Pansel Klaim Libatkan Banyak Lembaga Telusuri Rekam Jejak Capim KPK
Catatan KPK terhadap 20 Capim
DPR Minta Pembahasan RUU Pertanahan Libatkan Kementerian Terkait
UU JPH Digugat ke MK, MUI Lakukan Kajian
Sembilan Kebijakan yang Perlu Ditempuh Demi Lindungi Hutan Primer dan Gambut
Sengketa Proyek Pelabuhan Marunda, Ini Klarifikasi KBN dan KCN
Anomali Kenaikan Tunjangan Direksi BPJS Kesehatan
Soal Gugatan Polusi Udara, LBH Jakarta Berharap Selesai di Tahap Mediasi
Dugaan Diskriminasi Rasial Mahasiswa Papua Harus Diselesaikan Secara Hukum
Pemerintah Siapkan Stranas Ekonomi Digital Tuntaskan Peta Jalan e-Commerce
Lima Poin Usulan Pemerintah di RUU Bea Materai
Tindak Pidana Elektronik Miskin Solusi Oleh: Yulianus Soni Kurniawan*)
Aspek Pajak Saat Korporasi Masuk Pasar Modal
‘Amandemen’ Konstitusi Lewat Putusan MK dan Konvensi
Ragam Alasan Usul Permenaker Outsourcing Direvisi
Revisi Aturan Batas Usia Perkawinan Bakal Dipercepat
Pemerintah Didesak Utamakan Pendekatan Human Security Tangani Masalah Papua
Catatan Walhi Soal Inpres Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut
Pemerintah Stop Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut
KPK Minta Jaksa Surakarta Tersangka Suap Serahkan Diri
Masyarakat Sipil Kecam Aksi Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua
Mengenang Perjuangan dengan Karya Tulis
Kebijakan Remisi Tak Timbulkan Efek Jera bagi Kejahatan Korupsi
Masukan Terhadap Arah Kebijakan Pemerintah di Sektor Energi dan Pertambangan
Urgensi Pembentukan RUU Energi Baru Terbarukan Dipertanyakan
KPPU Selidiki Dugaan Monopoli OVO
« Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1529 Berikutnya »

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua