Mendesak kepada DPR RI dan Pemerintah untuk membatalkan UU IKN. Mendesak Pemerintah RI untuk menyelesaikan beragam permasalahan di Jakarta dan Kalimantan Timur tanpa perlu memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Timur. 

Beragam Alasan Penolakan Atas Pengesahan UU IKN

KY dengan terbuka apabila dipandang ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Tanggapan KY Terkait Vonis Nihil Kasus Heru Hidayat

Bermula dari terbitnya Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017. Indonesia telah mencanangkan sejumlah strategi dalam pencapaian SDGs, diantaranya produktivitas sektor ekonomi, perekonomian hijau, transformasi digital, relokasi atau pemindahan ibu kota.

Begini Komitmen Indonesia Atas Pencapaian SDGs

Meski menghormati putusan, penasehat hukum Heru Hidayat menilai masih terdapat hal yang tidak sependapat dengan putusan hakim khususnya mengenai kerugian negara.

Respons Penasehat Hukum Usai Vonis Nihil Pidana Heru Hidayat 

Disarankan revisi terhadap UU Pemerintahan Aceh idealnya dibahas pasca Pemilu Serentak 2024 atau adanya pemerintahan baru. 



DPD Gagas Revisi UU Pemerintahan Aceh

Karena yang melakukan kesalahan dalam hal ini adalah pelaku usaha.

Advokat Sebut Ongkir Pengembalian Barang yang Salah Ditanggung Penjual

Hakim terkesan terbelenggu pada konsep keadilan prosedural, bukan keadilan substantif. Hakim seharusnya bersikap progresif menemukan hukum, bukan malah menyerah pada sifat prosedural hukum dengan mengesampingkan rasa keadilan masyarakat.

Putusan Nihil Heru Hidayat, Majelis Hakim Dinilai Terbelenggu Konsep Keadilan Prosedural  

Sebagai microsite yang memuat informasi terkait perlindungan konsumen.

Hukumonline-GIZ Luncurkan Situs KonsumenCerdas.id

Karena UU IKN dinilai cacat prosedural dan mengancam keselamatan rakyat Kalimantan Timur.

3 Alasan Koalisi Masyarakat Kaltim Desak UU IKN Dibatalkan

MAKI berharap setidaknya hakim memberi hukuman pidana seumur hidup.

Vonis Pidana Nihil Heru Hidayat, Begini Respons Pegiat Antikorupsi 

Berkembangnya telemedicine akan membawa dunia kesehatan memasuki fase baru dengan adaptasi terhadap teknologi informasi dan komunikasi.

Kolom

Urgensi Menyusun Regulasi Komprehensif Telemedicine

Ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi timbulnya malapraktik.

Kepastian dan Langkah Hukum Terhadap Tindakan Malapraktik

Akses keadilan hak semua warga negara yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma tanpa diskriminasi. 

LBH Mawar Saron Konsisten Beri Akses Keadilan untuk Semua

Solihah bersama-sama dengan Budi Tjahjono terbukti merekayasa kegiatan agen dan melakukan pembayaran komisi terhadap kegiatan agen asuransi fiktif atas nama Supomo Hidjazie dalam penutupan asuransi aset dan konstruksi pada BP Migas-KKKS 2012-2014.

Terbaru