlapor. Tak boleh diwakilkan oleh pihak lain.

 

Selain itu, masih menurut Frans, gelar perkara juga mesti dihadiri ahli yang independen, kredibel, dan tidak memiliki catatan hukum. Dari gelar perkara yang menghadirkan pelapor, terlapor dan juga saksi ahli maka diharapkan dihasilkan kejelasan perkara.

 

Gelar Perkara

Menurut Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 14/2012”) gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan. Adapun tahap kegiatan penyidikan dilaksanakan meliputi:

a.    penyelidikan;

b.    pengiriman SPDP;

c.    upaya paksa;

d.    pemeriksaan;

e.    gelar perkara;

f.     penyelesaian berkas perkara;

g.    penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;

h.    penyerahan tersangka dan barang bukti; dan

i.      penghentian Penyidikan.

 

Sebelum dilakukan Penahanan maka dapat dilakukan mekanisme gelar perkara.[1]

 

Gelar Perkara Biasa dan Gelar Perkara Khusus

Gelar perkara dilaksanakan dengan cara:[2]

a.    gelar perkara biasa; dan

b.    gelar perkara khusus.

 

Gelar perkara biasa dilaksanakan dengan tahap:[3]

a.    awal proses penyidikan;

b.    pertengahan proses penyidikan; dan

c.    akhir proses penyidikan

 

Gelar perkara biasa pada tahap awal Penyidikan bertujuan untuk:[4]

a.    menentukan status perkara pidana atau bukan;

b.    merumuskan rencana penyidikan;

c.    menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;

d.    menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti;

e.    menentukan target waktu; dan

f.     penerapan teknik dan taktik Penyidikan.

 

Gelar perkara biasa pada tahap pertengahan penyidikan bertujuan untuk:[5]

a.    evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penyidikan;

b.    mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan;

c.    menentukan rencana penindakan lebih lanjut;

d.    memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;

e.    memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan;

f.     memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan/atau

g.    mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan.

 

Gelar perkara biasa pada tahap akhir Penyidikan bertujuan untuk:[6]

a.    evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan;

b.    pemecahan masalah atau hambatan penyidikan;

c.    memastikankesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti;

d.    penyempurnaan berkas perkara;

e.    menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan; dan/atau

f.     pemenuhan petunjuk JPU.

 

Selain gelar perkara biasa juga ada gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus ini bertujuan untuk:[7]

a.    merespons laporan/pengaduan atau komplain dari pihak yang berperkara atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik selaku penyidik;

b.    membuka kembali penyidikan yang telah dihentikan setelah didapatkan bukti baru;

c.    menentukan tindakan kepolisian secara khusus; atau

d.    membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap.

 

Gelar perkara khusus dilaksanakan terhadap kasus-kasus tertentu dengan pertimbangan:[8]

a.    memerlukan persetujuan tertulis Presiden/Mendagri/Gubernur;

b.    menjadi perhatian publik secara luas;

c.    atas permintaan penyidik;

d.    perkara terjadi di lintas negara atau lintas wilayah dalam negeri;

e.    berdampak massal atau kontinjensi;

f.     kriteria perkaranya sangat sulit;

g.    permintaan pencekalan dan pengajuan DPO ke NCB Interpol/Divhubinter Polri; atau

h.    pembukaan blokir rekening.

 

Tahapan Gelar Perkara

Tahapan penyelenggaraan gelar perkara meliputi:[9]

1.    Persiapan

a.    penyiapan bahan paparan gelar perkara oleh tim penyidik;

b.    penyiapan sarana dan prasarana gelar perkara; dan

c.    pengiriman surat undangan gelar perkara.

2.    Pelaksanaan

a.    pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara;

b.    paparan tim penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan;

c.    tanggapan para peserta gelar perkara;

d.    diskusi permasalahan yang terkait dalam penyidikan perkara; dan

e.    kesimpulan gelar perkara.

3.    Kelanjutan hasil gelar perkara

a.    pembuatan laporan hasil gelar perkara;

b.    penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang;

c.    arahan dan disposisi pejabat yang berwenang;

d.    tindak lanjut hasil gelar perkara oleh penyidik dan melaporkan perkembangannya kepada atasan penyidik; dan

e.    pengecekan pelaksanaan hasil gelar perkara oleh pengawas penyidik.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

 



[1] Pasal 45 ayat (2) Perkapolri 14/2012

[2] Pasal 69 Perkapolri 14/2012

[3] Pasal 70 ayat  (1) Perkapolri 14/2012

[4] Pasal 70 ayat (2) Perkapolri 14/2012

[5] Pasal 70 ayat (3) Perkapolri 14/2012

[6] Pasal 70 ayat (4) Perkapolri 14/2012

[7] Pasal 71 ayat (1) Perkapolri 14/2012

[8] Pasal 71 ayat (2) Perkapolri 14/2012

[9] Pasal 72 Perkapolri 14/2012

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua