Selasa, 25 October 2016

Perlukah Kantor Cabang Memberikan Laporan Investasi ke BKPM?

Perlukah Kantor Cabang Memberikan Laporan Investasi ke BKPM?

Pertanyaan

Apakah perusahaan dalam negeri yang memiliki kantor cabang di kota lain masih perlu melaporkan laporan investasi ke BKPM? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

 

Intisari:

 

 

Pada dasarnya, setiap perusahaan yang telah memperoleh Perizinan Penanaman Modal wajib membuat dan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (“LKPM”) secara berkala.

 

Kantor Cabang Perusahaan (“KCP”) tidak perlu melaporkan laporan investasi lagi karena laporan kegiatan KCP telah disatukan dengan LKPM perusahaan induk untuk disampaikan pada pihak yang berwenang (termasuk BKPM).

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Pertama-tama kami akan menjabarkan fakta-fakta dari pertanyaan Anda, sebagai berikut:

 

1.  Perusahaan dalam negeri diasumsikan sebagai Penanam Modal Dalam Negeri (“Perusahaan PMDN”), yaitu badan usaha Indonesia yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.[1]

 

2.    Kantor cabang diasumsikan sebagai Kantor Cabang Perusahaan (“KCP”), yaitu perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.[2]

 

3.  Laporan investasi diasumsikan sebagai Laporan Kegiatan Penanaman Modal (“LKPM”), yaitu laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi Penanam Modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.[3]

 

Kewajiban Menyampaikan LKPM

Pada dasarnya, setiap perusahaan yang telah memperoleh Perizinan Penanaman Modal (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal yang telah diubah oleh Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaan Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal) wajib membuat dan menyampaikan LKPM secara berkala.[4] LKPM tersebut disampaikan kepada:[5]

a.    Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”);

b.    Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“BPMPTSP”) Provinsi;

c.    BPMPTSP Kabupaten/Kota; dan

d.    Badan Pengusahaan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB –  jika lokasi proyek di wilayah KPBPB) atau Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK – jika lokasi proyek di wilayah KEK).

 

Menjawab pertanyaan Anda, ketentuan mengenai kewajiban membuat dan menyampaikan LKPM tercantum pada Pasal 12 ayat (4) Perka BKPM 17/2015 yang berbunyi:

 

Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) bidang usaha dan/atau berlokasi di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) perizinan penanaman modal, wajib membuat dan menyampaikan LKPM untuk masing-masing bidang usaha dan/atau lokasi proyek (masing-masing kabupaten/kota).[6]

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perusahaan induklah yang wajib membuat dan menyampaikan LKPM masing-masing KCP miliknya. LKPM masing-masing KCP tersebut merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari LKPM perusahaan induk.[7] Jadi, KCP cukup menyampaikan LKPM-nya bersama dengan LKPM perusahaan induk.

 

Sanksi Bagi Perusahaan Jika Tidak Menyampaikan LKPM

Jika perusahaan induk tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LKPM, maka terhadap perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif yang berupa:[8]

a.    Peringatan tertulis dan/atau peringatan secara daring;

b.    Pembatasan kegiatan usaha;

c.    Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau

d.    Pembatalan/pencabutan perizinan penanaman modal dan/atau kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

2.    Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

3.    Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana diubah oleh Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaan Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;

4.    Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal;

5.    Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

 



[4] Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf e Perka BKPM 17/2015. Untuk informasi lebih lanjut mengenai izin prinsip penanaman modal, lihat ILB No. 2904 dan No. 2752, serta ILD No. 430

[5] Pasal 12 ayat (1) Perka BKPM 17/2015

[6] Untuk informasi lebih lanjut mengenai kewajiban Perusahaan PMDN, lihat ILB No. 2765

[8] Pasal 28 jo. Pasal 29 Perka BKPM 17/2015

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Ricky Pratomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Ricky Pratomo mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada 2016 dengan mengambil Peminatan Hukum Perdata Internasional. 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua