BUMN Pailit, Ini Akibat Hukumnya

Bacaan 11 Menit
BUMN Pailit, Ini Akibat Hukumnya
Pertanyaan

Saya mau bertanya masalah kepailitan bagi BUMN. UU Undang-undang tidak mempermasalahkan BUMN untuk dipailitkan. Lalu yang menjadi kriteria BUMN yang dapat
dipailitkan itu yang bagaimana? Kemudian adakah akibat hukumnya bagi BUMN tersebut yang dinyatakan pailit tersebut?

Intisari Jawaban

Sebelumnya perlu Anda pahami perbedaan kewenangan pihak yang mengajukan permohonan pailit terhadap Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) berbentuk Perusahaan Persero (“Persero”) dan Perusahaan Umum (“Perum”).

Terhadap BUMN Perum, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, sedangkan terhadap BUMN Persero dapat diajukan atas permohonannya sendiri selaku debitur atau krediturnya dengan tetap mengindahkan syarat permohonan kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Setelah BUMN dinyatakan pailit, terdapat beberapa akibat hukum yang ditimbulkan bagi BUMN itu sendiri selaku debitur, bagi kreditur, dan negara. Apa sajakah akibat hukum yang dimaksud?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.