Terbaru

Meliputi UU No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; dan Permensos Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

‘Kesatuan Naskah UU Cipta Kerja’ menjadi alternatif yang disusun SIP Law Firm untuk memudahkan masyarakat membaca dan memahami UU Cipta Kerja.

​​​​​​​Soal status rumah yang dibeli dengan uang hasil menjual harta bawaan hingga bisakah menuntut dokter jika pasien tidak sembuh total turut dibahas Klinik Hukumonline.

Tapi menurut Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana Kupang, NTT, Jhon Tuba Helan, Plt kepala daerah adalah pejabat karier dan Indonesia menganut sistem karier terbuka, sehingga TNI/Polri boleh saja menjadi Plt asalkan memenuhi persyaratan sesuai peraturan.

Tak sekadar menyelesaikan masalah, Dwinanto Strategic Legal Consultant juga memberikan pemahaman hukum yang sesuai agar kegiatan usaha klien dapat berjalan dengan benar, sekalipun tanpa pendampingan.

Putusan MK tersebut sejatinya harus dipahami secara utuh oleh publik agar tidak terjebak pada asumsi yang menyimpang.

Lisensi diberikan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi lisensi (pemegang hak kekayaan intelektual) dan penerima lisensi.

Pemerintah mengurangi jumlah peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan dari 96,1 juta jiwa menjadi 87 juta jiwa. Pendataan yang dilakukan Menteri Sosial dinilai tidak obyektif.