Kamis, 23 February 2017

Surat Kuasa Khusus Pada Tingkat Kasasi

Surat Kuasa Khusus Pada Tingkat Kasasi

Pertanyaan

Pemberi kuasa telah menyatakan bahwa memberikan kuasa kepada pengacara untuk mendampingi di pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri sampai kasasi di Mahkamah Agung. Tetapi pada saat kasus akan dikasasi, kenapa pengacara saya meminta untuk dibuatkan surat kuasa khusus lagi? Bukankah surat kuasa pertama sudah menyatakan akan mewakili saya dari awal sampai kasasi? Apakah saya dibodohi? Apakah surat kuasa untuk kasasi harus dibuat tersendiri lagi?

Intisari Jawaban

Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menggariskan bahwa apabila yang mengajukan permohonan kasasi adalah kuasa, agar permohonan memenuhi syarat, maka harus berdasarkan surat kuasa yang khusus dibuat untuk itu. Artinya untuk setiap tingkat pemeriksaan, harus dibuat surat kuasa khusus, yang terpisah dan tersendiri untuk masing-masing instansi pengadilan.
 
Tapi pada perkembangannya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa apabila dalam surat kuasa khusus tersebut teleh disebutkan bahwa kuasa juga mencakup untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi maka surat kuasa tersebut masih tetap berlaku tanpa diperlukan surat khusus lagi kecuali pada proses peninjauan kembali maka memang harus dibuatkan surat kuasa baru.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua