Senin, 11 April 2016

40 Peraturan Disesuaikan, Pemerintah Terus Perbaiki Kemudahan Berusaha

Pemerintah perlu fokus.
FNH
Kepala BKPM, Franky Sibarani. Foto: RES
Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia. Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), bertekas terus melakukan langkah sinergis untuk mendorong kementerian teknis dan instansi terkait lainnya untuk bersama-sama memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia. Salah satunya terkait dengan survei tahunan kemudahan berusaha (EODB) yang dilaksanakan Bank Dunia.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan salah satu langkah penting dalam proses perbaikan kemudahan berusaha adalah melakukan deregulasi kebijakan dan sosialisasinya kepada para pemangku kepentingan. Adapun perbaikan yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah menyesuaikan 40 peraturan. Hingga kini sudah 29 peraturan dalam berbagai jenjang yang telah disesuaikan.
 
Menurut Franky, perbaikan yang dilakukan diharapkan meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam negeri dalam perekonomian nasional, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja. “Berbagai upaya berkelanjutan ini pada akhirnya bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Perbaikan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan perizinan merupakan bagian dari Nawa Cita Presiden,” kata Franky dalam konferensi pers di Kantor BKPM Pusat, Jakarta, Senin (11/4).
 
Selain meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam negeri, upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan kemudahan berusaha dilakukan juga untuk mengakselerasi pertumbuhan perekonomian nasional. Perbaikan dilakukan secara fundamental dengan melihat proses end to end untuk lebih memudahkan/menyederhanakan prosedur, mempercepat waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan, serta efisiensi biaya dalam melakukan kegiatan usaha.
 
BKPM juga melaksanakan kegiatan diskusi bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mendapatkan perspektif mereka tentang perbaikan yang telah dilakukan pemerintah. Pemerintah memotong mata rantai pelayanan. Jika dulu membutuhkan 13 prosedur, dengan lama 48 hari serta biaya Rp5,7 juta, kini dipangkas menjadi maksimal menjadi 7 prosedur, 10 hari dan biaya Rp2,7 juta.
 
Staf Ahli Menteri Perekonomian Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bambang Adi Winarso menjelaskan Pemerintah juga telah menciptakan website seputar informasi EODB. Website tersebut adalah http://eodb.ekon.go.id/ yang memuat segala informasi terkait perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah.
 
Direktur Riset Core Indonesia, M. Faisal, mengatakan Pemerintah perlu fokus untuk memperbaiki peringkat di dua indikator yakni kemudahan berusaha (starting a business) dan indikator penegakan kontrak (enforcing a contract). “Indikator yang pertama Indonesia di peringkat 173 sementara yang kedua Indonesia di peringkat 170,” paparnya.

Dengan perbaikan di dua indikator tersebut, lanjut Faisal, diharapkan maka target Presiden Joko Widodo untuk mencapai peringkat 40 dapat tercapai. Faisal menambahkan EODB saja belum cukup dalam mengukur iklim bisnis yang sehat di suatu negara. “Indikator tersebut bias, kurang representatif dan bobot indikator dan subindikator sama. Selain itu, kemudahan berusaha bagi investor perlu memperhatikan kualitas investasi dan iklim bagi pekerja,” ungkapnya.
 
Direktur Deregulasi BKPM Yuliot menambahkan BKPM melihat survei indikator EODB sebagai suatu hal yang memiliki arti strategis, karena digunakan oleh berbagai negara untuk melihat iklim berusaha di suatu negara. “Perbaikan di dalam survei kemudahan berusaha ini diharapkan dapat mendorong minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia,” lanjut.
 
Ketua Asosiasi UKM Indonesia, M. Ikhsan Ingratubun, menyampaikan pengusaha UKM Indonesia tentu berharap perbaikan dalam hal survei juga tercermin secara nyata dalam kemudahan berbisnis di Indonesia. “Sehingga jelas bahwa perbaikan kemudahan berusahan ini sebesar-sebarnya untuk rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua