Terbaru

Beragam Kisah Inspiratif Sang Pengadil
Ragam Terobosan KAI di Usia yang ke-12
Ramai-ramai Menolak Intimidasi Digital
Hati-hati Jeratan Pinjaman Online Berkedok Koperasi di Tengah Pandemi Covid-19
Vonis Ringan Penyuap eks Komisioner KPU
Munas III DPN Peradi Ditunda Menjadi 23-25 September 2020
Begini Prosedur yang Disiapkan KCI bagi Pengguna KRL di Era New Normal
Pelibatan TNI Tangkal Aksi Terorisme Miliki Dasar Hukum yang Kuat
Melihat Daya Tahan Industri Perbankan Hadapi Covid-19
Legislator Ini Usul Ketentuan Pers Dicabut dari RUU Cipta Kerja
Pengawas Diminta Tindak Perusahaan yang Diduga Langgar Ketentuan THR
Semangat 20 Profesional Hukum Lawan Covid-19
Tahukah Kamu, Perbuatan Ini Ternyata Ada Hukumnya, Lho!
Pemerintah Siapkan Skenario Protokol Normal Baru yang Produktif dan Aman
3 Petahana dan 1 Eks Komisioner KY Ikut Seleksi
Tiga Usulan Buruh Agar Pencegahan Covid-19 di Tempat Kerja Efektif
Ramai-ramai Menolak Pelaksanaan Pilkada di Desember 2020
Potret UMKM Terdampak Covid-19 Curhat di Justika.com
Yuk, Pahami Daftar Dokumen yang Wajib Dibawa Penumpang Pesawat Saat Covid-19
Tahapan Pilkada Harus Terapkan Protokol Kesehatan dan Prinsip Demokrasi
Third-Party Funding: Instrumen Pembiayaan Arbitrase Internasional oleh Pihak Ketiga
Perlu Penyelarasan Tata Kelola Pemilu dengan Perlindungan Data Pribadi
Pencabutan Wewenang Pendaftaran NPWP oleh Notaris Perlambat Proses Perizinan
Alasan Masyarakat Sipil Menolak Pelibatan TNI Tangani Terorisme
Menkeu Revisi Aturan Pengelolaan Dana Desa
Inkonsistensi yang Mengganggu Oleh: Jecky Tengens*)
« Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1597 Berikutnya »

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua