Sempat booming beberapa waktu lalu, industri startup menimbulkan banyak masalah dari sisi ketengakerjaan, khususnya perlindungan jaminan sosial ketenagkerjaan. Hubungan kerja dalam industri startup juga tidak jelas.

Badai PHK:  Perlukah Aturan Khusus Ketenagakerjaan Industri Startup?

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Sementara itu, salah satu unsur hubungan kerja adalah adanya perintah, yakni perintah untuk melakukan pekerjaan sebagai prestasi yang diperjanjikan, dalam arti telah ditentukan jenis pekerjaannya, dan oleh karenanya dibayar upah kepada pekerja tersebut. Maka, pada dasarnya yang diperjanjikan adalah kesediaan karyawan untuk melakukan pekerjaan atas dasar perintah.

Lantas apabila perusahaan meminta karyawan menggunakan fasilitas kerja sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan, bolehkah demikian?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jika Perusahaan Tidak Menyediakan Fasilitas Kerja

Ilustrasi hubungan hukum. Foto: pexels.com

Dalam topik bahasan pengantar ilmu hukum, dikenal dengan adanya istilah hubungan hukum. Simak pengertiannya, ciri-ciri, syarat, dan macam-macamnya berikut ini.

Hubungan Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, Syarat, dan Macam-Macamnya

Fenomena overload pekerjaan atau beban kerja berlebih cukup sering dialami oleh karyawan. Hal ini terjadi karena berbagai alasan, misalnya pengusaha yang enggan merekrut karyawan baru atau bisa jadi dengan tujuan agar karyawan mengembangkan kemampuannya dan mendapatkan pengalaman baru.

Meski demikan, overload pekerjaan sebenarnya bertentangan dengan isi perjanjian kerja yang telah disepakati bersama sebelumnya. Lantas, langkah hukum apa yang dapat diupayakan karyawan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dampak Negatif Pekerjaan Overload dan Langkah Hukum yang Bisa Diambil

Melalui diskusi interaktif ini, diharapkan perusahaan dalam melakukan PHK dapat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tata Cara Melakukan PHK Sesuai dengan Peraturan di Indonesia

Meskipun Anda diterima bekerja di perusahaan di Jepang, Anda ditempatkan di perusahaan di Indonesia. Oleh karena itu, kami mengasumsikan hubungan kerja yang terjadi dalam perjanjian kerja yang dibuat adalah antara pemberi kerja (perusahaan di Indonesia) dengan Anda selaku pekerjanya.

Warga Negara Indonesia (&ldquo;WNI&rdquo;) yang diterima bekerja di Jepang dan kemudian ditugaskan pada perusahaan di Indonesia tentunya tidak perlu mengurus izin tinggal di Indonesia karena izin tinggal tidak diperuntukkan bagi WNI, melainkan untuk warga negara asing yang berada di Indonesia.

Dalam hal terjadi perselisihan dengan perusahaan, WNI tunduk pada hukum ketenagakerjaan Indonesia sebagai dasar penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/node/166/uu-no-2-tahun-2004-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Jika WNI Diterima Bekerja di LN dan Ditempatkan di Indonesia

Hubungan mitra kerja (kemitraan) adalah hubungan hukum yang didasarkan atas perjanjian kemitraan, yaitu kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Yang mana dalam hal ini, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.

Namun, dalam praktiknya tak jarang terjadi salah kaprah dalam penerapan pengklasifikasian hubungan mitra kerja (kemitraan), sebab istilah kemitraan justru dipakai untuk hubungan hukum yang seharusnya merupakan hubungan kerja.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Perbedaan Hubungan Kemitraan dengan Hubungan Kerja

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Foto: ADI

Pedoman ini untuk mengatur hubungan kerja di masa pandemi Covid-19, mulai sistem kerja, pelaksanaan upah dan hak-hak lain, hingga langkah-langkah pencegahan PHK.

Melihat Isi Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Masa Pandemi

Beranda

Home

hubungan-kerja

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#hubungan kerja

Badai PHK: Perlukah Aturan Khusus Ketenagakerjaan Industri Startup?