Terbaru

Meski konstitusi telah menjaminkan kebebasan untuk berbicara, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Akan tetapi, harus diingat bahwa kebebasan setiap orang itu harus dibatasi untuk menghormati kebebasan orang lain.

Somasi berfungsi sebagai penyelesaian masalah suatu sengketa sebelum perkara secara resmi diajukan ke pengadilan. Jika seseorang telah mendapatkan somasi, maka pihak yang mendapat somasi harus memahami isi somasi tersebut.

Peraturan BPKP No.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dipandang mumpuni untuk melaksanakan proses pengawasan internal PBJP secara keseluruhan.

Antara lain ialah kebocoran dan penyalahgunaan data; cyber bullying; hoaks, disinformasi, dan misinformasi; hate speech; sampai dengan pencemaran nama baik.

Pasal 53 ayat (1) UU PTUN jo Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan telah memberikan hak bagi siapapun yang dirugikan atas tindakan pemerintahan untuk melayangkan gugatan. Tindakan koreksi harus dilakukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran dan kerugian masyarakat di masa mendatang.

LPSK mempersilakan pengajuan diri Bharada E sebagai justice collaborator demi terungkapnya kasus tersebut.

DJKI juga menjalankan program Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI untuk menjadikan kekayaan intelektual sebagai pendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Terdapat 5 orang yang ditempatkan di tempat khusus untuk pemerikaan lebih lanjut karena dinilai adanya dugaan pelanggaran prosedur penanganan TKP. Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik berat yakni merusak TKP dan menghilangkan barang bukti berupa pistol, proyektil, dan lainnya yang potensial berunsur pidana.

Persoalan hukum perlindungan data menjadi kajian yang terus berkembang ke depannya, mengingat pesatnya transformasi teknologi. Masyarakat perlu menyadari pentingnya konsep perlindungan data.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto merumuskan arti hukum ke dalam 9 definisi. Pengertian ini diambil dari bagaimana masyarakat memaknai hukum.