Senin, 16 March 2020

Jika Pendirian PT Tak Diumumkan di Tambahan Berita Negara

Jika Pendirian PT Tak Diumumkan di Tambahan Berita Negara

Pertanyaan

Apabila sebuah PT didirikan dan sudah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, apakah dimungkinkan jika PT tidak diumumkan dalam Lembaran Tambahan dari Berita Negara Republik Indonesia (berhubung PT tersebut anggaran dasarnya tidak diumumkan dalam lembaran tambahan)?

Ulasan Lengkap

 
Wajib Daftar Perseroan Terbatas (PT)
PT menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) adalah badan hukum berupa persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya.
 
Menyambung pernyataan Anda, kami mengasumsikan PT yang dimaksud telah memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan HAM (“Menteri”) mengenai pengesahan badan hukum PT tersebut.[1]
 
Setelah memperoleh pengesahan, PT wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UU 3/1982”).
 
Pendaftaran ini wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus PT yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.[2]
 
Lalu, PT yang telah disahkan pendaftarannya dalam daftar perusahaan diberikan Tanda Daftar Perusahaan yang berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan yang wajib diperbaharui sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir.[3]
 
Terkait pertanyaan Anda, Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia:[4]
  1. akta pendirian PT beserta keputusan Menteri mengenai pengesahannya;
  2. akta perubahan anggaran dasar PT beserta keputusan Menteri mengenai pengesahannya;
  3. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.
 
Pengumuman itu dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b UUPT atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf c UUPT.[5]
 
Perlu Anda ketahui, akta pendirian yang tersebut di atas memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT, sekurang-kurangnya:[6]
  1. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri PT, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri PT;
  2. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat;
  3. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
 
Pengumuman PT dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (“Permenkumham 02.AH.01.01/2010”), Menteri mengumumkan PT dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
 
Pengumuman tersebut dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.[7]
 
Sebagaimana telah ditegaskan di atas, khusus akta pendirian PT beserta keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum PT, diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan Menteri tentang pengesahan status badan hukum PT diterbitkan.[8]
 
Adapun Tambahan Berita Negara Republik Indonesia disampaikan kepada:[9]
a. Direksi PT yang bersangkutan melalui notaris sebanyak 25 eksemplar;
b. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebanyak 5 eksemplar.
 
Kemudian dikutip dari artikel Tambahan Berita Negara untuk Akta Pendirian PT dan Yayasan, untuk mendapatkan Tambahan Berita Negara atas akta pendirian PT, pertama-tama tentu saja atas akta pendirian PT harus diajukan permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum.
 
Dengan demikian, disimpulkan bahwa pengumuman PT dalam Tambahan Berita Negara adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh Menteri dari penerbitan keputusan Menteri tentang pengesahan badan hukum PT yang bersangkutan.
 
Jadi, proses pendirian dan pendaftaran PT tidak mungkin untuk tidak diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Hal ini termasuk pula anggaran dasar yang merupakan bagian dari akta pendirian itu sendiri.
 
M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Perseroan Terbatas menegaskan ada dua permasalahan hukum yang harus diperhatikan mengenai pengumuman pendirian PT (hal. 230).
 
Pertama, pengumuman dari segi hukum merupakan asas publisitas kepada masyarakat atau pihak ketiga. Keabsahannya kepada pihak ketiga sebagai PT boleh dikatakan digantungkan pada pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara (hal. 230 – 231).
 
Menurutnya, sepanjang tidak diumumkan dalam Tambahan Berita Negara, maka pengesahan PT sebagai badan hukum belum sah dan belum mengikat pihak ketiga (hal. 231).
 
Kedua, kelalaian Menteri untuk tidak mengumumkan pengesahan PT sebagai badan hukum, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Menteri bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul atas kelalaian itu (hal. 231).
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
 

[1] Pasal 7 ayat (4) UUPT
[2] Pasal 5 ayat (2) UU 3/1982
[3] Pasal 22 UU 3/1982
[4] Pasal 30 ayat (1) UUPT
[5] Pasal 30 ayat (2) UUPT
[6] Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUPT
[7] Pasal 2 ayat (2) Permenkumham 02.AH.01.01/2010
[8] Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 9 ayat (3) huruf a Permenkumham 02.AH.01.01/2010
[9] Pasal 12 ayat (3) Permenkumham 02.AH.01.01/2010

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua