Rabu, 06 November 2013

Apakah Putusan Hakim Harus Diumumkan?

Apakah Putusan Hakim Harus Diumumkan?

Pertanyaan

Apakah putusan hakim harus diumumkan? Di mana mengumumkannya?  

Ulasan Lengkap

 

Tentang Putusan Pengadilan

 

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”).

 

Maruarar Siahaan dalam bukunya berjudul Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengutip pendapat Mr. M.P. Stein mengatakan bahwa putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya (hal. 235).

 
Hal ini juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 195 KUHAP yang berbunyi:

“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.”

 

Dari bunyi Pasal 195 KUHAP di atas dapat ditarik kesimpulan juga bahwa putusan pengadilan yang tidak dibacakan di sidang terbuka untuk umum adalah putusan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

 

Jadi, menjawab pertanyaan Anda, putusan itu memang harus diumumkan. Sifat umum sebuah putusan itu timbul ketika hakim mengucapkannya dalam sidang terbuka untuk umum.

 
Putusan Sebagai Informasi Publik

Perlu Anda ketahui, dalam Lampiran I angka II Keputusan Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dikatakan bahwa terdapat 3 (tiga) kategori informasi dalam pelayanan Pengadilan, yakni:

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;

2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik; dan

3. Informasi yang dikecualikan.

Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi) merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik (Lampiran I angka II huruf C.2 KMA 1-144/2011).

 

Masih dalam lampiran yang sama dikatakan bahwa pengadilan wajib mengelola dan memelihara jenis informasi ini untuk memastikan bahwa informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat.

 

Sebagai badan publik, sanksi bagi pengadilan yang dengan sengaja tidak memberikan informasi publik (putusan) terdapat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU 14/2008”) yang berbunyi:

 

“Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

 

Sebagai tambahan informasi untuk Anda, masih berkaitan dengan pengumuman putusan pengadilan, dalam sebuah tulisan berjudul Keterbukaan Informasi di Pengadilan pada Penerapan Sistem Penelusuran Alur Perkara yang dibuat oleh Dr. H. Ridwan Mansyur, SH, MH selaku Kepala Biro Hukum dan HAM Mahkamah Agung RI dikatakan bahwa pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang pengadilan tanpa harus mendatangi langsung dapat mengakses website resmi pengadilan, terutama untuk menu informasi yang wajib diberikan atau tersedia.

 

Dengan website ini, program transparansi informasi Pengadilan atau Mahkamah Agung dapat diakses pencari informasi mengenai informasi yang dibutuhkan. Program ini dilakukan sehubungan dengan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pada umumnya dan sebagai implementasi dari UU 14/2008 dan KMA 1-144/2011, khususnya informasi tentang  proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan (justiciabelen).

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Herzien Indlandsch Reglement (HIR)(S.1941-44)

2.    Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3.    Keputusan Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

 
Referensi:

Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

 

http://www.mahkamahagung.go.id/images/news/KETERBUKAAN%20_INFORMASI_PADA_PENGADILAN.pdf, diakses pada 6 November 2013 pukul 10.50 WIB

 

http://www.mahkamahagung.go.id/images/news/SK_KMA_144_TERBARU.pdf, diakses pada 6 November 2013 pukul 13.01 WIB

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua