Rabu, 07 June 2017

Ketentuan Mengubah Klausula Arbitrase dalam Addendum Akad

Ketentuan Mengubah Klausula Arbitrase dalam Addendum Akad

Pertanyaan

Saya mempunyai pertanyaan seputar akad. Pada bulan Mei 20XA, A dan B melakukan akad Pembiayaan Mudharabah dengan kesepakatan bahwa Arbitrase Syariah dipilih sebagai lembaga penyelesaian jika terjadi sengketa di antara para pihak. Lalu pada bulan Juni 20XA, A dan B kembali melakukan penambahan dana pembiayaan Mudharabah pada akad yang kedua, akan tetapi lembaga untuk menyelesaikan sengketanya dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak. Pertanyaannya, apakah akad yang kedua itu sah? Ataukah akad tersebut termasuk reakad? Bukankah klausul Arbitrase Syariah menggugurkan kewenangan lembaga yang lain untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak? Atas jawabannya, saya ucapkan terima kasih.

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Yang terjadi dalam Akad Mudharabah yang Anda lakukan dengan Bank Syariah dimana terjadi penambahan dana pembiayaan Mudharabah pada akad yang kedua adalah suatu addendum dalam perjanjian.

 

Istilah addendum dipergunakan saat ada tambahan atau lampiran pada perjanjian pokoknya, namun merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya, sehingga lembaga penyelesaian sengketa yang dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak pada akad kedua merupakan kesepakatan para pihak sebaimana akad pertama yaitu melalui Badan Arbitrase Syariah.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Badan Arbitrase Syariah Nasional

Pertama-tama kami perlu menjelaskan kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional dan keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase dan APS”).

 

Ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Arbitrase dan APS yang berbunyi:

 

Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

 

Adapun sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.[1]

 

Dalam hal ini, lembaga arbiter yang menangani penyelesaian per­selisihan sengketa di bidang ekonomi syariah adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (“Basyarnas”) sebagai lembaga Arbitrase yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana tercantum dalam SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003.[2]

 

Akad Mudharabah

Untuk mengurai pokok permasalahan di atas, perlu kami terangkan bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (“UU Perbankan Syariah”) menyebutkan:

 

Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

 

Kemudian, yang dimaksud dengan Akad Mudharabah dalam Pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.[3]

 

Melihat dua definisi di atas, maka prinsip dasar akad/akad mudharabah adalah sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) tentang syarat sah suatu perjanjian, yakni: 1) Kesepakatan para pihak dalam perjanjian, 2) Kecakapan para pihak dalam perjanjian, 3) Suatu hal tertentu, dan 4) Sebab yang halal jo. Pasal 1338 KUH Perdata tentang akibat perjanjian, dimana perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Penjelasan lebih lanjut tentang prinsip dasar perjanjian dapat Anda simak Batalnya Suatu Perjanjian dan Pembatalan Perjanjian yang Batal demi Hukum.

 

Sehubungan dengan permasalahan Anda, kami menangkap bahwa yang terjadi dalam Akad Mudharabah yang Anda lakukan dengan Bank Syariah dimana terjadi penambahan dana pembiayaan Mudharabah pada akad yang kedua adalah suatu addendum dalam perjanjian.

 

Adapun adendum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kami akses dari laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah:

-    jilid tambahan (pada buku); lampiran

-    ketentuan atau pasal tambahan, misal dalam akta. 

 

Pada umumnya, istilah addendum dipergunakan saat ada tambahan atau lampiran pada perjanjian pokoknya namun merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya. Meskipun jangka waktu perjanjian tersebut belum berakhir, para pihak dapat menambahkan addendum sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak. Penjelasan lebih lanjut tentang addendum dapat Anda simak dalam artikel Addendum atau Perpanjangan Kontrak?.

 

Berdasarkan penjelasan hal-hal di atas, kami dapat menjawab pertanyaan Anda sebagai berikut:

 

-        Apakah akad yang kedua itu sah?

Akad kedua sah sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

 

-        Ataukah akad tersebut termasuk reakad?

Kami berpendapat penambahan dana pembiayaan mudharabah pada akad yang kedua merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya (akad pertama) sehingga akad kedua merupakan penambahan dari akad pertama.

 

-        Bukankah klausul Arbitrase Syariah menggugurkan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak?

Benar, hal ini sesuai ketentuan Pasal 11 UU Arbitrase dan APS yang berbunyi:

(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang

 

-        Bolehkah membuat akad baru tetapi memuat lembaga penyelesaian yang berbeda dari akad pertama?

Karena akad baru/akad kedua dalam hal ini adalah merupakan penambahan dana pembiayaan Mudharabah, maka akad baru ini merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya, sehingga yang dimaksud dengan lembaga penyelesaian sengketa yang dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak pada akad kedua merupakan kesepakatan para pihak sebaimana akad pertama yaitu melalui Badan Arbitrase Syariah.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2.   Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

3.    Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

 

Referensi:

http://pa-serang.go.id/index.php/menu-profil-hakim/82-kategori-artikel-hakim/104-pelaksanaan-putusan-badan-arbitrase-syariah-nasional-basyarnas, diakses pada 7 Juni 2017 pukul 10.34 WIB

 

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua