Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) kembali memunculkan perdebatan penting mengenai batas hubungan antara kebutuhan pembiayaan negara dan prinsip negara hukum. Salah satu norma yang paling banyak disorot adalah Pasal 50A yang memberi kewenangan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara untuk menerbitkan Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Secara kebijakan, penerbitan instrumen surat utang khusus ini dapat dipahami sebagai upaya negara memperkuat pembiayaan pembangunan dan menarik dana domestik untuk agenda investasi strategis. Namun, persoalan hukum muncul ketika instrumen tersebut tidak hanya diberi fasilitas sebagai produk pembiayaan, tetapi juga disertai perlindungan hukum yang sangat luas bagi pembelinya.
Pasal 50A ayat (5) pada pokoknya memberikan jaminan dan perlindungan kepada pembeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond dari penuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk pidana perpajakan, serta gugatan perdata. Sementara itu, ayat (6) mengatur bahwa informasi dan data pembelian instrumen tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak maupun sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Norma seperti ini perlu dibaca secara hati-hati. Negara memang dapat memberikan insentif kepada investor, tetapi insentif tidak boleh berubah menjadi kekebalan hukum. Kepastian hukum bagi investor harus dibedakan dari imunitas yang terlalu luas. Kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap transaksi yang sah, sedangkan imunitas yang berlebihan dapat menutup ruang pengawasan terhadap transaksi yang patut diduga bermasalah.
Kepastian Hukum atau Kekebalan Hukum?
Masalah utama Pasal 50A bukan terletak pada penerbitan Patriot Bond atau Merah Putih Bond sebagai instrumen pembiayaan negara. Instrumen semacam itu pada dasarnya dapat dibenarkan sepanjang dibentuk berdasarkan undang-undang, dikelola secara akuntabel, dan diarahkan untuk kepentingan pembangunan. Persoalannya, ketika pembelian instrumen tersebut diberi perlindungan yang berpotensi menempatkan pembelinya dalam posisi hukum berbeda dari warga negara lain. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil. Dua prinsip ini menegaskan bahwa setiap pengecualian dalam hukum harus memiliki dasar yang rasional, proporsional, dan tidak merusak akuntabilitas.
Dalam hukum, perlakuan berbeda memang tidak selalu dilarang. Negara dapat memberikan insentif fiskal, kemudahan administratif, atau fasilitas tertentu untuk mendorong kegiatan ekonomi yang dianggap strategis. Namun, perlakuan berbeda menjadi problematis apabila menyentuh wilayah penuntutan pidana, gugatan perdata, perpajakan, dan pembuktian di pengadilan. Pada titik itu, negara tidak lagi semata-mata memberi fasilitas ekonomi, tetapi mulai membatasi kemampuan institusi hukum untuk menguji asal-usul dana, menilai legalitas transaksi, dan menindak kemungkinan pelanggaran. Dengan kata lain, negara boleh memberi kepastian kepada investor, tetapi tidak boleh menutup kemungkinan pemeriksaan hukum apabila kemudian ditemukan indikasi tindak pidana atau pelanggaran perpajakan.
Dari sudut hukum perbankan dan keuangan, Pasal 50A juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas sistem pengawasan. Sistem keuangan modern bertumpu pada prinsip transparansi, kehati-hatian, dan pencegahan penyalahgunaan instrumen keuangan. Instrumen keuangan tidak hanya dinilai dari kemampuannya menghimpun dana, tetapi juga dari kemampuannya menjaga sistem agar tidak digunakan untuk menyamarkan asal-usul dana. Dalam rezim anti pencucian uang, sumber dana merupakan aspek yang sangat mendasar. Tidak cukup hanya melihat bahwa dana masuk ke instrumen yang diterbitkan negara. Negara tetap harus memiliki ruang untuk menelusuri apakah dana tersebut berasal dari sumber yang sah atau berkaitan dengan korupsi, pencucian uang, pendanaan terorisme, narkotika, kejahatan pasar keuangan, atau tindak pidana ekonomi lainnya.
Apabila data transaksi pembelian surat utang khusus tidak dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak atau alat bukti di pengadilan, ruang pengawasan hukum dapat menyempit. Padahal, data transaksi sering menjadi pintu masuk penting dalam pemeriksaan perpajakan, penelusuran beneficial ownership, audit forensik, serta pembuktian perkara pidana ekonomi. Ketentuan yang menutup kemungkinan penggunaan data secara terlalu luas berpotensi menciptakan paradoks. Di satu sisi, negara ingin memperkuat sektor keuangan melalui inovasi instrumen pembiayaan. Di sisi lain, negara justru dapat melemahkan prinsip transparansi yang menjadi dasar kesehatan sektor keuangan itu sendiri. Inilah titik yang perlu dikoreksi agar perlindungan investor tidak berubah menjadi ruang aman bagi dana bermasalah.
Membatasi Perlindungan, Menjaga Negara Hukum
Perlindungan terhadap pembeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond semestinya dirumuskan secara terbatas. Perlindungan hukum seharusnya diberikan kepada pembeli yang beriktikad baik, menggunakan dana yang sah, dan melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, perlindungan tersebut tidak boleh berlaku terhadap dana yang berasal dari tindak pidana. Rumusan Pasal 50A perlu secara tegas mengecualikan tindak pidana berat, terutama korupsi, pencucian uang, pendanaan terorisme, narkotika, dan kejahatan lain yang berkaitan dengan hasil kejahatan serius. Tanpa pengecualian tersebut, norma ini berisiko dibaca sebagai perlindungan yang terlalu luas terhadap transaksi yang seharusnya tetap dapat diuji oleh negara.
