Teknologi

Hukumnya Mengunggah Foto Kue Berbentuk Organ Intim ke Medsos

Bacaan 6 Menit
Hukumnya Mengunggah Foto Kue Berbentuk Organ Intim ke Medsos

Pertanyaan

Saya ingin bertanya, jika ada foto/gambar mengenai sebuah kue atau cake yang berbentuk organ intim wanita (bagian atas) dan diupload ke media sosial, apakah hal tersebut melanggar UU Pornografi atau UU ITE atau tidak ada pelanggaran sama sekali?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Paling tidak, terdapat 2 pasal yang relevan terkait perbuatan mengunggah gambar kue berbentuk organ intim tersebut, yaitu Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Lebih lanjut, ada beberapa pedoman yang perlu diperhatikan dalam menerapkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Diatur di mana dan bagaimana isi pedoman tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Josua Sitompul, S.H., IMM dan dipublikasikan pertama kali pada 27 Oktober 2016.

Guna menjawab pertanyaan, kami akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”)  beserta perubahannya dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”).

Adapun pasal-pasal yang menurut kami relevan di antaranya:

  1. Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur perbuatan yang dilarang berikut ini:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Lebih lanjut, perihal pasal tersebut perlu diperhatikan pedoman sebagai berikut:[1]

  1. Makna frasa “muatan yang melanggar kesusilaan” dalam arti sempit dimaknai sebagai konten pornografi yang diatur dalam UU Pornografi, dan/atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan dalam Pasal 281 dan 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Sedangkan dalam arti luas, dapat diartikan sebagai konten yang berisi suatu hal yang dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati oleh masyarakat, yang mana aturan tersebut dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis dan sudah disepakati sejak lama.
  2. Tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan, harus dilihat konteks sosial budaya dan tujuan muatan itu. Contohnya, dalam pendidikan kedokteran tentang anatomi, gambar ketelanjangan yang dikirimkan pengajar kepada anak didik dalam konteks keperluan kuliah bukanlah pelanggaran kesusilaan.

Dikutip dari Jika Rekan Kerja Sering Mengajak ke Tempat Sepi, berkaitan dengan makna kesusilaan dalam Pasal 281 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 204) menjelaskan “kesusilaan” yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin.

Atas perbuatannya, pelaku diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 milliar.[2]

Baca juga: Sanksi bagi Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi

  1. Selanjutnya, pelaku berpotensi dijerat Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang berbunyi:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

  1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  2. kekerasan seksual;
  3. masturbasi atau onani;
  4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  5. alat kelamin; atau
  6. pornografi anak.

Adapun Pasal 1 angka 1 UU Pornografi mendefinisikan pornografi sebagai berikut:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat 3 elemen yang harus dipenuhi apabila sesuatu hal dianggap pornografi, yaitu:

  1.  
  2. Berbagai jenis konten (gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum);
  3. Konten tersebut memuat kecabulan atau eksploitasi seksual;
  4. Kecabulan dan eksploitasi seksual yang dimaksud haruslah melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Mengingat informasi yang Anda sampaikan sangat minim, maka perlu diperhatikan sejak penyusunan UU Pornografi (dahulu Anti Pornografi dan Porno Aksi) berbagai pihak, baik para akademisi, praktisi, dan masyarakat secara luas, telah menyoroti dan membahas sisi subjektivitas pornografi. Jika dilihat lebih jauh ke belakang, sejak tahun 1980-an hal ini juga sudah diperdebatkan di kalangan praktisi maupun akademisi hukum dalam penyusunan RUU KUHP.

Misalnya dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN Tahun 1986, isu pornografi menjadi salah satu sorotan. Salah satu hal yang dapat disimpulkan dari simposium tersebut terkait dengan pengertian pornografi ialah "makin didiskusikan, makin kabur pengertian pornografi itu" (hal. 69).

Akan tetapi kekaburan pengertian operasional ini tidak dapat (dan tidak juga) dijadikan alasan untuk tidak menerapkan ketentuan-ketentuan pornografi. Setelah berselang 30 tahun, apakah ketentuan-ketentuan pornografi atau kesusilaan menjadi crystal clear? Tidak, dan mungkin sisi subjektivitas pornografi akan tetap menjadi pembahasan penting hingga bertahun-tahun ke depan.

Jadi menjawab pertanyaan Anda, dapat disimpulkan bahwa:

  1. Muatan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak hanya bisa diartikan secara sempit saja berdasarkan UU Pornografi maupun KUHP, akan tetapi juga mencakup aturan sosial yang disepakati oleh masyarakat.
  2. Jeratan hukum atas pelanggaran Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi terkait istilah “eksplisit”. Apakah kue berbentuk organ intim masuk ke dalam kategori ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan? Bisa ya dan bisa tidak. Adakah titik sentral untuk menentukan bahwa organ tersebut dalam kondisi telanjang?
  3. Dalam hal berkaitan dengan seni, Anda bisa merujuk pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 39/Pid.Sus/2014/PN.WSB menjelaskan seni dan budaya merupakan hak mendasar manusia, namun oleh karena sudah menyangkut ranah publik maka ekspresi seni dan budaya tersebut harus diimplementasikan sesuai dengan norma-norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat, dalam hal ini norma kesopanan, norma kesusilaan serta hukum yang berlaku (hal. 22).

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
  4. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

 

Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 39/Pid.Sus/2014/PN.WSB.

 

Referensi:

R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.

Tags: