Ketenagakerjaan

Apakah Law Firm Tunduk pada UU Ketenagakerjaan?

Apakah <i>Law Firm</i> Tunduk pada UU Ketenagakerjaan?

Pertanyaan

Apakah bekerja di law firm itu juga harus tunduk pada UU 13/2003 yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja? Karena gaji pokok saya saat ini hitungannya di bawah upah minimum, dan hitungan tambahan gaji diperoleh dari case yang dikerjakan. Apakah law firm dikecualikan dari ketentuan UU 13/2003 dan UU Cipta Kerja?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Law firm tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang beberapa ketentuannya telah diubah, dihapus, atau ditetapkan pengaturan baru oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Untuk itu, mengenai pembayaran upah juga tetap mengikuti kedua peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk juga larangan pengusaha membayar upah di bawah upah minimum.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Bentuk Law Firm

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami berasumsi yang Anda maksud ialah law firm yang didirikan di wilayah dan oleh hukum Indonesia.

Di Indonesia, law firm atau yang dalam bahasa Indonesia disebut firma hukum lazimnya berbentuk Firma atau Persekutuan Perdata. Firma sendiri diartikan menurut Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yakni:

Perseroan Firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama.

Sedangkan pengertian dari persekutuan perdata, Anda dapat menilik bunyi Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka.

 

Baca juga: Jenis-jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya

 

Law Firm Tunduk pada UU Ketenagakerjaan?

Pertama-tama kami akan menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pekerja dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”):

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Kemudian pada Pasal 1 angka 5 UU Ketenagakerjaan disebutkan:

Pengusaha adalah :

  1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan hukum miliknya;
  3. Orang perseroangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Menurut hemat kami, law firm baik yang didirikan dalam bentuk Firma atau Persekutuan Perdata termasuk ke dalam kategori Pengusaha sebagaimana definisi di atas.

Adapun hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja[1], yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.[2]

Dengan demikian, law firm tunduk pada UU Ketenagakerjaan yang beberapa ketentuannya telah diubah, dihapus, atau ditetapkan pengaturan baru oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”).

Sehubungan dengan pertanyaan Anda mengenai upah minimum dan tambahan gaji berdasarkan case yang dikerjakan, perlu Anda ketahui pada prinsipnya pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.[3] Lebih lanjut, upah minimum berlaku bagi pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun pada perusahaan.[4]

Dalam hal pengusaha membayar upah di bawah upah minimum, pekerja dapat mengajukan langkah hukum sebagaimana dijelaskan Langkah Hukum Jika Upah di Bawah Standar Minimum.

Kemudian perlu digarisbawahi pada Pasal 81 angka 25 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88A ayat (3) UU Ketenagakerjaan termaktub:

Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan.

Meski sesuai kesepakatan, hal tersebut tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[5] Jika kesepakatan itu lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan menjadi batal demi hukum dan pengaturan pengupahan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[6]

Baca juga: UU Cipta Kerja Terbit, Masih Adakah Penangguhan Pembayaran Upah Minimum?

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

 


[1] Pasal 81 angka 25 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 88A ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[2] Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan

[3] Pasal 81 angka 25 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88E ayat (2) UU Ketenagakerjaan

[4] Pasal 81 angka 25 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88E ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[5] Pasal 81 angka 25 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88A ayat (4) UU Ketenagakerjaan

[6] Pasal 81 angka 25 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88A ayat (5) UU Ketenagakerjaan

Tags: