Perlukah Kantor Cabang Memberikan Laporan Investasi ke BKPM?

Bacaan 9 Menit
Perlukah Kantor Cabang Memberikan Laporan Investasi ke BKPM?
Pertanyaan

Apakah perusahaan dalam negeri yang memiliki kantor cabang di kota lain masih perlu melaporkan laporan investasi ke BKPM? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

 

Intisari:

 

 

Pada dasarnya, setiap perusahaan yang telah memperoleh Perizinan Penanaman Modal wajib membuat dan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (“LKPM”) secara berkala.

 

Kantor Cabang Perusahaan (“KCP”) tidak perlu melaporkan laporan investasi lagi karena laporan kegiatan KCP telah disatukan dengan LKPM perusahaan induk untuk disampaikan pada pihak yang berwenang (termasuk BKPM).

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Pertama-tama kami akan menjabarkan fakta-fakta dari pertanyaan Anda, sebagai berikut:

 

1.  Perusahaan dalam negeri diasumsikan sebagai Penanam Modal Dalam Negeri (“Perusahaan PMDN”), yaitu badan usaha Indonesia yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.[1]

 

2.    Kantor cabang diasumsikan sebagai Kantor Cabang Perusahaan (“KCP”), yaitu perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.[2]

 

3.  Laporan investasi diasumsikan sebagai Laporan Kegiatan Penanaman Modal (“LKPM”), yaitu laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi Penanam Modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.[3]

 

Kewajiban Menyampaikan LKPM

a.    Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”);

b.    Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“BPMPTSP”) Provinsi;

c.    BPMPTSP Kabupaten/Kota; dan

d.    Badan Pengusahaan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB –  jika lokasi proyek di wilayah KPBPB) atau Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK – jika lokasi proyek di wilayah KEK).

 

Menjawab pertanyaan Anda, ketentuan mengenai kewajiban membuat dan menyampaikan LKPM tercantum pada Pasal 12 ayat (4) Perka BKPM 17/2015 yang berbunyi:

 

Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) bidang usaha dan/atau berlokasi di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) perizinan penanaman modal, wajib membuat dan menyampaikan LKPM untuk masing-masing bidang usaha dan/atau lokasi proyek (masing-masing kabupaten/kota).[6]

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perusahaan induklah yang wajib membuat dan menyampaikan LKPM masing-masing KCP miliknya. LKPM masing-masing KCP tersebut merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari LKPM perusahaan induk.[7] Jadi, KCP cukup menyampaikan LKPM-nya bersama dengan LKPM perusahaan induk.

 

Sanksi Bagi Perusahaan Jika Tidak Menyampaikan LKPM

Jika perusahaan induk tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LKPM, maka terhadap perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif yang berupa:[8]

a.    Peringatan tertulis dan/atau peringatan secara daring;

b.    Pembatasan kegiatan usaha;

c.    Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau

d.    Pembatalan/pencabutan perizinan penanaman modal dan/atau kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

 



[4] Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf e Perka BKPM 17/2015. Untuk informasi lebih lanjut mengenai izin prinsip penanaman modal, lihat ILB No. 2904 dan No. 2752, serta ILD No. 430

[5] Pasal 12 ayat (1) Perka BKPM 17/2015

[6] Untuk informasi lebih lanjut mengenai kewajiban Perusahaan PMDN, lihat ILB No. 2765

[8] Pasal 28 jo. Pasal 29 Perka BKPM 17/2015