Hak Asuh Anak dalam Perceraian Beda Agama

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Hak Asuh Anak dalam Perceraian Pasangan Beda Agama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 19 November 2013, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Sovia Hasanah, S.H. pada 19 Juli 2019.

KLINIK TERKAIT

Cara Menggugat Cerai Nikah Siri Di Pengadilan

07 Agt, 2026

Masa Iddah Perempuan Cerai yang Hendak Nikah Lagi

12 Jun, 2026

Langkah Hukum Jika Suami Tidak Menafkahi setelah Cerai

27 Mar, 2026

Cerai saat Hamil, Bolehkah dalam Hukum Islam?

27 Okt, 2025

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Terkait hak asuh anak dalam perceraian beda agama, perlu diketahui bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan menerangkan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam pasal tersebut juga dikatakan bahwa jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan yang akan memberi keputusan.

Ini berarti, terkait hak asuh anak perceraian beda agama, apabila dalam proses perceraian tidak ditemui kata sepakat antara suami dan istri, maka urusannya akan diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Akan tetapi, sebagai gambaran mengenai pembagian hak asuh anak dalam hal perceraian beda agama, berdasarkan hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

Lebih lanjut, terdapat pengecualian dalam ketentuan Pasal 105 KHI tersebut, yaitu apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 210/K/AG/1996, yang pada intinya menerangkan bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz.

Hal ini juga didukung oleh pendapat ulama dalam Kitab Kifayatul Ahyar, Juz II (hal. 94), yang menerangkan ketentuan berikut:

Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadlonah (hadhanah) dari tangan ibu.

Hadhanah adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikan dan pemeliharaan dari segala yang membahayakan jiwanya agar terjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal.

Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1 angka 11 UU 35/2014 yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Hal ini berarti anak harus diasuh sesuai dengan agama yang dianutnya agar perkembangan mental dan spiritualnya baik.

Lebih lanjut, selain melihat agama dari orang tua yang akan mendapatkan hak asuh si anak, tentu saja harus dilihat juga perilaku dari si orang tua. Kesamaan agama tidak menjadi satu-satunya faktor untuk menentukan hal yang terbaik bagi si anak (dalam pengasuhan ayah atau ibunya), melainkan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain yang pada intinya bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi si anak.

Kemudian terkait biaya, jika jatuh hak asuh anak kepada ibunya, hal ini bukan berarti serta-merta bapaknya terbebas dari kewajiban, namun tetap menanggung biaya anak. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b dan c UU Perkawinan yang menerangkan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Demikian jawaban dari kami terkait hak asuh anak dalam perceraian beda agama sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 210/K/AG/1996.