Kamis, 14 February 2019

Wajibkah Importir Mendaftarkan Merek Dagangannya?

Wajibkah Importir Mendaftarkan Merek Dagangannya?

Pertanyaan

Saya adalah seorang pemilik usaha mikro yang pada saat ini sedang berupaya untuk menjalankan kegiatan impor, dari negara luar menuju Indonesia. Adapun merek dagang dari produk yang sedang saya jajaki sudah terdaftar di negara asal (tetapi belum terdaftar di Indonesia). Apakah saya sebagai importir di Indonesia, wajib mendaftarkan pula merek dagang tersebut melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebelum kegiatan impor? Atau apakah pendaftaran merek dagang tersebut tidak diperlukan sama sekali untuk kegiatan impor? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

 
Merek berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”) merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
 
Sebagaimana dijelaskan dalam buku Memahami Hak Kekayaan Industri terbitan dari World Intellectual Property Organization (hal. 13-14), dalam artian yang luas, merek memiliki empat fungsi, yaitu :
  1. Untuk membedakan barang atau jasa dari suatu entitas dengan entitas lain. Merek memfasilitasi pilihan konsumen saat membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu.
  2. Untuk membedakan barang atau jasa dari suatu sumber, dari produk atau jasa yang identik atau serupa dari sumber lainnya.
  3. Untuk membedakan kualitas barang atau jasa tertentu yang digunakan sehingga konsumen dapat bergantung pada konsistensi kualitas barang yang ditawarkan melalui suatu merek.
  4. Untuk mempromosikan pemasaran dan penjualan produk. Merek juga dimaksudkan untuk menarik konsumen, membuat perhatian, dan memberikan rasa percaya diri.
 
Oleh karenanya, permohonan pendaftaran merek sangat erat kaitannya dengan kepemilikan merek.  Pasal 1 angka 5 UU MIG mengatur bahwa:
 
Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.  
 
Menjawab pertanyaan Anda mengenai apakah Anda sebagai pengimpor wajib mendaftarkan merek dagang tersebut, dapat disampaikan bahwa Anda tidak wajib untuk mendaftarkan merek dagang tersebut. Semuanya terpulang pada perjanjian yang disepakati dengan pemilik merek. Jika Anda bukan pemilik merek, maka Anda tidak dapat mendaftarkan merek tersebut tanpa persetujuan dari pemilik merek. Meskipun perlindungan merek bersifat teritorial, akan tetapi berpotensi menimbulkan gugatan hukum apabila merek didaftarkan secara tanpa hak.
 
Simak juga artikel Pendaftaran Merek Asing di Indonesia untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permohonan pendaftaran merek internasional.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Memahami Hak Kekayaan Industri (diterjemahkan oleh Ditjen HKI), WIPO Publication No. 895 (E) Indonesian, Jakarta.

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik Klinik Hukum disediakan khusus bagi member Hukumonline untuk mengajukan persoalan atau permasalahan hukum yang dihadapi.
Jika Anda sudah menjadi member Hukumonline, silakan Login, atau klik Daftar untuk bergabung.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : IPAS Institute
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Intellectual Property Advisory Services (IPAS) Institute
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua

×

Belajar Hukum secara online
dari pengajar berkompeten
dengan biaya terjangkau.

Mulai dari:
Rp149.000