Rabu, 12 February 2020

Langkah Hukum Ketika Permohonan PTSL Ditolak

Langkah Hukum Ketika Permohonan PTSL Ditolak

Pertanyaan

Pelaksanaan program PTSL di Desa Pepelegi, Waru, Sidoarjo, kami dipersulit oleh lurah/kepala desa. Hal ini bermula dari KTP kami yang beralamatkan di Surabaya, namun objek tanah kami di lokasi desa tersebut. Dengan dalih kami tidak ber-KTP setempat, lurah/kepala desa tidak memperbolehkan kami mengikuti program PSTL. Pertanyaannya, apakah sikap lurah tersebut dibenarkan secara hukum? Mengingat syarat program PTSL adalah WNI tanpa ada spesifikasi khusus.

Ulasan Lengkap

 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (“PTSL”)
Guna menjawab pertanyaan Anda, kami berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (“Permen ATR/BPN 6/2018”). PTSL diartikan sebagai:[1]
 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
 
Perlu dipahami, berlakunya Permen ATR/BPN 6/2018 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia.[2]
 
PTSL meliputi seluruh objek pendaftaran tanah di Indonesia tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah.[3]
 
Selain itu, objek PTSL juga meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang baru akan ditetapkan tanda batasnya kemudian.[4]
 
Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan:[5]
  1. perencanaan;
  2. penetapan lokasi;
  3. persiapan;
  4. pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL dan satuan tugas;
  5. penyuluhan;
  6. pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
  7. penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
  8. pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
  9. penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
  10. pembukuan hak;
  11. penerbitan sertifikat hak atas tanah;
  12. pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
  13. pelaporan.
 
Lokasi Kegiatan PTSL
Perlu Anda pahami, dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan PTSL secara bertahap:[6]
  1. Kepala kantor pertanahan menetapkan lokasi penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa desa/kelurahan dan/atau kecamatan; dan
  2. Kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional menetapkan lokasi penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi.
 
Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi kegiatan PTSL di wilayah kerjanya dengan ketentuan:[7]
  1. berdasarkan ketersediaan anggaran PTSL yang telah dialokasikan dalam APBN/APBD, penerimaan negara bukan pajak, Corporate Social Responsibility (“CSR”) atau sumber dana PTSL lainnya;
  2. diprioritaskan pada lokasi desa/kelurahan yang ada kegiatan program nasional/program daerah, lintas sektor, sertifikat massal swadaya, CSR dan/atau program pendaftaran tanah massal lainnya, atau berdasarkan ketersediaan dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk 1 desa/kelurahan PTSL; dan
  3. mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia/petugas pelaksana PTSL pada masing-masing kantor pertanahan.
 
Dalam hal lokasi yang ditetapkan terdiri dari beberapa desa/kelurahan, diupayakan agar desa/kelurahan yang menjadi objek PTSL letaknya berdekatan.[8]
 
Namun dalam keadaan tertentu, kepala kantor pertanahan dapat melakukan perubahan lokasi PTSL yang sudah ditetapkan,[9] sehingga, menurut hemat kami, tidak semua kelurahan menjadi objek PTSL.
 
Dengan demikian, pelaksanaan PTSL memang dikonsentrasikan pada beberapa kelurahan yang ditetapkan oleh kantor pertanahan.
 
Maka, Anda harus memastikan kembali bahwa kelurahan tempat tinggal Anda adalah benar kelurahan yang dijadikan objek PTSL.
 
Tugas Lurah dalam PTSL
Kepala kantor pertanahan membentuk dan menetapkan, salah satunya, panitia ajudikasi PTSL yang dituangkan dalam bentuk keputusan, yang terdiri atas:[10]
  1. ketua merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai kantor pertanahan;
  2. wakil ketua bidang fisik merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai kantor pertanahan yang memahami urusan infrastruktur pertanahan;
  3. wakil ketua bidang yuridis merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai kantor pertanahan yang memahami urusan hubungan hukum pertanahan;
  4. sekretaris, yang dijabat oleh pegawai kantor pertanahan;
  5. kepala desa/kelurahan setempat atau pamong desa/kelurahan yang ditunjuknya; dan
  6. anggota dari unsur kantor pertanahan, sesuai kebutuhan.
 
Maka, lurah/kepala desa yang Anda maksud mengemban tugas sebagai bagian dari panitia ajudikasi PTSL yang melaksanakan PTSL.
 
Selanjutnya, panitia ajudikasi PTSL mempunyai tugas:[11]
  1. menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL;
  2. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
  3. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
  5. mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
  6. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan;
  7. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e, sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
  8. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada kepala kantor pertanahan; dan
  9. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan satgas fisik dan satgas yuridis.
 
Dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah, satgas fisik harus mengetahui data atau informasi tentang masing-masing pemilik atau pihak yang berhak atas tanahnya, paling sedikit berupa fotokopi KTP/Kartu Keluarga/surat keterangan kependudukan dari instansi yang berwenang.[12]
 
Sebagai informasi tambahan, dikutip dari laman Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, pada tahapan pembuktian hak perlu dilakukan penelitian data yuridis terlebih dahulu yang dilakukan panitia ajudikasi.
 
Jika bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali, maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan.[13]
 
Itikad baik dibuktikan dengan pernyataan pemohon/peserta ajudikasi PTSL yang menyatakan:[14]
  1. tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa; dan
  2. tidak termasuk atau bukan merupakan:
  1. aset pemerintah, pemerintah daerah, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; atau
  2. kawasan hutan.
 
Surat pernyataan tersebut dibuat dengan ketentuan:[15]
  1. disaksikan paling sedikit oleh 2 orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik dan yang menguasai bidang tanah tersebut; dan
  2. dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya bukan merupakan tanggung jawab panitia ajudikasi PTSL.
 
Pengajuan Upaya Administratif
Kami tidak menemukan proses pengajuan keberatan dalam Permen ATR/BPN 6/2018 yang dapat dilakukan pemohon, seperti Anda, oleh karenanya kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”).
 
Warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan.[16] Upaya administratif tersebut terdiri dari:[17]
  1. keberatan; dan
  2. banding.
 
Keputusan dapat diajukan keberatan secara tertulis kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkannya dalam waktu paling lama 21 hari sejak diumumkannya keputusan tersebut.[18]
 
Jika Anda tidak menerima penyelesaian keberatan, maka selanjutnya dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan tersebut secara tertulis dalam waktu paling lama 10 hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.[19]
 
Kemudian, jika Anda masih tidak menerima penyelesaian banding, maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.[20]
 
Meski keputusan tata usaha negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan,[21] namun Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:
 
Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
 
Pengaduan atas Maladministrasi
Selain itu, apabila keputusan penolakan tidak kunjung Anda terima atau Anda dipersulit/diabaikan oleh lurah, maka hal ini berpotensi menjadi maladministrasi.
 
 
Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.
 
Atas dugaan tersebut, artikel Cara Melaporkan Maladministrasi ke Ombudsman menerangkan bahwa Anda dapat melaporkannya kepada Ombudsman, baik dengan mendatangi kantor Ombudsman secara langsung atau menyampaikan pengaduan secara daring melalui laman Ombudsman menggunakan formulir pengaduan yang dipersyaratkan.
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
  1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, diakses pada 7 Februari 2020, pukul 17.30 WIB;
  2. Ombudsman, diakses pada 11 Februari 2020, pukul 16.43 WIB.
 

[1] Pasal 1 angka 2 Permen ATR/BPN 6/2018
[2] Pasal 2 ayat (1) Permen ATR/BPN 6/2018
[3] Pasal 4 ayat (1) dan (2) Permen ATR/BPN 6/2018
[4] Pasal 4 ayat (3) Permen ATR/BPN 6/2018
[5] Pasal 4 ayat (4) Permen ATR/BPN 6/2018
[6] Pasal 6 ayat (1) Permen ATR/BPN 6/2018
[7] Pasal 7 ayat (1) dan (3) Permen ATR/BPN 6/2018
[8] Pasal 7 ayat (4) Permen ATR/BPN 6/2018
[9] Pasal 8 ayat (1) Permen ATR/BPN 6/2018
[10] Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 12 ayat (1) Permen ATR/BPN 6/2018
[11] Pasal 14 ayat (1) Permen ATR/BPN 6/2018
[12] Pasal 19 ayat (4) Permen ATR/BPN 6/2018
[13] Pasal 22 ayat (2) Permen ATR/BPN 6/2018
[14] Pasal 22 ayat (4) Permen ATR/BPN 6/2018
[15] Pasal 22 ayat (5) Permen ATR/BPN 6/2018
[16] Pasal 75 ayat (1) UU 35/2014
[17] Pasal 75 ayat (2) UU 35/2014
[18] Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU 35/2014
[19] Pasal 76 ayat (2) jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) UU 35/2014
[20] Pasal 76 ayat (3) UU 35/2014
[21] Pasal 1 angka 7 UU 30/2014

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua