Ketenagakerjaan

Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Bacaan 18 Menit
Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Pertanyaan

Perusahaan kami mengalami masalah barang impor dari Vietnam. Bila kami mendatangkan karyawan dari perusahaan Vietnam untuk melakukan reparasi di Indonesia, apakah ini diperbolehkan? Kira-kira perlu 5-10 orang operator dari sana. Adakah persyaratan tertentu mengingat mereka hanya akan bekerja beberapa hari saja? Terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing (“TKA”) untuk pekerjaan yang bersifat sementara perlu memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (“RPTKA”) yang disahkan oleh pemerintah pusat.

Apa saja syarat pengesahan RPTKA dan syarat lainnya yang harus dipenuhi untuk mempekerjakan TKA dalam waktu beberapa hari?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Persyaratan Mempekerjakan Teknisi TKA yang dibuat oleh Alfin Sulaiman, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada hari Senin, 7 Desember 2015.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Syarat Mempekerjakan TKA di Indonesia

Tenaga kerja asing (“TKA”) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.[1] TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.[2]

Adapun yang dapat memberi pekerjaan kepada TKA atau pemberi kerja TKA meliputi:[3]

  1. instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional;
  2. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
  3. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
  4. badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
  5. lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan;
  6. usaha jasa impresariat; dan
  7. badan usaha sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang untuk menggunakan TKA.

Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (“RPTKA”) atau rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu[4] yang disahkan oleh pemerintah pusat.[5]

Selanjutnya, RPTKA harus dilakukan pengesahaan RPTKA atau persetujuan penggunaan TKA oleh Menteri Tenaga Kerja[6] yang terdiri atas:[7]

  1. RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara yaitu paling lama 6 bulan dan tidak dapat diperpanjang;
  2. RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 bulan;
  3. RPTKA non-DKPTKA untuk pekerjaan paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang ; dan
  4. RPTKA KEK untuk jabatan direksi atau komisaris, diberikan sekali dan berlaku selama TKA bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.

Prosedur Pengesahan RPTKA untuk Pekerjaan Bersifat Sementara

Permohonan pengesahan RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk kegiatan:[8]

  1. pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
  2. audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 1 bulan;
  3. pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, elektrikal, layanan purna jual, atau produk dalam masa penjajakan usaha;
  4. usaha jasa impresariat; atau
  5. pekerjaan yang sekali selesai atau pekerjaan kurang dari 6 bulan.

Menyambung pertanyaan Anda yang akan mempekerjakan TKA dari Vietnam untuk melakukan reparasi di Indonesia dalam waktu beberapa hari, menurut hemat kami Anda perlu membuat permohonan pengesahan RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara.

Permohonan Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara disampaikan secara daring melalui TKA Online dengan cara:[9]

  1. mengisi aplikasi data yang memuat:
    1. identitas pemberi kerja TKA;
    2. alasan penggunaan TKA;
    3. jabatan yang akan diduduki TKA;
    4. jumlah TKA
    5. jangka waktu penggunaan TKA; dan
    6. lokasi kerja TKA.
  2. mengunggah dokumen berupa:
    1. surat permohonan pengesahan RPTKA;
    2. surat tugas atau surat kuasa dari pimpinan pemberi kerja TKA;
    3. NIB dan/atau izin usaha pemberi Kerja TKA;
    4. akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang;
    5. bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
    6. domisili pemberi kerja TKA; dan
    7. rancangan perjanjian kerja atau perjanjian lain.

Selanjutnya akan dilakukan penilaian kelayakan pengesahan RPTKA sejak permohonan pengesahan RPTKA dinyatakan lengkap dan benar dan dilakukan melalui tatap muka secara daring.[10] Hasil penilaian kelayakan tersebut diterbitkan paling lama 2 hari kerja sejak tanggal penilaian dinyatakan layak.[11]

Kemudian berdasarkan hasil penilaian kelayakan, pemberi kerja TKA menyampaikan data calon TKA secara daring melalui TKA Online dengan cara:[12]

  1. mengisi aplikasi data calon TKA yang memuat:
    1. identitas TKA meliputi nama TKA, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, kebangsaan, nomor paspor, tanggal penerbitan paspor, tanggal berakhir paspor, tempat diterbitkan paspor, alamat tinggal, kode pos, alamat e-mail, dan nomor telepon;
    2. jabatan TKA dan jangka waktu bekerja TKA;
    3. lokasi kerja TKA;
    4. nomor polis asuransi atau nomor kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
    5. penetapan kode dan lokasi domisili TKA.
  2. mengunggah:
    1. dokumen TKA, berupa:
      1. ijazah pendidikan;
      2. sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja;
      3. perjanjian kerja atau perjanjian lain dengan pemberi kerja TKA;
      4. paspor kebangsaan TKA (berwarna); dan
      5. pas foto berwarna ukuran 4x6 dengan latar belakang merah.
    2. dokumen pemberi kerja TKA, berupa:
      1. surat permohonan pengesahan RPTKA;
      2. surat tugas atau surat kuasa dari pimpinan Pemberi Kerja TKA;
      3. surat permohonan kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk pengajuan visa dalam rangka bekerja;
      4. rekening koran atau tabungan Pemberi Kerja TKA;
      5. surat persetujuan Rp0 (nol rupiah);
      6.   surat keterangan penunjukan tenaga kerja pendamping TKA; dan
      7. surat pernyataan pemberi kerja TKA sebagai penjamin TKA.

Ketentuan surat keterangan penunjukan tenaga kerja pendamping TKA dikecualikan salah satunya untuk pekerjaan yang bersifat sementara.[13]

Dalam hal data calon TKA telah siap pada saat permohonan pengesahan RPTKA, pemberi kerja TKA dapat menyampaikan sekaligus dengan mengisi aplikasi data calon TKA dan mengunggah dokumen persyaratan calon TKA melalui TKA Online.[14]

Berdasarkan data calon TKA yang telah disampaikan secara daring melalui TKA Online, akan dilakukan verifikasi paling lama 2 hari kerja.[15]

Ketika data calon TKA dinyatakan lengkap dan benar, maka akan diterbitkan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA atau dana kompensasi penggunaan TKA. Setelah dilakukan pembayaran DKPTKA, selanjutnya pengesahan RPTKA diterbitkan. [16]

Syarat mempekerjakan TKA beserta prosedur selengkapnya dapat Anda simak dalam Buku Panduan TKA Online.

Penyampaian Data Calon TKA untuk Rekomendasi Visa dan Izin Tinggal

Selain memerlukan pengesahan RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara, TKA yang akan bekerja di Indonesia juga memerlukan visa dan izin tinggal. Pengesahan RPTKA digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA.[17]

Visa tinggal terbatas diberikan untuk orang asing yang bekerja salah satunya untuk kegiatan memasang dan mereparasi mesin.[18]

Permohonan visa tinggal terbatas diajukan oleh penjamin kepada pejabat imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui aplikasi dengan melampirkan:[19]

  1. surat penjaminan dari penjamin yang merupakan pemberi kerja dari orang asing;
  2. paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 12 bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan di wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 180 hari;
  3. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US$2000 (dua ribu dolar Amerika) atau setara;
  4. pasfoto berwarna terbaru dengan ukuran 4 cm x 6 cm dengan latar belakang berwarna putih sebanyak 2 lembar;
  5. bukti kepemilikan asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang mencakup pembiayaan kesehatan selama orang asing berada di wilayah Indonesia; dan
  6. surat rekomendasi dari instansi berwenang yang membidangi ketenagakerjaan atau instansi terkait lainnya.

Pemberian visa tinggal terbatas juga dapat dilakukan pada saat kedatangan oleh pejabat imigrasi yang ditunjuk di tempat pemeriksaan imigrasi tertentu.[20]

Jadi menjawab pertanyaan Anda untuk mempekerjakan karyawan dari Vietnam dalam rangka melakukan reparasi di Indonesia selama beberapa hari, Anda perlu mengajukan permohonan pengesahan RPTKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara.

Selain itu, Anda juga harus menyampaikan data calon TKA kepada pejabat imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memperoleh visa dan izin tinggal terbatas selama TKA tersebut bekerja di Indonesia.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban kami tentang syarat mempekerjakan TKA, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
  4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal.

Referensi:

  1. Buku Panduan TKA Online diakses pada Rabu, 14 September 2022 pukul 12.10 WIB;
  2. TKA Online diakses pada Rabu, 14 September 2022 pukul 11.18 WIB.

[1] Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

[2] Pasal 81 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan

[4] Pasal 1 angka 4 PP 34/2021

[5] Pasal 81 angka 4 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[6] Pasal 1 angka 5 PP 34/2021

[7] Pasal 16 jo. Pasal 17 PP 34/2021

[9] Pasal 9 Permenaker 8/2021

[10] Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Permenaker 8/2021

[11] Pasal 14 ayat (2) Permenaker 8/2021

[12] Pasal 15 ayat (4) Permenaker 8/2021

[13] Pasal 15 ayat (3) Permenaker 8/2021

[14] Pasal 17 Permenaker 8/2021

[15] Pasal 18 ayat (1) Permenaker 8/2021

[16] Pasal 19 ayat (1) dan (2) Permenaker 8/2021

[17] Pasal 21 ayat (1) Permenaker 8/2021

[18] Pasal 29 ayat (1) huruf a dan Pasal 30 ayat (1) huruf i Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal (“Permenkumham 29/2021”)

[19] Pasal 32 ayat (1) Permenkumham 29/2021

[20] Pasal 31 ayat (1) dan (2) Permenkumham 29/2021

Tags: