Pertanggungjawaban Pekerja Outsourcing yang Merugikan
Dalam skema outsourcing, hubungan kerja secara hukum hanya ada antara pekerja dengan perusahaan outs...
Revisi UU 18/2017, KemenP2MI Beri Perlindungan Hukum ABK dan Pelaut
Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ("KemenP2MI") sedang mematangkan draf revisi Undan...
Jenis-Jenis Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia
Tujuan keadilan sosial dalam hukum ketenagakerjaan dapat diwujudkan melalui perlindungan kepada peke...
Perlu Pengawasan Ketat Keluar Masuknya Warga Asing
Kendati banyak kendala yang dihadapi keimigrasian akibat luasnya geografis Indonesia, pengawasan tet...
Kenali Aturan Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan
Mogok kerja (strike) adalah hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang dilakukan...
Keputusan Moratorium PMI ke Malaysia Harus Terukur
Bila kebijakan dilakukan serampangan, malah semakin menyuburkan praktik-praktik penyelundupan WNI ma...
Berbagai Permasalahan Hukum WNI di Maroko
Dalam wawancara khusus, Dubes RI untuk Maroko mengungkapkan beragam masalah hukum bagi WNI. Tercatat...
Cakupan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari Human Trafficking
Upaya pemerintah dalam mencegah praktik perdagangan orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 ...














