Keluarga

Bisakah Istri Siri Sekaligus Istri Kedua Gugat Cerai Suami?

Bacaan 4 Menit
Bisakah Istri Siri Sekaligus Istri Kedua Gugat Cerai Suami?

Pertanyaan

Saya adalah istri kedua di mana pernikahan belum/tidak tercatat di KUA atau nikah siri dan dari pernikahan itu juga telah dikaruniai anak, pernikahan tersebut juga tanpa izin poligami dan putusan PA. Saya ingin menggugat cerai suami. Bagaimana prosedurnya dan apakah saya juga harus ikut menggugat istri pertama?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Perlu Anda pahami bahwa perkawinan siri yang tidak dicatatkan secara negara tidak mempunyai kekuatan hukum. Di sisi lain, Anda menyebutkan bahwa suami Anda masih terikat perkawinan dengan istri sahnya, sehingg artinya perkawinan siri Anda merupakan poligami.

Lantas, apakah dimungkinkan istri siri mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, padahal perkawinan siri sekaligus poligami yang belum mendapat izin dari istri sah suami?

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Sebelumnya perlu kami sampaikan, perkawinan siri walaupun dinyatakan sah secara agama[1], namun sepanjang perkawinan siri belum dicatatkan secara negara[2], maka perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.[3]

Proses perceraian dalam perkawinan siri yang tidak dicatatkan secara negara, menurut hemat kami, kewenangan itu berada pada si suami saat menjatuhkan talak, maka berakhirlah perkawinan siri tersebut.

Lalu bagaimana jika Anda selaku istri dalam perkawinan siri yang belum dicatatkan secara negara ingin mengajukan gugatan bcerai? Kami berpendapat, perkawinan siri tersebut haruslah terlebih dahulu diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam rangka penyelesaian perceraian.[4]

Baca juga: 5 Langkah Permohonan Itsbat Nikah

Namun demikian, menyambung pernyataan Anda, polemik muncul karena perkawinan siri merupakan perkawinan poligami di mana si suami masih terikat dalam perkawinan sah dengan istri sahnya. Tetapi, istri sahnya tidak mengetahui sang suami menikah siri (poligami) dengan Anda. Dengan kata lain, perkawinan siri dilangsungkan tanpa ada persetujuan poligami dari istri sah.

Oleh karena itu, disarikan dari Potensi Jerat Pidana Walaupun Syarat Nikah Siri Sudah Terpenuhi, timbul risiko hukum atas perkawinan siri Anda yang ternyata sang suami masih terikat perkawinan sah dengan orang lain, yaitu jerat Pasal 284 ayat (1) KUHP tentang zina.

Di sisi lain, terhadap kondisi yang rumit tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung telah menerbitkan Pedoman Pelaksaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 (hal. 148) yang isinya sebagai berikut:

Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya terikat dalam perkawinan sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Sehingga menjawab pertanyaan Anda, sudah jelas bahwa ketika Anda hendak bercerai dengan suami, Anda harus mengajukan itsbat nikah terlebih dahulu, di mana Anda wajib menjadikan istri sah dari suami Anda sebagai pihak dalam perkara.

Istri sah dari suami Anda memiliki peranan penting dalam proses itsbat nikah atas perkawinan siri ini, karena apabila istri sah mengizinkan perkawinan siri Anda, maka perkawinan siri akan dicatatkan sebagai perkawinan yang sah (poligami). Kemudian setelah itu, Anda baru bisa melanjutkan proses perceraian ke Pengadilan Agama.

Baca juga: Hukum Poligami dan Prosedurnya yang Sah di Indonesia

Lain halnya apabila istri sah tidak mengizinkan perkawinan Anda (poligami), hal tersebut akan mengakibatkan itsbat nikah ditolak dan perkawinan siri Anda tidak akan dicatatkan sebagai perkawinan yang sah.

Dengan demikian, alih-alih Anda mengajukan cerai, alternatifnya adalah perceraian di mana suami Anda yang menjatuhkan talak, karena sejatinya perkawinan siri Anda bukan perkawinan yang sah.

Baca juga: Poligami Tanpa Izin Bisa Dipidana, Ini Penjelasannya

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

 

Referensi:

Pedoman Pelaksaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diakses pada 27 April 2022, pukul 12.50 WIB.


[2] Pasal 5 jo. Pasal 6 ayat (1) KHI

[3] Pasal 6 ayat (2) KHI

[4] Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf a KHI

Tags: