Rabu, 14 Agustus 2019

Kewajiban Pembayaran Uang Kuliah Tunggal

Kewajiban Pembayaran Uang Kuliah Tunggal

Pertanyaan

Saya ingin bertanya mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT). Pertama, UKT yang dibayarkan selama masa studi pada jenjang pendidikan Strata-1 diperuntukan untuk apa saja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Kedua, apakah mahasiswa yang telah menyelesaikan beban studi sesuai capaian Satuan Kredit Semester (SKS) namun belum melaksanakan ujian sidang skripsi tetap wajib membayar UKT per semesternya?

Ulasan Lengkap

 
Dalam penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (“PTN”) di bawah lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah diatur mengenai penerapan Uang Kuliah Tunggal (“UKT”) berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (“Permenristekdikti 39/2017”).
 
Perlu dipahami terlebih dahulu, pengertian UKT dalam Pasal 1 angka 5 Permenristekdikti 39/2017 adalah biaya yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Terkait penghitungan besarnya penetapan UKT, wajib memperhatikan Biaya Kuliah Tunggal (“BKT”), yaitu keseluruhan biaya operasional yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa per semester pada program studi di PTN.[1]
 
Di sisi lain, menurut Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti 39/2017, besarnya UKT juga dibagi atas beberapa kelompok berdasarkan kemampuan ekonomi:
  1. mahasiswa;
  2. orang tua mahasiswa; atau
  3. pihak lain yang membiayainya.
 
Selanjutnya pengelompokan tersebut diusulkan oleh PTN kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk kemudian ditetapkan.[2]
 
Menjawab pertanyaan pertama, merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Permenristekdikti 39/2017, BKT digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan Pemerintah. Dengan demikian, komponen penghitungan UKT merupakan biaya yang mencakup sebagian dari BKT yang dibebankan kepada mahasiswa berdasarkan pada kelompok kemampuan ekonomi.
 
 
Lebih lanjut, dengan memberlakuan sistem UKT bagi PTN ini tidak sekaligus menutup keseluruhan biaya mahasiswa selama menjalankan studi, namun terdapat biaya mahasiswa yang tidak ditanggung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Permenristekdikti 39/2017 sebagai berikut:
 
PTN tidak menanggung biaya mahasiswa yang terdiri atas:
  1. biaya yang bersifat pribadi;
  2. biaya pelaksanaan kuliah kerja nyata;
  3. biaya asrama; dan
  4. kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri.
 
Kemudian mengenai pembayaran UKT bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan beban studi sesuai capaian Satuan Kredit Semester (“SKS”) dan hanya tinggal menempuh ujian sidang skripsi, tetap diwajibkan untuk membayar UKT. Hal ini jelas dinyatakan dalam Diktum Kedua Kepmenristekdikti 194/M/KPT/2019 yang menyatakan:
 
BKT dan UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberlakukan untuk setiap mahasiswa per semester sampai dengan selesai masa studi.
 
Akan tetapi mengacu pada Pasal 5 Permenristekdikti 39/2017, dinyatakan bahwa pemimpin PTN melalui keputusan yang dikeluarkannya dapat memberikan keringanan UKT dan/atau melakukan penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa apabila terdapat:
  1. ketidaksesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa yang diajukan oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya; dan/atau
  2. perubahan data kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
 
Atas kedua ketentuan di atas, maka terhadap mahasiswa yang hanya tinggal menempuh ujian sidang skripsi tetap wajib membayar UKT hingga selesai masa studi atau dinyatakan lulus. Namun dalam hal ini pemimpin PTN dapat memberikan keringanan UKT dan/atau melakukan penetapan ulang pemberlakuan UKT kepada mahasiswa melalui keputusan masing-masing pemimpin PTN.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:

[1] Pasal 1 angka 4 Permenristekdikti 39/2017
[2] Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 1 angka 7 Permenristekdikti 39/2017

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua