Pandangan 2 Profesor Hukum Soal Harmonisasi Pusat-Daerah Untuk Transformasi Digital
Harmonisasi peraturan menjadi keharusan agar kebijakan pemerintah daerah selaras dengan pemerintah p...
Pemprov Bengkulu Akui Perlu Instrumen untuk Memudahkan dalam Membuat Kebijakan
Untuk itu, Pemprov Bengkulu akan melakukan rapat untuk membicarakan rencana kerjasama dengan Hukumon...
Begini RUU Kesehatan Mengatur Tanggung Jawab Pemerintah di Bidang Kesehatan
Seperti pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan dan tatanan yang ...
Upaya Pemprov Jateng Perkuat Pelindungan dan Pemberdayaan Awak Kapal Perikanan Migran dan Nelayan
Sehubungan dengan pelindungan awak kapal perikanan migran, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provi...
DPD Nilai Kebijakan Pemerintah Pusat Tak Berimbang dengan Kebutuhan Daerah
Seperti kebijakan soal pangan maupun sumber daya alam.
Risiko Korupsi Tinggi, KPK Ungkap Sejumlah Masalah Dana Transfer Daerah
Ada berbagai permasalahan terhadap besarnya nilai alokasi dana transfer ke daerah dalam belanja peme...
Menata Eksistensi Masyarakat Adat dalam Bingkai Hukum Tata Negara
Saat ini hanya diakui melalui produk penetapan kepala daerah alih-alih peraturan daerah.
Pembentukan KAD Upaya Minimalisir Korupsi Suap Badan Usaha
Masih banyak kalangan birokrasi membuka pintu suap, dengan membuat aturan yang mempersulit pelaku us...














