Ketenagakerjaan

Pekerja Harian Lepas Di-PHK, Dapat Pesangon?

Bacaan 4 Menit
Pekerja Harian Lepas Di-PHK, Dapat Pesangon?

Pertanyaan

Apa hukumnya tentang pesangon bagi pekerja harian? Perusahaan kami telah menerima pekerja harian (karena alasan ring satu untuk daerah setempat, bukan karena skill yang mereka miliki) dan selama 9 tahun bekerja di lingkungan kami. Pada saat ini kami sudah berinisiatif memberikan uang tali asih kepada masing-masing pekerja harian senilai 1 kali UMK, akan tetapi mereka menolak dengan alasan bahwa tidak seimbang dengan masa kerja mereka dengan membuat surat tuntutan 1.5 miliar. Selama ini untuk sebagai pekerja harian mereka tidak dituntut kewajiban selayaknya karyawan di perusahaan, dan upah mereka pun ditentukan oleh keaktifan kerja mereka sendiri. Pendek kata, kalau mereka giat dan aktif bekerja pasti mempunyai penghasilan lebih (seringkali pendapatan di atas UMK) dibanding pekerja harian yang malas bekerja. Terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Karena diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, maka perjanjian kerja pekerja harian lepas merupakan bagian dari perjanjian kerja untuk waktu tertentu (“PKWT”).

Yang jadi hak-hak pekerja PKWT yang di-PHK bukanlah pesangon, melainkan ganti rugi sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Tapi, status pekerja harian lepas dapat berubah secara hukum jadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT). Kapan ini bisa berubah?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hukum Pesangon Bagi Pekerja Harian yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 14 Mei 2010.

Kami asumsikan bahwa telah terjadi pemutusan hubungan kerja (“PHK”) terhadap pekerja harian lepas di perusahaan Anda sebelum berakhirnya perjanjian kerja.

Pekerja Harian Lepas

Aturan mengenai pekerja harian lepas diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“Kepmenakertrans 100/2004”).

Dalam Pasal 10 ayat (1) Kepmenakertrans 100/2004 mengatur:

Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian lepas.

Oleh karena telah diatur dalam Kepmenakertrans 100/2004, dapat disimpulkan pada dasarnya perjanjian kerja pekerja harian lepas merupakan bagian dari perjanjian kerja untuk waktu tertentu (“PKWT”).

Namun perlu diperhatikan perjanjian kerja harian lepas dikecualikan dari ketentuan jangka waktu PKWT pada umumnya karena dilakukan untuk masa kerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan.[1] Jika dipekerjakan selama 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, maka statusnya berubah jadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (“PKWTT”).[2]

Dikarenakan merupakan salah satu bentuk PKWT, dalam hal pekerja harian lepas di-PHK, hak-haknya tunduk pada aturan PKWT.

 

Hak Pekerja PKWT yang Di-PHK

PHK yang dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian kerja berlaku Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) yaitu:

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Merujuk ketentuan di atas, yang jadi hak bagi pekerja PKWT yang di-PHK bukanlah pesangon, melainkan ganti rugi sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Sehingga menjawab pertanyaan, Anda seharusnya membayar ganti rugi sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

 

PKWT Berubah Jadi PKWTT

Sebelumnya kami kurang memahami maksud dari pernyataan “9 tahun bekerja di lingkungan kami” yang Anda maksud.

Namun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bila pekerja bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja harian lepas berubah jadi PKWTT.

Jika berubah jadi PKWTT, maka hak-hak perkerja jika di-PHK, pengusaha wajib bayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja (“UPMK”) dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima (“UPH”).[3]

Jadi penting diperhatikan, apakah selama ini perusahaan Anda mempekerjakan pekerja harian lepas selama 21 hari/lebih atau tidak. Jika iya, maka status pekerja yang bersangkutan telah jadi pekerja PKWTT, sehingga jika di-PHK perusahaan Anda wajib bayar uang pesangon dan/atau UPMK dan UPH.

Lebih lanjut mengenai perhitungan uang pesangon dan/atau UPMK dan UPH dapat disimak di Begini Cara Menghitung Pesangon Menurut UU Cipta Kerja.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

[1] Pasal 11 Kepmenakertrans 100/2004

[2] Pasal 10 ayat (3) Kepmenakertrans 100/2004

[3] Pasal 81 angka 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

Tags: