Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan kewajiban untuk memfasilitasi berdirinya rumah ibadat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca pada tautan ini.
- Apakah Perlukah Memberitahukan Menkumham Jika Ada Penurunan Modal PT?
Tidak perlu. Mekanisme penurunan modal perseroan terbatas (“PT”) diatur dalam Pasal 44 sampai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penurunan modal PT harus dimintakan persetujuan kepada Menteri Hukum dan HAM, yang dimuat di dalam Surat Keputusan (“SK”).
Dengan diterbitkanya SK terkait penurunan modal PT sebagaimana disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka penurunan modal PT telah sah secara hukum. Dengan demikian, pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan HAM tidak diperlukan lagi. Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca pada tautan ini.
- Jika Penelitian Tidak Mengaburkan Identitas Korban Asusila
Publikasi putusan pengadilan melalui sistem elektronik harus memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah mengenai pengaburan informasi identitas saksi korban untuk putusan yang memuat perkara asusila.
Di sisi lain, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor B/565/N.B1/HK.01.01/2019 tentang Sarana Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa mewajibkan setiap karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa harus dipublikasikan melalui sarana-sarana yang telah ditentukan. Hal inilah yang menyebabkan penelitian yang mengkaji suatu kasus asusila dapat diakses publik.
Namun, ada jalan yang dapat ditempuh oleh korban tindak pidana asusila untuk menghapuskan jejak digital yang tersebar pada beberapa situs tersebut. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca di sini.
- Aturan Pajak bagi Pengusaha Jasa Perdagangan Perantara Internasional
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, usaha jasa perantara perdagangan internasional dapat dilaksanakan di Indonesia.