KlinikBerita
New
Hukumonline Stream
Data PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Sanksi bagi Developer yang Mengalihfungsikan Jalan Perumahan

Share
Pertanahan & Properti

Sanksi bagi Developer yang Mengalihfungsikan Jalan Perumahan

Sanksi bagi <i>Developer</i> yang Mengalihfungsikan Jalan Perumahan
Haris Satiadi, S.H.Haris Satiadi & Partners

Bacaan 10 Menit

Sanksi bagi <i>Developer</i> yang Mengalihfungsikan Jalan Perumahan

PERTANYAAN

Saya sedang mencicil rumah KPR bersubsidi dan telah menempatinya. Rumah yang saya tempati posisinya berada di hook. Sekarang ini, ada rencana dari developer untuk mengalihfungsikan jalan yang di samping rumah saya untuk dibangun satu petak rumah lagi. Pertanyaan saya, apakah developer bisa dituntut karena mengalihfungsikan jalan menjadi rumah? Karna site plan pertamanya adalah jalan. Terima kasih.

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    Jalan di samping rumah Anda diasumsikan sebagai bagian dari prasarana yang wajib disediakan dalam sebuah perumahan.

    Dalam hal developer mengalihfungsikan prasarana jalan tersebut di luar fungsinya yang diperjanjikan di awal, ini dapat berpotensi diajukan tuntutan pidana berdasarkan larangan mengalihfungsikan prasarana pada Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

    Selain tuntutan pidana, developer yang mengalihfungsikan prasarana jalan tersebut juga dikenakan sanksi administratif.

    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

     

    Ketersediaan Prasarana Jalan di Perumahan

    KLINIK TERKAIT

    Tanggung Jawab Kontraktor Jika Terjadi Kegagalan Bangunan

    Tanggung Jawab Kontraktor Jika Terjadi Kegagalan Bangunan

    Seharusnya pengembang atau developer berkomitmen melaksanakan apa yang telah dijanjikan kepada konsumen yang sudah menaruh rasa kepercayaannya, dalam hal ini pembangunan rumah bersubsidi.

    Pengembang memiliki kewajiban menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum,[1] dengan penjelasan definisi berikut ini:

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000
    1. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.[2]
    2. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.[3]
    3. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.[4]

    Adapun yang dimaksud dengan “rencana kelengkapan prasarana” paling sedikit meliputi jalan, drainase, sanitasi, dan air minum.[5] Sehingga, jalan yang ada di samping rumah Anda diasumsikan merupakan bagian dari prasarana.

    Di sisi lain, dalam tahap pembangunan rumah dapat dipasarkan melalui Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) hanya dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:[6]

    1. status kepemilikan tanah;
    2. hal yang diperjanjikan;
    3. Persetujuan Bangunan Gedung;
    4. ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
    5. keterbangunan perumahan paling sedikit 20%.

     

    Larangan Mengalihfungsikan Prasarana

    Pada prinsipnya setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana dan utilitas umum yang diperjanjikan, dan standar.[7] Jika dilanggar dan menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, terdapat sanksi pidana denda paling banyak Rp5 miliar.[8]

    Selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurus developer, pidana dapat dijatuhkan terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda terhadap orang.[9]

    Tak hanya itu, developer dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana dan utilitas umum di luar fungsinya.[10] Jika dilanggar, ada sanksi pidana denda paling banyak Rp5 miliar dan pengurus badan hukum juga dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 5 tahun.[11]

    Jadi, menjawab pertanyaan Anda, developer yang mengalihfungsikan prasarana, sarana dan utilitas umum di luar fungsinya yang diperjanjikan di awal, menurut hemat kami dapat dituntut secara pidana dengan Pasal 144 UU 1/2011 sebagaimana disebutkan di atas.

    Selain tuntutan pidana, developer juga dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana pernah diulas dalam Sanksi Bagi Developer Perumahan yang Tak Sediakan Fasilitas Umum.

     

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

     

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
    2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

    [1] Pasal 20 ayat (2) jo. 32 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (“UU 1/2011”)

    [2] Pasal 1 angka 21 UU 1/2011

    [3] Pasal 1 angka 22 UU 1/2011

    [4] Pasal 1 angka 23 UU 1/2011

    [5] Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b UU 1/2011

    [6] Pasal 50 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 42 ayat (2) UU 1/2011

    [7] Pasal 50 angka 14 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 134 UU 1/2011

    [8] Pasal 151 UU 1/2011

    [9] Pasal 163 UU 1/2011

    [10] Pasal 144 UU 1/2011

    [11] Pasal 162 UU 1/2011

    Tags

    properti
    developer

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Powered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup

    9 Mei 2023
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    dot
    Ayo lari estafet bersama kami!
    Informasi selanjutnya klik di sini!