Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Robert Na Endi Jaweng. Foto: ombudsman.go.id

Seperti adanya penerapan di luar ketentuan, praktik yang tidak sesuai standarisasi/regulasi, diskriminasi, pengabaian kewajiban hukum dan penyimpangan prosedur dan keterbukaan informasi publik.

Ada Potensi Maladministrasi Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Terkait Kuota Layanan

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar.  Foto: SGP

Posisi tawar BPJS menjadi rendah karena menjadi sub ordinat menteri. Karena itu penting bagi BPJS memiliki posisi yang setara dengan kementerian/lembaga yakni bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Posisi BPJS Di Bawah Menteri Berpotensi Hambat Penyelenggaraan Jaminan Sosial

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Pekerja harian lepas adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Terhadap pekerja harian lepas, pemberi kerja wajib mendaftarkannya pada BPJS Ketenagakerjaan khususnya program jaminan kecelakaan kerja (JKK) yang iurannya dibayarkan oleh pemberi kerja. Lantas, apabila pekerja harian lepas mengalami kecelakaan kerja, siapa yang harus menanggung biayanya?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Hak Pekerja Harian Lepas yang Mengalami Kecelakaan Kerja

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.65in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran. Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak mendaftarkan Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Dalam hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab pada saat Pekerjanya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, antara lain pemeriksaan ibu hamil dan rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis mencakup pertolongan persalinan pervaginam bukan risiko tinggi serta pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/atau penyulit pervaginam bagi Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut, silakan simak ulasan di bawah ini.</div>
</td>

Bolehkah Perusahaan Tidak Memberikan Tunjangan Melahirkan?

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Perusahaan yang wajib mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan adalah perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp�1�juta.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Jika perusahaan Anda yang memiliki karyawan kurang dari 10 orang itu berkeberatan untuk mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, maka perusahaan Anda dapat mengirimkan surat pemberitahuan penghentian layanan/non aktif layanan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk menghentikan layanannya.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Cara Menghentikan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Kami tidak memperoleh gambaran jelas apakah perusahaan yang Anda maksudkan sudah atau belum mendaftarkan karyawannya pada program jaminan sosial tenaga kerja, dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (�BPJS�). Akan tetapi perlu diketahui bahwa <strong>pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS</strong>, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan <strong>pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja</strong> apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Dalam hal pengusaha <strong>belum </strong>mengikutsertakan pekerjanya sebagai perserta kepada BPJS, pengusaha bukan dikenakan pidana karena penggelapan, melainkan sanksi administratif.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sedangkan, bagi pengusaha yang telah mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS, tapi tidak memungut iuran yang menjadi beban peserta (pekerjanya) kemudian tidak membayar dan menyetorkannya kepada BPJS, maka pengusaha dapat dikenakan pidana <u>penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp�1�miliar</u>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Selain itu, apabila perusahaan tersebut telah <strong>memotong upah pekerja sebagai iuran BPJS</strong>, tapi <strong>tidak menyetorkannya</strong> pada BPJS, perusahaan tersebut juga dapat dikenakan pasal penggelapan dalam hubungan kerja yang diatur dalam Pasal 374<strong> </strong><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Kami menyarankan Anda untuk meminta klarifikasi dari pihak perusahaan atau langsung menghubungi BPJS. Jika perusahaan telah memenuhi syarat, tapi sengaja tidak mengikutsertakan pekerjanya, maka Anda dapat melaporkan hal tersebut kepada BPJS agar dapat dikenai sanksi administratif. Apabila memang ada indikasi terjadinya penggelapan atau pelanggaran atas kewajiban membayar dan menyetorkan iuran BPJS, Anda dapat melaporkannya ke Kepolisian.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Perusahaan Tidak Pernah Membayar Iuran BPJS Pekerja, Disebut Penggelapan?

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.65in">
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Program Jaminan Kematian sebagai bagian dari program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah untuk pekerja yang bekerja pada perusahaan, badan hukum atau badan lainnya, serta <strong>berlaku juga untuk</strong> <strong>penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri</strong>. Artinya,<strong> program Jaminan Kematian yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan juga diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).</strong></p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</p>
</td>

Pengelola Jaminan Kematian Bagi PNS

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.65in">
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Mengenai karyawan bimbingan belajar (�bimbel�), penting untuk ditegaskan sejak awal karena adanya perbedaan cara pandang terhadap hubungan kerja karyawan yang mengurusi administrasi dan pengajar bimbel.</p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Untuk <strong>karyawan yang mengurusi administrasi</strong>, sepanjang telah terpenuhi unsur adanya upah, perintah dan pekerjaan maka karyawan tersebut adalah pekerja yang berada dalam hubungan kerja. Sementara terhadap pengajar bimbel, ada pandangan yang menyatakan bahwa terhadap mereka tidak bisa diterapkan hubungan kerja layaknya <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a>. Hubungan mereka biasanya dibangun berdasarkan kerja sama alias kemitraan. Walaupun ada pula pandangan yang menyatakan bahwa para pengajar ini juga sama seperti pekerja.</p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Dalam hal karyawan yang Anda maksud adalah <strong>karyawan yang berada dalam hubungan kerja</strong>, maka perusahaan wajib mendaftarkan karyawan tersebut sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (�BPJS�). Jika perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, maka perusahaan akan dikenakan <u>sanksi administratif</u>.</p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sedangkan dalam hal <strong>pengajar bimbel sebagai mitra</strong>, pengusaha tidak memiliki kewajiban untuk mendaftarkannya sebagai peserta BPJS. Akan tetapi, pengajar bimbel itu sendiri yang mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS.</p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sebagai mitra kerja pengusaha bimbel, pengajar bimbel termasuk sebagai peserta bukan penerima upah, yang salah satunya meliputi pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri. Sebagai peserta bukan penerima upah, pengajar bimbel wajib untuk mendaftarkan dirinya pada program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, serta dapat pula mengikuti program Jaminan Hari Tua secara sukarela.</p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut, dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.</p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</p>
</td>

Kewajiban Jamsostek bagi Karyawan Kursus Bimbel

Beranda

Home

badan-penyelenggara-jaminan-sosial

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#badan penyelenggara jaminan sosial