Selasa, 27 November 2018

Eksistensi Peraturan Daerah Syariah di Indonesia

Eksistensi Peraturan Daerah Syariah di Indonesia

Pertanyaan

Saya ingin bertanya tentang Perda Syariah, apa sih sebenenarnya Perda Syariah itu? Apa muatan yang diatur di dalamnya? Apakah keberadaannya diakui dalam sistem hukum di Indonesia?

Ulasan Lengkap

 
Peraturan Daerah
Sebelum membahas kepada pokok persoalan, perlu diketahui bahwa Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) yang berbunyi:
 
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
 
Jadi secara formal, di Indonesia hanya dikenal adanya Peraturan Daerah (“Perda”) Provinsi ataupun Perda Kabupaten/Kota. Simak juga artikel Perbedaan Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
 
Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.[1] Sementara Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.[2]
 
Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.[3]
 
Otonomi Daerah
Otonomi daerah berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU Pemerintahan Daerah”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“Perppu 2/2014”) sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 selanjutnya diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (“UU 9/2015”) dijelaskan sebagai berikut:
 
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 
Perlu diketahui juga bahwa terdapat pengaturan mengenai Urusan Pemerintahan dalam Pasal 9 UU Pemerintahan Daerah yang membagi urusan pemerintahan atas:
  1. urusan pemerintahan absolut, adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat;
  2. urusan pemerintahan konkuren, adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah; dan
  3. urusan pemerintahan umum, adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.
 
Urusan pemerintahan absolut meliputi:[4]
  1. politik luar negeri;
  2. pertahanan;
  3. keamanan;
  4. yustisi;
  5. moneter dan fiskal nasional; dan
  6. agama.
 
Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan “urusan agama” misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya.
 
Kemudian, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, pemerintah pusat:[5]
  1. melaksanakan sendiri; atau
  2. melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.
 
Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.[6]
 
Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa urusan agama yang merupakan urusan pemerintahan absolut, nyatanya dimungkinkan untuk dilimpahkan wewenangnya kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.
 
Peraturan Daerah Syariah
Sejauh penelusuran kami, tidak terdapat definisi yang baku mengenai Peraturan Daerah Syariah. Untuk itu, kami menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Syariah tersebut adalah Peraturan Daerah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 mengenai hierarki perundang-undangan, yaitu dapat berupa Peraturan Daerah Provinsi ataupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang muatannya mengatur tentang urusan agama.
 
Dikutip dari buku karya Michael Buehler, The Politics of Shari’a Law: Islamist Activist and the State in Democratizing Indonesia (hal. 174), sebagaimana yang kami sarikan berdasarkan data dari 34 provinsi menunjukkan bahwa sebagian besar dari 443 Peraturan Daerah Syariah diadopsi antara tahun 1998 dan 2013 di beberapa kabupaten di sejumlah provinsi yang relatif kecil. Provinsi dengan jumlah Peraturan Daerah Syariah tertinggi adalah Jawa Barat (103), Sumatera Barat (54), Sulawesi Selatan (47), Kalimantan Selatan (38), Jawa Timur (32) dan Aceh (25). Dengan kata lain, 67,7 persen (300/443) dari Peraturan Daerah Syariah hanya terkonsentrasi di enam provinsi.
 
Sebagai contoh pemerintahan di Aceh yang pelaksanaannya didasarkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (“UU 11/2006”).
 
Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah (pemerintah pusat).[7] Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.[8]
 
 
Di pemerintahan Aceh, untuk pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syari’at Islam antara Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota diatur dengan Qanun Aceh.[9]
 
Pengertian qanun dapat kita lihat pada Pasal 1 angka 21 dan angka 22 UU 11/2006, yang berbunyi sebagai berikut:
 
Pasal 1 angka 21 UU 11/2006:
Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
 
Pasal 1 angka 22 UU 11/2006:
Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.
 
 
Lebih lanjut lagi, dapat Anda simak artikel Keabsahan Ketentuan Pidana dalam Qanun Pemerintah Aceh.
 
Jika materi muatan Peraturan Daerah Syariah tersebut nyatanya bertentangan dengan suatu undang-undang yang secara hierarkis kedudukannya lebih tinggi, dapat dilakukan pengujian. Pengujian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU 12/2011 yang menyatakan:
 
Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
 
Pengujian ini dinamakan judicial review, dimana salah satu wewenang Mahkamah Agung (MA) adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.[10]
 
Hal senada juga disampaikan oleh pakar ilmu perundang-undangan dari Universitas Indonesia, Maria Farida Indrati dalam artikel Keabsahan Ketentuan Pidana dalam Qanun Pemerintah Aceh, mengatakan pada prinsipnya materi muatan suatu peraturan perundang-undangan harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Prinsip yang sama, lanjut Maria, juga berlaku bagi qanun. Materi muatan suatu qanun tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.
 
Maria menambahkan apabila ternyata materi muatan suatu qanun bertentangan peraturan di atasnya, maka terhadap qanun tersebut dapat dilakukan uji materil ke Mahkamah Agung. Artinya, qanun dapat dibatalkan atau dicabut dengan alasan bertentangan dengan peraturan di atasnya.
 
Sebagai ilustrasi, Maria mencontohkan qanun yang mengatur tentang hukuman cambuk. Menurutnya, qanun tersebut bisa saja diuji materiil karena dianggap bertentangan dengan peraturan di atasnya yang terkait yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Michael Buehler. The Politics of Shari’a Law: Islamist Activist and the State in Democratizing Indonesia. Cambrige, United Kingdom: Cambridge University Press, 2016.

[1] Pasal 1 angka 7 UU 12/2011
[2] Pasal 1 angka 8 UU 12/2011
[3] Pasal 14 UU 12/2011
[4] Pasal 10 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah
[5] Pasal 10 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah
[6] Pasal 1 angka 9 UU Pemerintahan Daerah
[7] Pasal 7 ayat (1) UU 11/2006
[8] Pasal 7 ayat (2) UU 11/2006
[9] Pasal 13 ayat (1) UU 11/2006
[10] Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”)

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua